Latest News
Berita

Masih Adakah Outsourcing Pasca Putusan MK No. 27/PUU-IX/2011

Ada pihak yang berpendapat bahwa outsourcing dan PKWT adalah illegal, kemudian ada juga yang menyimpulkan bahwa sistem outsourcing dan PKWT dihapuskan dan yang terakhir menyatakan bahwa sistem outsourcing dan PKWT adalah legal

Employee Relations

3 Pertanyaan untuk Tentukan Suatu Pekerjaan Core atau Non Core dalam Outsourcing

Salah satu isu menarik mengenai persoalan outsourcing tersebut, menurut Dr. Soeprayitno, MBA, MSc, Ketua Apindo DKI dan Anggota Dewan Pengupahan Nasional, adalah bagaimana menentukan core atau non core suatu pekerjaan yang akan dialihdayakan.

Berita

Dampak Inilah yang Ditakutkan dari Permenaker 27/2014

SEBAGAIMANA diketahui masalah outsourcing di tanah air ini masih sering menimbulkan perselisihan dalam hal implementasi di lapangan. Keluarnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 atau disebut Permenaker 27/2014 pun

Employee Relations

Ini Dia Dua Poin yang Jadi Biang Polemik Permenaker 27/2014

Kebijakan Pemerintah ini ditetapkan di Jakartapada tanggal31 Desember 2014 oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, M. Hanif Dhakiri yang poin pentingnya memuat Perubahan Atas..

Berita

Benarkah Permenaker 27/2014 Akan Jajah Kedaulatan Hak Bekerja?

JAUH SEBELUM Joko Widodo dan Jusuf Kalla dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-7 pada 20 Oktober 2014, suara buruh yang salah satunya diwakili oleh Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) mewanti-wanti tentang isu sensitif mengenai outsourcing atau alih daya.

Events

Seminar Outsourcing 2015

Perubahan atas peraturan Menteri Tenagakerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaaan Kepada perusahaan lain.

Hubungan Karyawan Klinik HR Praktis Konsultasi

Perihal 2 Model Outsourcing

Yang menjadi pertanyaan saya apakah untuk pekerjaan tenaga penunjang di pelabuhan yang kegiatannya antara lain keagenan kapal, administrasi pelabuhan & PQC, apakah kegiatan tersebut dapat dilakukan outsourcing dengan pola pengerahan pekerja/buruh.

Berita

Masa Depan Outsourcing di Indonesia

Meskipun sudah diatur dalam UU No 13 Tahun 2003, praktik outsourcing masih saja menuai polemik. Pasalnya, pelanggaran-pelanggaran masih kerap terjadi yang kemudian memicu adanya aksi demo, yang sebagian tuntutannya adalah menghapuskan outsourcing.

Hubungan Karyawan

PKWT untuk Pemborongan Pekerjaan

Bagaimana tentang PKWT sehubungan dengan Permenaker No 19 Tahun 2012? Apakah ada perbedaan PKWT untuk pemborongan pekerjaan dengan PKWT yang bukan pemborongan pekerjaan?

Events

Outsourcing: Lebih Dalam tentang SE Menakertrans RI no. 04/MEN/VII/2013

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat penyerahan sebagai Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain merupakan peraturan pelaksanaan dari undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.