PT Schering Indonesia: Jangan Sepelekan Hal Kecil

Aturan ketenagakerjaan yang ada di Indonesia pada dasarnya semua bertujuan sama, melindungi karyawan atua pekerja. Namun, aturan ini dianggap terlalu memihak pekerja sehingga pengusaha merasa tidak ada keseimbangan. Menurut Moeryanti Soegino, HR Manager PT Schering Indonesia, persoalan yang sering muncul, adalah bagi perusahaan yang menganggap karyawannya adalah aset perusahaan, perusahaan akan merasa dirugikan dengan adanya undang-undang (UU) seperti UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Misalnya, karyawan jika melakukan pelanggaran, apabila pelanggarannya tersebut tidak termasuk pelanggaran berat, maka untuk mem-PHK karyawan tersebut, perusahaan harus mengeluarkan pesangon yang cukup besar. “Masa mereka sudah melakukan kesalahan dan merugikan, namun perusahaan harus mengeluarkan pesangon juga,” keluh Moeryanti.

Manajemen Schering sempat keki saat terjadi beberapa kasus ketika harus melakukan tindakan terhadap karyawannya, “Kalau kami berikan pesangon sesuai yang UU untuk karyawan yang melakukan kesalahan, ini akan jadi preseden buat yang lain,” kata Moeryanti yang menyayangkan pula ada karyawan yang memanfaatkan aturan ketenagakerjaan tersebut, agar mendapatkan pesangon. Hal ini biasanya terjadi di level bawah karena level bawah sangat sensitif jika menyangkut masalah keuangan. Sementara untuk level menengah ke atas, biasanya mereka masih memikirkan nama baik atau profesionalitas mereka. Jadi, jangan heran jika banyak perusahaan yang melakukan outsourcing untuk menghindari masalah-masalah semacam ini atau investor asing enggan untk berinvestasi di Indonesia.

Karena itu, Schering berusaha memperjelasnya dalam membuat kesepakatan kerja dengan karyawan. Melalui Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang selalu direview dua tahun sekali, PKB ini mengatur tentang hubungan antara karyawan dengan perusahaan, sesuai dengan UU yang berlaku. Kesepakatan dalam PKB tidak boleh di bawah yang ditetapkan oleh peraturan. “Contohnya, untuk THR karyawan, minimal sama dengan ketentuan yaitu satu bulan gaji. Di atas itu, boleh saja, tidak boleh dibawahnya,” jelas Moeryanti.

Buat manajemen Schering, rumusnya adalah setiap persoalan dengan karyawan harus diselesaikan sejak persoalan tersebut masih kecil. Kalau tidak segera ditangani dengan serius, lanjutnya, maka persoalan akan menjadi besar.

“Saya selalu katakan, jangan sepelekan hal-hal kecil. Kita bisa lihat demo-demo yang terjadi di Indonesia yang dilakukan karyawan di sebuah perusahaan. Biasanya karena masalah mereka berawal dari masalah yang kecil,” jawabnya panjang lebar. Selisih gaji sekecil apaun, bahkan hanya Rp. 5000 saja, jelas akan membuat karyawan lain cemburu dan menjadi masalah besar jika tidak segera diatasi. “Mungkin buat level menengah ke atas, ini bukan masalah besar. Tapi buat mereka di level bawah, ini urusan mati dan hidup,” imbuh Moeryanti.

Contoh lain adalah fasilitas. Jika karyawan satu dapat fasilitas A, sedangkan temannya dapat fasilitas A dan B, maka karyawan yang hanya dapat fasilitas satu akan mempermasalahkan hal ini. Karena itu akan lebih baik jika manajemen perusahaan serius menyikapi hal ini. Sebelum membuat peraturan perusahaan, harus dipikirkan masak-masak baik buruknya. “Jangan asal buat. Saat diprotes oleh karyawan, selalu berdalih bahwa hal ini sudah benar sesuai aturan, atau dengan alasan-alasan yang dibuat-buat.” Memang ada yang keputusan yang dibuatnya benar karena sudah sesuai peraturan, tapi rasa kemanusiaan harus dimunculkan. “Kita jangan menafikkan bahwa manusia mempunyai perasaan,” tukasnya. Perusahaan juga tidak bisa mengglobalkan manusia sehingga dianggap sebagai angka-angka.

Pergantian Panitia Penyelesaian Perburuhan Pusat/ Daerah (P4P/D) menjadi Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dinilai Moeryanti adalah perubahan yang terlalu terburu-buru. “Saya belum bisa memastikan apakah PHI ini akan berjalan baik karena prosesnya masih berlangsung,” kata Moeryanti yang berharap semuanya bisa berjalan dengan lebih baik. Namun, ia menegaskan bahwa selain aturan ketenagakerjaan yang diperbaiki, sistem dan sumber daya manusia (SDM) yang ada juga harus diperbaiki jika akan diterapkan di Indonesia. “Percuma saja jika penjaga UU korupsi sehingga menguntungkan salah satu pihak,” katanya. Walau UU-nya bagus tapi penjaganya tidak bagus, semua akan menjadi sia-sia. “Akan lebih bagus jika UU-nya biasa saja, tapi penjaga UU-nya yang bagus.”