Republik Full Masalah

Mau tahu pelik dan rumitnya masalah ketenagakerjaan Indonesia, tanya sajalah Sofyan Wanandi, salah seorang pengusaha terkemuka dan Ketua Umum Apindo. Di usia tuanya, pria kelahiran Sawahlunto, Padang, itu akhirnya tidak bisa pensiun untuk menikmati hidup. Meski punya usaha yang maju di Amerika dan diberi fasilitas istimewa oleh pemerintah AS, rasa cintanya terhadap Indonesia mengalahkan segala-galanya. Ia memilih tetap di Indonesia membantu perjuangan republik, tetapi menolak masuk jajaran kabinet. Atas kecintaannya itu, Sofyan terus bersuara lantang tentang berbagai masalah ekonomi dan ketenagakerjaan Indonesia.

“Ada 4 prioritas di bidang ekonomi yang harus dikerjakan pemerintah 2006, yaitu merevisi UU Perpajakan, UU Ketenagakerjaan, membangun infrastruktur, dan memperbaiki iklim investasi,” tuturnya. Pemerintah, menurutnya, tidak bisa lagi sekedar wacana-wacana, tetapi sudah harus mengambil tindakan nyata. “Dalam 6 bulan pertama 2006. kita akan mengalami kesulitan akibat naiknya BBM. Situasi akan sangat sulit. Ada 60 juta rakyat miskin yang harus dibantu, harus diberi makan. Kita tidak bisa berleha-leha dalam persoalan ini.”

Suara lantang Sofyan kadang-kadang ditafsirkan berbeda oleh mereka yang sedang berkuasa. Inilah masalah utama di republik ini. Alih-alih mencari pemecahan masalah, pemerintah lebih sering mengeluarkan jurus pamungkasnya: bergeming atau menyatakan ketidaksenangannya. Akibatnya, masalah di republik ini terus menumpuk dan bertambah setiap waktu.

Akar utama ekonomi Indonesia adalah merosotnya secara tajam daya saing ekonomi dan produk/jasa Indonesia. Ekonomi biaya tinggi masih saja terjadi di Indonesia sehingga daya saing produk/jasa melemah. Biaya energi, dana, dan infrastruktur menjadi beban yang sangat berat bagi industri, sedangkan permasalahan tenaga kerja tak kalah memusingkan. Biaya tenaga kerja Indonesia yang selama ini dianggap cukup murah kini tidak kompetitif lagi. Setiap tahun upah naik, namun sayangnya produktivitas pekerja tidak mampu mengikutinya. Kalau pemandangannya demikian buram, alamat sulit untuk mengundang investor asing.

Tentang hal ini, menarik mendengarkan pernyataan Dr. A. S. Ruky, tokoh HR senior: “Terlalu banyak kesulitan yang dihadapi investor di Indonesia. Mulai dari perijinan yang berbelit-belit, keamanan, dan perlinduungan hukum hingga produktivitas dan etos kerja karyawan yang rendah,” ungkap kakak Taufiqurahman Ruki, Ketua KPK itu. Hasil penelitian ILO, produktivitas tenaga kerja Indonesia terendah di Asia. Sebuah pekerjaan yang sama di Indonesia dan Filipina butuh 8 jam, di Thailand hanya 4 jam, dan di Singapura selesai cukup dalam 30 menit. Melihat hal ini, mantan eksekutif HR berbagai perusahaan besar itu, meminta karyawan untuk tidak mengeluhkan upah buruh yang murah. “Investor asing lebih memilih negara lain macam Vietnam, Filipina, Thailand, dan Cina untuk industri padat karya, atau Malaysia dan India jika industrinya berteknologi menengah ke atas, atau Singapura untuk pekerjaan yang menggunakan otak.” Lantas, di mana posisi Indonesia?

Dari sisi ketenagakerjaan, UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 termasuk yang paling dikeluhkan perusahaan dan investor asing. “Dunia usaha tidak minta dimanjakan, tetapi meminta UU yang seimbang. Tidak hanya memproteksi pekerja, tetapi juga pengusaha,” tegas Hasanuddin Rahman, Ketua Komite Tetap Hubungan Industrial Kadin Indonesia. Ketentuan PHK menurut UU itu diakuinya telah membuat pusing para pengusaha, dan membuat takut investor yang mau masuk ke Indonesia. Juga soal mogok kerja. “Ujung-ujungnya ‘kan bikin repot pengusaha dan keluar uang pula,” tambahnya.

Keluhan terhadap UU Ketenagakerjaan hampir merata disampaikan oleh kalangan pengusaha. Repotnya, para karyawan jadi besar kepala atas perlindungan yang diberikan. Bersama-sama dengan Serikat Pekerja, banyak karyawan yang memilih untuk mengacau di tempat kerja selama tuntutannya tidak dipenuhi. ILO menilai, UU Ketenagakerjaan Indonesia di mata investor sama buruknya dengan Spanyol dan Portugal, dua negara yang dianggap paling terbelakang di Eropa. Di Asia, Singapura adalah negara yang paling bebas peraturannya. “Setiap saat, orang mudah direlqut dan diberhentikan, tetapi penganggurannya sangat sedikit,” A.S. Ruky menimpali.

Membandingkan Singapura dengan Indonesia mungkin tidak relevan. Tetapi, dibandingkan banyak negara pesaing lainnya, Indonesia memang jauh tertinggal di belakang. Parahnya, tidak ada birokrasi pemerintahan yang memberi perhatian secara khusus terhadap masalah-masalah tersebut. Juga tidak ada yang mengkoordinasikannya di level pelaksanaan. Di era pemerintahan SBY pun masih saja begitu. Solusi-solusi yang diberikan pemerintah cenderung menyederhanakan persoalan, tanpa menyentuh akar permasalahan sebenarnya dan jauh dari komprehensif. Pemerintah cenderung take it for granted atas gejala atau tren di dalam kehidupan sosial-ekonomi, sementara sangat responsif terhadap gejala politik (kekuasaan).

