Sosialisasikan UU Hingga Level Bawah

Sementara dari sisi pekerja, pekerja akan terbebani dengan biaya hidup yang makin mahal sehingga menuntut upah yang tinggi. Hal yang dilematis ini menurut Hasanuddin Rahman membuat pemerintah harus sungguh-sungguh melakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengantisipasi tingginya tingkat pengangguran di Indonesia.

Di sela-sela kesibukannya menjabat sebagai Ketua Komite Tetap Hubungan Industrial Kadin, Ketua Pokja KPEN (Komite Pemulihan Ekonomi Nasional), Ketua Tim Monitoring Ketenagakerjaan Indonesia dan Seketaris Lembaga Kerjasama Nasional Tripartit mewakili dunia Usaha, ia meluangkan waktunya berbicara tentang permasalahan tenaga kerja Indonesia, revisi Undang-undang (UU) dan minimnya pengetahuan pekerja terhadap UU tenaga kerja.

Bagaimana pandangan Anda terhadap ketenagakerjaan Indonesia sepanjang 2005?
Dunia usaha melalui asosiasi beberapa waktu lalu menyampaikan ke pemerintah yang berkaitan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi nasional. Kami melihat pemerintah sudah serius. Apalagi dengan terbentuknya Kabinet Indonesia Bersatu. Kami menilai bahwa Indonesia telah memiliki perangkat UU perburuhan yang harus diakui merupakan hasil kerja bersama baik dari pemerintah, pengusaha melalui organisasinya dan tenaga kerja.

Hasilnya?
Ada beberapa hal yang kami evaluasi. Misalnya, UU No. 21/2000 tentang serikat pekerja. UU ini sangat monumental karena sudah lama kita merdeka dan sudah lama kiprah serikat pekerja ini, tapi kita belum memiliki UU tentang serikat buruh.

Kedua, UU No. 2 tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Dalam pasalnya disebutkan, UU ini akan dijalankan satu tahun kemudian. Tapi ditunda dan mulai berlaku 14 Januari 2006 besok. Alasannya, minimnya tenaga ahli yaitu hakim ad hoc, belum adanya infrastruktur yaitu gedung PHI, dan anggaran yang besar.

Bagaimana dengan revisi UU No.I3/ 2003?
Kami menyadari bahwa kalau bicara revisi UU, berarti bicara mekanisme. UU ini dibuat oleh badan legislatif. Kalau ada perubahan, otomatis larinya kesana. Dari aspek materi, apa yang diinginkan oleh pengusaha, mungkin tidak sama dengan apa yang diinginkan oleh serikat pekerja. Kita harus duduk dan sepakat melakukan amandemen dan revisi. Tapi waktunya kapan, ini yang harus dimonitoring. Kami harus tinjau dulu keputusan menteri.

Apa saja kendala yang dihadapi dalam mengatasi persoalan ketenagakerjaan?
Pertama, dari negara kita sendiri yaitu masalah tenaga kerja, kesempatan kerja, dan terlalu banyak angka pengangguran. Kami berpendapat bahwa adalah solusi bagaimana pemerintah bisa menciptakan regulasi yang menimbulkan dampak positif dan kondusif bagi iklim investasi. Kalau investor masuk berarti ada proyek dan terbuka lapangan kerja.

Sayangnya, tiba-tiba ada kendala yang membuat pemerintah tersendat-sendat melakukan pekerjaan seperti bencana alam dan wabah penyakit. Terakhir adalah kenaikan BBM. Ini dampak psikologi bagi semua sehingga pengusaha dihimbau oleh pemerintah untuk tidak terburu-buru melakukan PHK. Kami sependapat saja. Tapi kami juga menghimbau kepada pekerja untuk menahan diri.

Upaya pemerintah mengatasi hal ini ?
Persoalan ini menjadi dilematis. Efektif 1 Oktober 2005 lalu, transport sudah naik akibat BBM naik. Ini yang sulit buat pengusaha dan pekerja. Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memberikan remunerasi ke pekerjanya sesuai aturan. Semuanya adalah uang. Saat BBM naik, yang terkena langsung dampaknya adalah pekerja/buruh. Ini menjadi benang kusut.

Yang paling utama mengatasi masalah ini adalah memperluas kesempatan kerja sebanyak-banyaknya. Kedua, yang bisa membuka lapangan kerja adalah pengusaha yang bergantung terhadap regulasi. Kalau peraturannya tidak menunjang pengusaha, tidak akan terbuka kesempatan kerja. Kami mengusulkan ada komite-komite yang menangani masalah infrastruktur. Kemudian, bagaimana tingkat sumber daya manusia. Hal lain, masalah perpajakan. Kan selama ini orang ribut masalah pajak. Alhamdulillah pemerintah sadar dan sekarang sudah dibuat RUU. Ini sudah mulai disadari karena menghambat.

Banyak yang menilai UU tenaga kerja terlalu memproteksi kepentingan pekerja, tanggapan Anda?
Terus terang saja, dunia usaha itu melihatnya secara komprehensif. Dunia usaha juga tidak mau dimanjakan. Dunia usaha itu mendambakan UU yang seimbang, tidak hanya memproteksi para pekerja, tapi juga memproteksi kepentingan pengusaha. Contohnya masalah PHK. PHK dalam bentuk apapun pada dasarnya wajib dihindarkan oleh pengusaha, pemerintah dan pekerja. Pengusa-ha kalau mem-PHK pekerjanya harus terkena sanksi lewat kompensasi. Bahkan meskipun pekerjanya melakukan kesalahan berat.

Banyaknya pemogokan kerja akibat ketidaktahuan pekerja terhadap UU tenaga kerja, menurut Anda?
UU sudah dibuat secara jelas masalah mogok kerja. Tapi dalam prakteknya, tetap terjadi pemogokan yang tidak normatif dan tetap minta dibayar gaji mereka. Karena itu, UU ini selain harus di amandemen, juga harus disosialisasikan lebih jauh. Masalah mogok kerja adalah dasar atau hak pekerja yang dilakukan secara sah, tertib dan damai akibat gagalnya perundingan. Ini cukup jelas tercantum di UU. Tapi masih banyak terjadi pemogokan yang tidak sah. UU mengatur bagaimana pekerja melakukan mogok kerja. Harus dikikir para penyulut provokasi mogok karena merugikan semua pihak.

Siapa yang harus mensosialisasikan ini?
Pemerintah, pengusaha dan pekerja. Masih banyak pekerja berbondong-bondong ke kantor Gubernur, karena tidak ada yang memberitahu. Kalaupun diberitahu, sepotong-sepotong. Makanya banyak kasus perselisihan ini menjadi kasus PHK. Pengusaha tidak bisa disalahkan karena sudah sesuai jalur. Usulan kami, sebaiknya UU ini disosialisasikan sampai ke ground level. Bukan hanya pengetahuan buat elit nasional saja atau ke kepala serikat pekerja / buruh, tapi juga harus ke pabrik-pabrik. Kalau bicara biaya, memang sangat besar. Tapi ini tidak bisa dianggap sebagai beban, justru harus dianggarkan oleh pemerintah.

Upaya pemerintah di tahun 2006?
Pemerintah akan menanggapi dengan sungguh-sungguh usulan revisi UU tenaga kerja. Pemerintah juga sangat berhati-hati menerapkan kebutuhan hidup layak dalam hal upah minimum.