Mewujudkan Kebijakan Perlindungan dan Penempatan TKI

Mewujudkan Kebijakan Perlindungan dan Penempatan TKI

Tenaga kerja Indonesia (TKI) yang belum mendapat perlindungan hukum masih ada. Apa langkah Pemerintah Indonesia mewujudkan kebijakan perlindungan bagi TKI? Bagaimana bentuknya?

Oleh : Anung Prabowo

Kisah tentang TKI masih diselimuti duka dengan tewasnya Kikim Komalasari, dan terkaparnya Sumiati korban penganiayaan majikannya di Arab Saudi. Walaupun kondisi Sumiati sudah semakin membaik namun bukan berarti masalah perlindungan hukum bagi TKI berakhir. “Saat ini, kondisi kesehatan Sumiati sudah 90 persen mulai pulih. Dia (Sumiati) sudah bisa bercanda dan menyantap nasi. Bahkan, dia cerita makan nasi enak,” kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Republik Indonesia Muhaimin Iskandar menyampaikan kepada para wartawan.

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) diwakili oleh Muhaimin Iskandar mengadakan pertemuan dengan Menteri Tenaga Kerja Arab Saudi, Adil Bin Muhammad Faqeeh pada 7 Desember 2010 lalu. Pertemuan bilateral ini meyepakati untuk melakukan pembenahan mengenai penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi.

“Dalam pertemuan tadi, saya sampaikan kepada Pemerintah Arab Saudi agar kasus yang menimpa Sumiati, Kikim Komalasari dan TKI lainnya dijadikan momentum bagi kedua pihak untuk memperbaiki sistem pelindungan TKI di Arab Saudi,” kata Menakertrans sesuai siaran pers yang dikeluarkan oleh Humas Kemenakertrans.

Muhaimin menjelaskan bahwa Indonesia dan Arab Saudi sepakat untuk membentuk forum khusus setingkat pejabat senior atau senior office meeting (SOM) Kementerian Tenaga Kerja Indonesia dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi. Forum ini bertugas membahas permasalahan dan penyelesaian bersama dalam setiap kasus yang menimpa TKI. “Keberadaan forum ini juga menjadi langkah awal kedua belah pihak dalam membuat MoU Penempatan dan Perlindungan TKI,” tuturnya menambahkan.

Dalam pertemuan tersebut, Muhaimin menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia, bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selalu menaruh perhatian serius terhadap kasus-kasus yang menimpa TKI. Menurut Muhaimin, pemerintah berharap kasus serupa tidak terulang kembali. “Kami mengajak Pemerintah Arab Saudi untuk segera mengambil langkah-langkah nyata dalam memberikan perlindungan lebih baik kepada TKI. Kami pun minta agar permasalahan Sumiati dan almarhumah (almh.) Kikim Komalasari dapat segera diselesaikan,” tuturnya berharap.

“Sementara itu, di tingkat hubungan bilateral antar pemerintah, kami optimalkan kinerja join task force (satgas bersama) yang terdiri dari perwakilan RI di Arab Saudi dan Kementerian terkait di Arab Saudi sehingga solusi dalam penyelesaian kasus-kasus TKI dapat lebih dipercepat,” ujarnya menambahkan. Muhaimin berharap pelaksanaan rutin pertemuan-pertemuan bilateral dapat menjalin itikad baik dan kerja sama untuk meminimalisasi terjadinya kasuskasus yang merugikan TKI.

Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan pembenahan sistem penempatan dan perlindungan TKI di dalam negeri, yang meliputi kebijakan pengetatan sejak proses rekrut dari pemerintah daerah, pelatihan kompetensi, dan pengawasan terhadap semua kelembagaan yang terkait dengan TKI. Angin segar datang dari Menteri Tenaga Kerja Arab Saudi Adil Bin Muhammad Faqeeh yang menyampaikan bahwa pihaknya fokus kepada perlindungan korban, dan pelaku kejahatan terhadap siapa pun harus ditindak tegas, termasuk menghukum berat pelaku penganiyaan Sumiati dan Kikim. Kunjungan kerja Menakertrans selama lima hari pada Sabtu – Rabu(4-8/12/2010), selain mempercepat penyelesaian kasus Sumiati dan Kikim Komalasari, ini adalah upaya meningkatkan komitmen dan kerja sama dengan Pemerintah Arab Saudi dalam perlindungan TKI yang bekerja di negara timur tengah tersebut. “Pekerja sektor formal yang berada di Arab Saudi baikbaik saja. Tinggal yang sektor rumah tangga atau domestik, tentu ini akan kami perbaharui dengan pola manajemen perlindungan yang lebih memadai,” tutur Muhaimin menjanjikan.

Didampingi oleh Konjen RI Zakaria Anshar di Jeddah, Muhaimain menjenguk Sumiati di RS King Fahad yang dianiaya majikannya. “Sumiati, Minggu siang menjalani operasi paru-paru akibat adanya darah beku yang mengganggu pernafasannya. Sebelumnya ia telah menjalani operasi kepala,” kata Muhaimin menceritakan kondisi Sumiati.