Kalau pemerintahnya saja seperti ini, padahal punya otoritas dan kemampuan pendanaan, sulit mengharapkan masyarakat untuk memiliki motivasi melakukan gerakan positif untuk bangkit dan membangun. Apalagi kemampuan masyarakat banyak untuk bangkit dan membangun terpotong banyak akibat naiknya aneka biaya hidup. Belum terlihat gerakan pemerintah memompakan dana untuk menggerakkan perekonomian dan menciptakan lapangan kerja secara terarah, kendati mereka melaporkan meningkatnya penyerapan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dalam kuartal III tahun ini.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, pertumbuhan ekonomi sepenuhnya dihasilkan oleh aktivitas masyarakat (bukan pemerintah). Peran pemerintah nyaris tak ada. APBN, misalnya, selalu bersifat kontraktif. Bahkan, kebijakan-kebijakan ekonomi pro-pertumbuhan pun tidak kelihatan. Mesin birokrasi dari pusat hingga daerah lumpuh dan sibuk dengan urusan jabatan dan kekuasaan. Gejala ini yang sering disebut dengan de-coupling manajemen ekonomi. Ekonomi jalan sendiri tanpa perlu adanya manajemen ekonomi oleh pemerintah.

Masalahnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir tidak membawa dampak signifikan terhadap perluasan lapangan kerja di Indonesia karena selama ini pertumbuhan lebih besar didorong oleh konsumsi. “Kalau kita lihat, ekonomi Indonesia tumbuh, tetapi pengangguran juga tumbuh. Investasi meningkat, tetapi bukan yang jenisnya banyak menyerap tenaga kerja,” kata Guntur Sugiyarto, ekonomi Bank Pembangunan Asia (ADB) dalam workshop “Perbaikan Kondisi Pasar Tenaga Kerja di Indonesia” bulan lalu.

Ia berpendapat, investasi dan pertumbuhan ekonomi saja tidak memadai untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan. Tetapi perlu pula didukung oleh perbaikan peraturan ketenagakerjaan, upah buruh, dan iklim investasi. Sebagai contoh, perhitungan upah minimum yang saat ini ditentukan secara independen oleh buruh kadang-kadang tidak cocok dengan dasar perhitungan pengusaha. Upah buruh di industri tekstil dan sepatu terus naik, sementara kenaikan upah tidak dibarengi dengan kenaikan produksi dalam 5 tahun terakhir. “Amandemen UU 13 2003 harus memperhatikan hal ini,” tegasnya.

Kompleksnya masalah ketenagakerjaan Indonesia diungkapkan oleh Edgar A Cua, Country Director ADB untuk Indonesia. “Pengangguran yang terus bertambah hanyalah salah satu masalah saja. Namun persoalan intinya tidak di situ,” ungkapnya. Studi ADB mendapatkan 10 isu kunci yang perlu mendapatkan perhatian serius, yakni rendahnya kualitas tenaga kerja, tingginya serta terus bertambahnya pengangguran terbuka, karakteristik pengangguran yang tidak diminati pengusaha, dan pertumbuhan upah di sektor formal di luar pertumbuhan produktivitas. (lihat tabel).

Dengan demikian, menurut Edgar A Cua, pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup, tetapi harus dibarengi dengan mengatasi isu-isu ketenagakerjaan itu dengan tepat agar bisa mengukur dampak kebijakan yang dibuat pemerintah.

Menghadapi situasi yang runyam ini, kebersamaan antara pemerintah, perusahaan, dan karyawan sangat diperlukan. Kenaikan biaya-biaya akibat keputusan pemerintah menyebabkan banyak usaha yang kesulitan. Tuntutan menaikkan upah tentu akan direspons secara baik oleh perusahaan kalau merasa mampu. Akan tetapi, bagi perusahaan yang kondisinya sudah berat dan pekerja terus menuntut kenaikan upah, tentu PHK tak terhindarkan. “Ini yang harus disadari oleh pekerja bahwa ada batas kemampuan perusahaan dalam menaikkan upah. Kesadaran ini akan melahirkan kesamaan sikap antara pekerja dan perusahaan untuk bersama-sama mencoba melewati masa sulit ini tanpa harus menimbulkan perselisihan,” ujar A. Kemalsjah Siregar, konsultan hukum yang banyak menangani masalah PHK.

Daripada bersikap konfrontatif. yang akhirnya menyebabkan perusahaan harus mem-PHK, Kemal meminta karyawan untuk bersikap bijak dan sabar bilamana kondisi perusahaan sudah sangat berat sehingga sulit memenuhi tuntutan kenaikan gaji sesuai keinginan mereka. “Memang benar, kalau upah tidak dinaikkan, mereka akan sangat sulit Tetapi, apakah lebih baik di-PHK daripada bekerja dengan menerima upah meski belum memadai? Pilihannya cuma itu.”

Situasi sulit bisa ditanggapi dengan cara yang negatif tetapi bisa pula dengan cara positif. Mungkin sudah saatnya tripartit duduk bersama dengan membuka baju kebesaran masing-masing untuk tujuan yang satu : membangun Indonesia yang berdaya saing tingi. Dampak positifnya toh juga bisa dirasakan karyawan, terciptanya peluang bekerja yang semakin luas dan beragam di republik ini.