Industri Padat Karya Akan Suram

Sebabnya, beberapa pasal di dalam UU tersebut seperti pemberian pesangon membuat pengusaha kelimpungan. “Pengusaha bisa gulung tikar jika harus membayar pesangon yang jumlahnya tak sebanding dengan keuntungm yang diterima pengusaha,” demikian kira-kira ia berujar.

Kepada Majalah Human Capital, pria yang menjabat sebagai Ketua umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) dan Direktur Utama Adis Group, produsen sepatu Piero dan Starmon ini mencurahkm isi hatinya terhadap persoalan yang terjadi di dunia usaha padat karya khususnya industri sepatu.

Pandangan Anda terhadap persoalan ketenagakerjaan Indonesia sepanjang 2005?
Dari rentetan-rentetan kebijakan-kebijakan UU No. 13/2003 tentang ketenagakerjaan, saya masih belum melihat adanya seorang yang ingin berinvestasi di bidang padat karya. Mereka yang ingin masuk dalam industri padat karya khususnya sepatu harus mengikuti semua regulasi. Padahal kalau mempelajari UU tersebut, para investor tidak akan bisa nyata bisnisnya. Ini kendala utama kenapa investor padat kenapa tidak bisa masuk ke Indonesia walaupm kesempatan untuk itu sebenarnya ada mengingat di negara-negara lain seperti di China, Vietnam juga mengalami peningkatan yang sama dari segi biaya.

Masalah yang menonjol dibidang ketenagakerjaan 2005 dan kemungkinan 2006?
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat perusahaan-perusahaan yang ada tidak bisa kompetitif karena struktur biaya yang mahal.

Kendala utama investor enggan berinvestasi di Indonesia?
Bagi kami di industri padat karya adalah pesangon buat pekerja yang harus diberhentikan karena tidak sesuai dengan keuntungan yang kami terima.

Tren PHK di tahun 2005 dan kemungkinan 2006?
Menjelang akhir tahun, akan banyak PHK karena kalau pengusaha mem-PHK karyawannya tahun depan, upahnya sudah naik. Otomatis pengusaha akan mengikuti gaji tahun depan dikali 26 kali gaji untuk masa kerja 10 tahun. Ini berat. Di Cina saja hanya 10 kali gaji. Di Vietnam, maksimum 6 bulan. Peraturan yang sebelumnya mengatur bahwa pekerja dengan masa kerja 10 tahun mendapat pesangon 1 tahun 1 kali gaji.

Tren pembukaan lapangan kerja tahun 2006 menurut Anda seperti apa?
Lapangan kerja padat karya tahun 2006 mendatang masih suram. Saya kira kalau semua berjalan lancar seperti revisi UU tenaga kerja dan ditetapkannya UU pajak yang baru dan menjelang akhir 2006 bisa dijalankan baik, dampaknya di tahun 2007 akan baik.

Bagaimana dengan kompetiter industri padat karya sepanjang 2005?
Tahun lalu sempat ada yang masukkan produk sepatu dari luar dalam jumlah besar. Tapi saya kira tahun ini ada pengetatan di bea cukai sehingga tahun ini tidak ada lagi.

Sepatu memang agak susah dibanding garmen karena kalau tidak cocok ukurannya harus ditukar. Resiko sepatu lebih besar. Ini yang membuat importir sepatu tidak tertarik lagi untuk sepatu. Sinyalemen saya, mereka yang impor sepatu dari Cina dulunya beranggapan mudah karena melihat impor baju, mainan anak-anak, dan sebagainya tidak susah.

Sebenarnya masalah tenaga kerja kita dua tahun terakhir ini relatif baik, secara bipartit antara pengusaha dan pekerja. Kendala utamanya di UU-nya. Pemerintah sebagai regulator harusnya memberikan environment yang sehat agar terbentuk suatu ikatan antara pengusaha dan pekerja. Kalau keduanya keberatan kenapa dulu dipaksakan dan diresmikan UU-nya. Akhirnya yang tidak diuntungkan adalah negara karena pengangguran menjadi besar.

Harapan Anda mewakili dunia usaha padat karya terhadap pemerintah?
Salah satu masalah utama yang sangat mendesak bagi kami adalah revisi UU No. 13/2003. Ini harus ada percepatan. Sementara RUU pajak sudah masuk ke DPR. Industri padat karya tidak akan maju jika hal ini tidak segera dilakukan.

Bagaimana upaya pemerintah untuk memperbaiki iklim ketenagakerjaan tahun 2005 dan 2006?
Ada 3 hal pokok yang harus dilakukan oleh pemerintah, revisi UU tenaga kerja untuk merangsang investor dan merevisi kembali PT Jamsostek. Sebab, Jamsostek sudah meng-cover jaminan hari tua dan kesehatan. Harusnya pesangon itu sudah menjadi bagian tanggung jawab Jamsostek, bukan pengusaha lagi. Yang ketiga adalah insentif untuk industri padat karya. Tiga hal itu yang paling utama kalau kita ingin pengangguran tidak bertambah.

Apakah di Adis Group sendiri juga akan menerapkan PHK sebagai dampak dari adanya kenaikan BBM?
Rasionalisasi di Adis Group sudah dilakukan sejak lima tahun lalu. Setiap tahun, kami lakukan rasionalisasi sebesar 10%. Sebagai gambaran, karyawan Adis Group dulu jumlahnya 15.000 orang. Kini tinggal 9.000 orang. Ini terpaksa kami lakukan untuk mempertahankan kelangsungan perusahaan. Jika tidak, bisa-bisa gulung tikar.