Apakah perawatan Sumiati cukup? Muhaimin menegaskan bahwa peristiwa penganiayaan terhadap Sumiati dan tewasnya Kikim Komalasari harus menjadi momentum yang menyadarkan semua pihak, agar berkomitmen secara konkret untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan terhadap TKI.

Menurut Muhaimin terdapat sekitar 60 perawat asal Indonesia yang siap membantu Sumiati. “Mereka saya titipi untuk merawat Sumiati, semoga semua berjalan baik,” katanya menegaskan. Sedangkan, upaya mengenai rencana pemulangan jenazah Kikim Komalasari yang masih berada di Abha, Madinah, Menakertrans mengatakan masih menunggu hasil investigasi untuk melengkapi proses hukum dan izin dari pemerintah setempat.

“Pemerintah melalui Kedutaan Besar RI di Riyadh dan KJRI telah berupaya untuk menangani permasalahan Almh.Kikim dan telah melaporkan kepada Kepolisian sehingga majikan dan istrinya telah ditahan,” ujarnya menerangkan. “Pemulangan almh. Kikim ke Indonesia masih menunggu proses hukum dan perizinan dari pemerintah setempat. Diantaranya perijinan dari Kejaksaan Abha, Kepolisian Abha, Badan Investigasi Abha dan terakhir izin keluar dari Imigrasi Abha,” kata Muhaimin memastikan.

Menakertrans juga bertemu dengan jajaran Konsulat Jenderal RI (KJRI) Jedddah dan simpul masyarakat Indonesia di Arab Saudi. Dalam kesempatan ini, Muhaimin berjanji melakukan upaya penyempurnaan sistem penempatan dan perlindungan TKI, khususnya penata laksana rumah tangga (PLRT). “Pembenahan dimulai dengan melakukan revisi perjanjian kontrak kerja yang lebih memihak pada upaya perlindungan TKI. Pemerintah lebih memperketat pengawasan dari pelaksanaan kontak kerja ini,” paparnya menjanjikan.

Ia menyebutkan beberapa isi perjanjian yang direvisi yaitu meliputi rumah majikan yang akan ditempati calon TKI harus representatif, gaji majikan harus di atas 10 ribu Real, TKI harus dilindungi melalui asuransi, pemeriksaan kesehatan rutin, dan keleluasaan TKI memegang telepon selular sebagai akses komunikasi, serta paspor harus dipegang sendiri oleh para TKI. “Bila dalam pelaksanaannya terjadi pelanggaran yang berakibat merugikan TKI, maka akan dilakukan investigasi kasus secara detail dan menyeluruh. Apalagi bila sampai terjadi kasus-kasus kekerasan yang tidak manusiawi,” katanya menegaskan.

Dalam kunjungan kerjanya ini, Muhaimin pun mengadakan dialog dengan sejumlah TKI di lokasi transit atau penampungan dalam upaya memberi solusi penyelesaikan permasalahan yang dihadapi TKI. Menurut data Kemenakertrans, saat ini jumlah TKI yang bermasalah di penampungan KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah sampai pertengahan November 2010 sebanyak 260 orang yang terdiri dari 147 orang di KBRI Riyadh dan 113 orang di KJRI Jeddah. Untuk itu, Menakertrans akan melakukan pengkajian ulang terhadap penempatan TKI Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) yang menjadi tenaga kerja informal di Arab Saudi.

“Pengkajian ulang penempatan TKI Informal ini akan dilakukan dengan serius sebelum pemerintah memutuskan perlu-tidaknya dilakukan moratotium penempatan TKI informal ke Arab Saudi,” tuturnya meyakinkan. Menakertrans juga mengatakan, dalam tahapan pengkajian ulang, pemerintah Indonesia akan melakukan pengetatan dan pembatasan terhadap penempatan TKI informal di luar negeri khusus di Arab Saudi.

“Pengetatan dan pembatasan penempatan TKI di luar negeri akan dilakukan dengan membenahi proses keberangkatan termasuk di antaranya pemeriksaan kelengkapan dokumen, kesiapan mental, dan fisik pada calon TKI yang diperketat,” urai Muhaimin memastikan.

Apa langkah awal mewujudkan ini? Muhaimin menjawab bahwa pemerintah Indonesia akan mendorong terwujudnya MOU penempatan dan perlindungan TKI dengan pemerintah Arab Saudi. MOU ini adalah langkah nyata untuk menjamin adanya perlindungan hukum yang lebih baik dan menghindarkan terulangnya kasus-kasus yang merugikan TKI.

“Setiap harinya, permintaan keberangkatan TKI ke Arab Saudi mencapai 200 -300 orang. Sedangkan saat ini jumlah TKI yang bekerja sebagai PLRT mencapai angka 500 ribu orang,” ujarnya mengungkapkan. “Kami pun harus mempertimbangkan perbandingan yang objektif antara TKI yang berhasil dengan yang bermasalah, 400 kasus dari 500 ribu,” tambahnya. Moratorium lahir sebagai pilihan kebijakan. Namun Muhaimin memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak memilih. “Prinsip dasarnya adalah pemerintah tidak bisa melarang hak warga negara untuk bekerja di luar negeri,” kata Muhaimin menutup penjelasannya.