Merajut Komitmen Bersatu Serikat Pekerja Media

Di Indonesia saat ini beroperasi ribuan media massa, baik cetak, radio, televisi, maupun online dengan jumlah tenaga kerja besar. Sayangnya, hanya sedikit yang memiliki organisasi Serikat Pekerja. Seberapa perlukah Serikat Pekerja ini?

Untuk kesekian kalinya beberapa aktivis Serikat Pekerja (SP) media massa melakukan pertemuan. Terakhir di gedung Yayasan Tenaga Kerja Indonesia (YTKI), Sabtu 25 Juli lalu. Mereka mengadakan seminar dengan membahas topik “Kondisi Industri Media & Tantangan Serikat Pekerja Media” yang bermuara pada Kongres I SP Media Massa dalam rangka pembentukan Federasi Serikat Pekerja Media-Independen.

Tiga orang pembicara tampil ke depan, masing-masing Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pers dan Pembangunan Ignatius Haryanto, Koordinator Divisi Serikat Pekerja AJI Indonesia Winuranto Adhi, serta Busyra Q. Yoga, salah seorang pendiri Forum Karyawan SWA. Agenda puncak kegiatan ini adalah Kongres I SP Media Massa dalam rangka pembentukan Federasi Serikat Pekerja Media-Independen Indonesia.

Dalam paparannya, Busyra Q. Yoga dari Forum Karyawan SWA mengatakan, hingga saat ini belum ada federasi khusus yang menaungi SP media yang sudah ada. Federasi Serikat Pekerja Kewartawanan Indonesia (F.SP. Pewarta) yang pada 2002 namanya tercatat di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pada kenyataannya tidak terlihat melakukan upaya konkret dalam melakukan konsolidasi maupun pengorganisasian SP yang ada. Di departemen tersebut juga ada Federasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI). “Namun di samping sebagai federasi, AJI adalah sebuah organisasi profesi yang keanggotaannya individu, sehingga AJI kesulitan untuk masuk ke dalam isu-isu di tingkat perusahaan, terutama dengan persoalan-persoalan bipartid,” katanya.

Dia menambahkan, berdasarkan survei yang dilakukan AJI Jakarta, terdapat banyak kekurangan dan kendala di dalam pengorganisiran SP media. “Hasilnya dari 28 SP yang diteliti ternyata persepsi dan orientasi para pengurus dan aktivis SP di media ini beragam,” imbuhnya. Dia mencontohkan ketidaksepakatan dalam persoalan saham kolektif 20 persen. Sebagian pengurus SP media menganggapnya penting, sementara sebagian lagi menganggapnya tidak penting.

“Yang paling krusial adalah perbedaan persepsi para pengurus atau aktivis SP media dalam soal keberadaan SP itu sendiri,” kata Yoga sembari mengungkapkan beberapa fungsionaris SP media masih banyak yang menganggap SP hanya berfungsi menjembatani kepentingan karyawan dengan pihak manajemen, menampung dan menyampaikan aspirasi karyawan, bahkan jika ada sengketa hubungan industrial, beberapa SP menganggap itu bukan tugas SP.

Yoga menilai, tantangan yang dihadapi oleh penggerak SP media dapat dikelompokkan menjadi dua, tantangan internal dan tantangan eksternal. Tantangan internal, adalah yang datang dari pengurus/aktivis, anggota dan calon anggota SP itu sendiri. Tantangan internal ini sebagai tantangan yang umumnya dihadapi oleh SP dan tantangan internal yang khas dihadapi oleh SP media. Sedangkan tantangan eksternal merupakan tantangan yang datang dari luar SP, baik dari pengusaha maupun dari arah dan perkembangan dunia bisnis media itu sendiri.

Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, Ignatius Haryanto mengatakan, setidaknya ada 9 grup besar di Indonesia yang saat ini menguasai industri media, baik cetak maupun elektronik, yakni Kompas Gramedia, MNC, Jawa Pos Grup, MRA, Bali Post Group, Mahaka Media Group, Femina Group, Bakrie Group, dan Lippo Group. Tidak semua grup besar ini memiliki SP. Dia menilai industri media saat ini telah memasuki era multimedia di mana wartawan tidak hanya berkontribusi untuk satu industri media.

