Puasa di Tempat Kerja: Kebijakan dan Fleksibilitas

Seorang karyawan di Jakarta mengeluhkan perusahaan tempatnya bekerja yang menurut dia tidak cukup mengakomodasi kepentingan karyawan yang berkaitan dengan ekspresi keagamaan. "Masak, bulan puasa sama sekali nggak ada tawar-menawar soal jam kerja," protes dia.

Karyawan tersebut merasakan hal itu sebagai sebuah keberatan, karena ia tahu di banyak perusahaan lain tidak seperti itu. Beberapa teman dekatnya menceritakan pengalamannya di tempat kerja masing-masing, di mana setiap bulan puasa perusahaan menerapkan jam kerja khusus.

Ada perusahaan yang menggeser jam kerjanya selama bulan puasa ini menjadi 08.00 – 16.30 termasuk satu jam untuk istirahat yang tidak dihilangkan. Ada juga yang sejak hari pertama puasa mengumumkan perubahan jam kerja, menjadi 08.00 – 16.00 tanpa waktu istirahat.

Selain ingin maksimal dalam menjalankan ibadah wajib tahunan sebulan penuh tersebut, si karyawan tadi tentu juga ingin bisa melewatkan saat berbuka puasa di rumah bersama keluarganya. Sehingga ketiadaan perubahan jam kerja mengikuti "irama" puasa membuatnya tak nyaman.

Sebenarnya memang tidak salah bagi perusahaan yang tetap menjalankan jam kerja normal sebagaimana biasanya pada bulan puasa. Tidak ada aturan khusus dari undang-undang ketenagakerjaan mengenai jam kerja di bulan puasa. Yang jelas, tak satu pun perusahaan yang melarang karyawannya untuk berpuasa.

Jadi, selama tidak menghalangi atau mempersulit karyawan dalam menjalankan agamanya, secara hukum perusahaan yang bersangkutan telah menerapkan kebijakan dengan benar, dan tidak melanggar ketentuan apapun.

Namun, memenuhi kebijakan saja kadang tidak cukup. Pada momen-momen tertentu diperlukan fleksibilitas. Pihak perusahaan perlu memahami kebutuhan khusus karyawan berkaitan dengan ekspresi keagamaan, seperti umumnya terjadi pada bulan puasa.

Sebaliknya, pihak karyawan pun tidak lantas boleh memanfaatkan momen puasa sebagai alasan untuk tidak bekerja dengan baik seperti biasanya, tidak produktif dan malas-malasan.

Selain kombinasi antara kebijakan dengan fleksibilitas, berikut hal-hal mendasar yang perlu dipahami bersama baik oleh perusahaan maupun karyawan untuk menciptakan lingkungan kerja yang bisa memenuhi keinginan dan kepentingan semua pihak, berkaitan dengan ekspresi keagamaan:

— <B>Keragaman</B>. Apakah kebijakan tentang keberagaman di kantor Anda sudah secara spesifik dan jelas menyebut agama sebagai salah satu unsurnya? Perlu diingat pula bahwa agama tidak terbatas pada kepercayaan-kepercayaan yang secara tradisional dikenal umum –masih ada keyakinan-keyakinan lain yang mungkin hanya dianut oleh sedikit orang. Kebijakan perusahaan hendaknya mengakomodasi semuanya, bahkan ibaratnya ateisme pun punya hak yang sama.

<B>Komunikasi</B>. Kebijakan dalam mengakomodasi dan mengakui keragaman tersebut hendaknya dipublikasikan. Dan, pada waktu-waktu tertentu bertepatan dengan perayaan hari besar keagamaan, manajemen sebaiknya mengirimkan "reminder" kepada karyawan. Bisa juga disebutkan nama-nama yang sedang merayakan hari besar tersebut untuk secara khusus diberi ucapan selamat.

— <B>Aktivitas</B>. Apakah Anda mengizinkan fasilitas kantor digunakan untuk pengajian atau kebaktian? Jika iya, sebaiknya didiskusikan dulu dengan karyawan dari semua agama yang ada.

— <B>Bagaimana dengan memasang simbol-simbol relijius di ruang atau meja kerja?</B> Atau, bagaimana jika ada karyawan yang memakai kalung salib, mengenakan baju koko dan berpeci atau menato tangannya dengan lambang agama tertentu? Kembalilah pada prinsip kebebasan beragama yang bertanggung jawab: semua itu tidak dilarang selama tidak berlebihan sehingga sampai terasa mengitimidasi orang lain.

Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya, semoga tetap produktif dan bersemangat di tempat kerja.