Memahami Upah dan Tunjangannya

Sampai saat ini sebagian besar buruh di Indonesia masih berharap kepada pemerintah agar mendesak pihak perusahaan segera melunasi upahnya. Sumarni misalnya, salah satu karyawan bagian sewing (penjahitan) di pabrik sepatu kawasan Bekasi ini sempat mengeluh karena gajinya sejak delapan bulan lalu (Januari-Juli) belum dibayarkan. “Kami sampai sekarang masih benar-benar berharap kepada pemerintah,” ujarnya.

Pinta Sumarni soal upah itu juga merupakan harapan banyak buruh saat ini, yang juga masih menjadi permasalahan. Pasalnya beberapa dari mereka merasa bingung untuk menguraikan apa saja yang termasuk dalam upah pokok dan tunjangan tetap yang mereka akan dapatkan menurut Undang Undang Ketenagakerjaan.

Mengenai penjelasan soal upah, Irwan Rei selaku spesialisasi sistem kompensasi dan insentif ini mengatakan di dalam praktek bisnis, upah umumnya diartikan sebagai gaji, dan upah itu bisa terdiri dari gaji pokok yang juga disebut gaji dasar (basic salary) dan tunjangan-tunjangan lainnya (allowances). “Dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan, UU No.13/2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 94, mengatakan bahwa besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75 % dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap,” katanya.

Kemudian Wiwiek Wijanarti sebagai praktisi HR juga turut mengungkapkannya, sebagai gambaran umum, komponen upah dapat terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Menurutnya upah pokok itu ditetapkan berdasarkan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja dan dari kompetensi pekerja itu sendiri. “Upah pokok ini bersifat tetap, tidak boleh turun atau dipotong,” ujarnya.

Sementara untuk tunjangan tetap, Wiwiek menjelaskan biasanya tunjangan tetap itu diberikan jika ada perbedaan status atau adanya tugas tambahan dari si pekerja. Ia pun menyebutkan beberapa tunjangan tetap yang umum didapatkan oleh pekerja, diantaranya terdapat tunjangan jabatan, diberikan pada pekerja yang menempati jabatan struktural dalam perusahaan, seperti menjadi koordinator, supervisor atau kepala bagian.

Kemudian yang lainnya, seperti tunjangan komunikasi, diberikan kepada karyawan yang menjalankan tugas tertentu yang dalam pelaksanaan kerjanya membutuhkan banyak komunikasi dengan klien atau relasi perusahaan. Tunjangan keluarga, diberikan kepada pekerja yang telah memiliki tanggungan istri dan anak. Tunjangan kemahalan, diberikan kepada pekerja yang ditugaskan ke daerah yang biaya hidupnya lebih mahal dari tempat semula bekerja.

Namun kata Wiwiek, tunjangan tetap dapat berubah jika terjadi perubahan status, seperti tidak mendapat tunjangan jabatan, apabila yang bersangkutan tidak lagi menjadi koordinator atau supervisor. Kemudian tidak diberi tunjangan komunikasi karena pekerja yang bersangkutan dipindahtugaskan dan menangani tugas yang tidak perlu komunikasi dengan klien. Sedangkan kalau tunjangan keluarga bisa berkurang, biasanya ada anggota keluarga yang meninggal, misalnya anak. Dan bila pekerja sudah tidak mendapat tunjangan kemahalan karena telah kembali bertugas ke daerah kerja semula.

Selanjutnya untuk tunjangan tidak tetap, Wiwiek mengatakan itu ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional pekerja. “Tunjangan ini bersifat variabel, biasanya diberikan berdasarkan jumlah kehadiran. Jika tidak masuk kerja tidak akan diberikan, seperti tunjangan makan, tunjangan transport, insentif kehadiran dan lain-lain,” jelasnya.

Wiwiek pun menyampaikan komponen penghasilan atau upah itu diakuinya tidak diatur secara khusus dalam UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang Undang tersebut dikatakannya lebih memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan upah, antara lain tidak boleh membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Propinsi (UMP) yang ditetapkan oleh pemerintah. Pengusaha tetap membayar upah bila pekerja tidak masuk karena sakit. “Penetapan komponen penghasilan atau upah itu diatur sendiri oleh perusahaan dan biasanya dicantumkan dalam peraturan perusahaan,” ujarnya.

Saat ditanya bolehkah upah itu adalah upah pokok, termasuk tunjangan tetap yang dalam pengertian komponen tunjangan tetap yang tidak nampak secara rinci atau tidak ditampilkan? Irwan Rei menjawabnya, dengan menampilkan perincian akan membantu pihak perusahaan untuk memperlihatkan bahwa mereka memenuhi peraturan yang berlaku yaitu UU No.13/2003, pada Pasal 94.

Irwan menyatakan tunjangan-tunjangan seperti pensiun maupun bonus atau insentif, umumnya menggunakan upah pokok sebagai dasar perhitungan. Karena menurutnya untuk perusahaan, biaya tetap kepegawaian yang perlu dikeluarkan akan lebih kecil bila menggunakan gaji pokok sebagai dasar perhitungan dibandingkan menggunakan gaji pokok yang ditambah tunjangan-tunjangan lain.

Dengan tidak menampilkan upah secara rinci, menurut Irwan itu akan berpotensi menyulitkan komunikasi dengan karyawan mengenai hak-hak mereka atas tunjangan-tunjangan yang ada. “Sementara itu, berdasarkan Pasal 157 UU No1/2003, uang pesangon dan penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan upah pokok dan segala macam bentuk tunjangan tetap,” pungkasnya.