UU Dibuat Untuk Akomodasi Kebutuhan

Menurutnya, akibat adanya kenaikan BBM ini maka kemungkinan besar para pengusaha akan berpikir bagaimana melakukan berbagai upaya efisiensi di berbagai bidang agar mampu bertahan. Kalau itu terjadi, maka akan berdampak pada tenaga kerja seperti pemutusan hubungan kerja (PHK). Akhirnya, tingkat pengangguran yang saat ini sudah cukup tinggi akan meningkat dan dampak sosialnya seperti tingkat kriminalitas tinggi, bertambahnya jumlah penderita gangguan jiwa akan meningkat pula.

Sedangkan dari sisi pekerja, kemungkinan besar para pekerja akan meminta pengusaha agar meningkatkan upah yang dianggap tidak cukup lagi untuk membiayai hidup mereka dan keluarganya. Persoalannya, yang menanggung biaya tidak saja pekerja, tapi juga pengusaha. Kalau keuangan perusahaan cukup baik, maka mereka akan mampu menaikkan upah pekerja. Kalau perusahaan tidak punya kemampuan keuangan cukup baik dan pekerja tetap menuntut kenaikan upah sehingga berakibat menambah beban biaya perusahaan yang sudah besar akibat kenaikan BBM, maka dapat terjadi PHK atau pengurangan pekerja.

“Idealnya, para pekerja juga merasakan adanya kewajiban mereka untuk bersama-sama pengusaha berupaya melewati masa sulit ini tanpa harus menimbulkan perselisihan yang dapat berdampak pada terjadinya PHK,” tuturnya.

Karena itu, Kemal mengharapkan kepada para pekerja agar dapat dan mau bersikap bijak dan sabar. Memang benar kalau kenaikan upah tidak dilakukan, mereka akan berada pada keadaan yang semakin sulit. Pertanyaannya adalah apakah lebih baik di PHK dengan menerima pesangon tetapi akibatnya mereka akan menganggur atau tetap bekerja tetapi dengan menerima upah yang tidak mencukupi.

Untuk mengurangi tingkat pengangguran, maka akan sangat diharapkan tahun depan dan tahun-tahun berikutnya adanya perusahaan-perusahaan baru yang berdiri dan juga perluasan usahan perusahaan-perusahaan yang ada. Saat ini cukup luas terbuka peluang bagi para pekerja di beberapa sector tertentu seperti pertambangan dan perbankan. “Saya pribadi berharap peluang-peluang di bidang industri lain bisa terbuka lebar.”papar Kemal yang sangat mendukung usaha wiraswasta skala kecil dan menengah karena hal ini akan membantu mengurangi tingkat pengangguran yang cukup tinggi.

Perihal akan ada penyempurnaan UU No. 13/2003, Kemal sangat mendukung karena ada beberapa pasal yang tidak jelas penulisannya sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda antara pengusaha dan pekerja bahkan dengan pegawai di lingkungan instansi ketenagakerjaan sendiri. Kemal berpendapat, pmerintah sebaiknya juga melibatkan para praktisi hukum perburuhan. Dikatakan lebih lanjut, tidak sedikit orang yang mengeluhkan bahwa UU tersebut terlalu berat bagi perusahaan dan menguntungkan pekerja. Dari sisi pekerjanya, UU itu selalu membela pengusaha. “Kalau dua-duanya ribut, berarti UU ini tidak bagus dong. Kalau mereka yang berperan terhadap UU ini bilang ini jelek, terus UU ini buat siapa?” ia balik bertanya.

Ia menegaskan, para pihak jangan pernah mengharapkan sebuah UU bisa sempurna. Yang penting dalam membuat UU, mereka yang terlibat dalam pembuatan UU, harus sadar bahwa tujuan dibuatnya UU untuk mengakomodir kepentingan pengusaha, pemerintah, dan pekerja sebagai para pelaku di dalam hubungan usaha. Diharapkan dengan adanya peraturan yang mengatur secara seimbang kepentingan para pelaku yang akan menggunakannya maka dapat memperkecil kemungkinan penolakan atas peraturan tersebut.