“Selain media cetak, wartawan juga dituntut untuk menghasilkan konsep untuk online atau bahkan TV dan radio,” urainya. Dalam era yang oleh para pengusaha disebut sebagai konvergensi ini, Haryanto juga mempertanyakan timbal balik berupa upah yang diterima seorang wartawan. “Apa yang bisa dilakukan oleh SP media? Apakah menerima begitu saja arahan dari para pemilik modal?” tanya pria yang akrab disapa Mas Kungku ini.

Anggota AJI sejak 1994 ini juga mengkritisi pertumbuhan industri media yang tidak sehat. Contoh sangat jelas di dalam industri televisi yang mengandalkan banyak sekali kontributor lepas. Kontributor lepas ini bisa merekrut kontributor lain sehingga menghasilkan hubungan ketenagakerjaan yang tidak jelas. “Saya kira itu problem internal, bagaimana menyikapi koresponden di lapangan yang mungkin cuma punya satu kamera dan bagaimana memasukkannya ke dalam unsur industri yang ada sekarang ini,” tutur Haryanto prihatin.

Fenomena media yang mencoba tampil global dengan mempekerjakan pekerja asing dan lokal juga dikritikHaryanto. “Ada jarak yang sungguh jauh antara pendapatan dan fasilitas yang dimiliki oleh dua kelompok pekerja ini. Apakah pekerja asing memang layak untuk mendapatkan upah yang lebih besar daripada pekerja lokal?” kata Haryanto mempertanyakan. Hal lain adalah fenomena media franchise yang semakin sedikit mempekerjakan wartawan, tetapi lebih pada penerjemah atau penulis lepas.

“Industri media kita, kalau boleh dikatakan memang sangat terkonsentrasi kepada sejumlah pemilik. Balancing atas kepentingan pemilik yang mengintervensi redaksi harusnya bisa diimbangi oleh SP,” kata Haryanto. Baginya, industri media memiliki keunikan karena bisnis intinya adalah informasi. Dia berharap SP media sadar bahwa integritas industri informasi tetap harus dijaga. Dalam perspektifnya, Haryanto berharap SP media tidak semata-mata hanya berurusan dengan nasib diri sendiri, tapi juga terkait dengan integritas dan independensi lembaga media itu sendiri terkait dengan produk yang dihasilkan berupa informasi. “Karena ini berhubungan dengan kepentingan publik yang lebih luas,” ucapnya.

Sementara itu Koordinator Divisi Serikat Pekerja AJI Indonesia, Winuranto Adhi, membuka data dari sekitar 2.000 stasiun radio, 1.008 media cetak, 110 stasiun televisi dan belasan media online di Indonesia, hanya 25 perusahaan yang memiliki SP atau embrio SP. Dia menambahkan, rata-rata latar belakang pembentukan SP media akibat konfl ik. “Itu menyebabkan SP kita tidak memiliki fondasi yang kuat, sehingga tidak mampu melakukan konsolidasi,” katanya.

Lambatnya pertumbuhan SP menurut Winuranto dipengaruhi beberapa alasan antara lain, wartawan yang mengidentifi kasikan dirinya sebagai kelompok profesional dan eksklusif sehingga enggan diklasifi kasikan se bagai buruh. Poros SP masih ditumpukan sepenuhnya kepada jurnalis, stigma negatif SP, lemahnya kaderisasi serta belum terbangunnya persatuan di kalangan SP media. Dia juga mempertanyakan standar modal pendirian perusahaan media yang dikeluarkan oleh dewan pers yang cukup hanya dengan Rp 50 juta.

Winuranto mencatat, dalam kondisi krisis dan tidak adanya standar upah jurnalis, AJI memandang pembangunan SP adalah salah satu solusi bagi pekerja media. Selain memperjuangkan hak kesejahteraan, serikat juga menjadi ajang bagi pekerja media memperkuat daya tawar dirinya di tengah krisis. Melalui SP pula, jurnalis dan pekerja media mampu memperkuat kapasitas profesionalnya dengan karya yang bermutu dan penghargaan yang pantas.