Hubungan Industrial Makin Kondusif

Pemahaman mengenai aspek pelaksanaan hubungan industrial oleh para pelaku, baik itu pekerja, pengusaha maupun unsur pemerintah, belakangan ini diakui lebih kondusif.

Hal ini sesuai disampaikan oleh mantan Direktur Jenderal Bina Hubungan Industrial Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muzni Tambusai saat ditemui HC di ruang kerjanya, Gedung Jamsostek, Jl. Gatot Subroto No. 79, Jakarta, pada akhir bulan lalu. Ia pun memaparkan perkembangan hubungan industrial hingga saat ini.

Senior Advisor Hubungan Industrial ini, mengungkapkan kini para pelaku hubungan industrial telah peduli akan aspek regulasi yang terkait dengan pelaksanaan hubungan ketenagakerjaan tersebut. Katanya, itu dapat diamati dari statistik ketenagakerjaan, yang menunjukkan adanya penurunan jumlah kasus perselisihan. Meski diakui, jumlah tenaga kerja semakin banyak. Dari data yang ditunjukkan, jumlah kasus PHK pada tahun 2006 sebanyak 5.110 kasus menjadi 63 kasus pada Agustus 2007 lalu. Jumlah pekerja yang ter-PHK pada tahun 2006 sebesar 37.937 orang turun menjadi 22.120 orang pada Agustus 2007. Namun ada kenaikan rata-rata jumlah PHK per kasus, dari 7 orang per kasus pada tahun 2006 menjadi 351 orang per kasus di tahun 2007.

Menurut Muzni, itu akibat semakin banyak pekerja yang diputus hubungan kerja secara masal. Karena ia berpendapat kalau PHK massal itu bukan semata-mata karena masalah hubungan kerja, melainkan karena kebijakan kondisi perusahaan pada umumnya. Misalnya ia contohkan di sektor industri perkayuan, adanya kebijakan yang membuat kelangkaan atau bertambah mahalnya bahan baku, maka produksinya menurun dan kinerja usaha pun dihentikan, sehingga terpaksa dilakukan PHK. Terjadinya kondisi seperti itu menurutnya bukan lantaran pada masalah antara pekerja dengan pengusaha, melainkan karena faktor ekstern.

Nah, kemudian ia melihat bahwa dengan adanya permasalahan-permasalahan mengenai hubungan industrial pada akhir-akhir ini, maka para pelaku hubungan industrial akan semakin lebih hati-hati didalam melaksanakan hubungan kerja, yakni dalam menjalankan tugas, hak dan tanggungjawabnya masing-masing. Sehingga menurutnya nanti akan ada keseimbangan hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha. Dan ini akan tertuju kepada semakin kondusifnya hubungan industrial.

Mengenai adanya kesadaran hukum semakin tinggi, terlihat dari pihak perusahaan yang kini sudah dengan sadar melaksanakan kebijakan sesuai peraturan perundangan. Sehingga kata Muzni, tidak perlu lagi muncul tuntutan yang bersifat normatif, dan menjadi dominan di dalam kemasan industrial. Oleh karena itu, pengusaha selain berupaya untuk menumbuhkan budaya perusahaan, juga pentingnya menciptakan budaya hubungan industrial. Karena katanya, dua hal itu harus saling bersinergi, antara budaya perusahaan dan budaya hubungan industrial.

Dijelaskannya, di dalam perusahan ada dua aspek yang harus diperhatikan. Pertama, aspek teknis yakni bagaimana proses produksi bisa berjalan baik, kemudian kualitas juga baik. Kedua, di dalam perusahaan ada manusia atau pekerja, dan pekerja ini adalah suatu aspek yang harus di-manage secara khusus. Sehingga katanya, sudah tentu pekerja itu didalam suatu proses produksi menjadi sangat penting. Oleh karena itu budaya hubungan industrial harus diciptakan. Sementara untuk menciptakan hubungan industrial harmonis, Muzni menyatakan: pertama, pekerja harus menyadari hak dan kewajibannya masing-masing. Kedua, agar semua persoalan hubungan industrial itu dapat dibicarakan secara musyawarah melalui dialog. Dan ketiga, adalah dimana setiap orang itu mempunyai sikap disiplin.

Konsep HI
Ditekankan Muzni, konsep hubungan industrial itu pada dasarnya ada tiga komponen. Pertama, pelaku hubungan industrial, yakni pekerja, pengusaha, termasuk didalamnya unsur pemerintah. Kedua, sarana hubungan industrial, misalnya lembaga kerja sama bipartit atau tripartit, Serikat Pekerja atau Serikat Buruh (SP/SB), Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), peraturan perundang-undangan, dan adanya Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (LPPHI). Komponen Ketiga, adalah sistem atau metode, yakni melalui musyawarah, kemitraan, demokratis dan komunikasi. Nah, ketiga komponen ini apabila dapat dioptimalkan akan mencipatkan hubungan industrial yang kondusif.

Selama ini hubungan industrial di Indonesia sudah mengarah kepada kondisi yang kondusif. Meski diakui Muzni, persoalan hubungan industrial tidak lepas dari faktor manusia yang memiliki berbagai perilaku dan kepentingan. Sementara untuk menciptakannya pun butuh waktu yang tidak sebentar, dan itu harus dilakukan secara terus menerus. Ia menyatakan, bahwa saat ini Indonesia sudah berhasil menuju hubungan industrial yang kondusif, hal ini ditunjukkan dari banyaknya perselisihan yang sudah diselesaikan secara internal oleh perusahaan, tanpa campur tangan pemerintah. Ia pun mengatakan, faktor-faktor penyebab perselisihan itu banyak sekali, tidak hanya internal melainkan juga faktor eksternal.

Namun yang kini masih menjadi kendala, antara lain adalah belum adanya kesadaran para pelaku untuk membentuk sarana hubungan industrial. Disebutkan, tingkat kepedulian pelaku akan sarana tersebut saat ini hanya sekitar 12-15 persen. Kemudian mengenai penegakan hukum, Muzni juga menginginkan adanya suatu kebijakan tegas untuk mengfungsikan peran pengawasan hubungan industrial, sehingga dapat mengurangi permasalahan perselisihan yang akan terjadi. Menurutnya pengawasan ini pun harus berdasarkan pembinaan. Selanjutnya, persoalan bervariasinya tingkat kemampuan perusahaan untuk membentuk sarana hubungan industrial.

Di Indonesia saat ini ada sekitar 169.000 perusahaan dengan berbagai kemampuan, mulai dari yang tidak mampu sampai yang super mampu. Dengan kondisi kemampuan yang berbeda ini sudah tentu syarat kerja pun akan berbeda. Nah, pada saat adanya perbedaan itu tidak didukung pada peraturan perundangan yang menyeluruh, tentu akan timbul permasalahan. Namun kata Muzni, untuk membuat peraturan perundangan yang dapat diberlakukan secara menyeluruh tidak mudah, karena sebuah peraturan itu harus dapat menetapkan kemampuan semua perusahaan. Bahkan bukan tidak mungkin membuat peraturan yang dapat menyesuaikan kondisi di masing-masing perusahaan, yaitu salah satunya melalui Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Kesepakatan antara pekerja dan pengusaha.

Sementara dilihat dari kondisi perekonomian belakangan ini, diprediksi Muzni, cenderung masih ada kendala-kendala, artinya kondisi perekonomian global sekarang juga merupakan satu kendala. Nah kalau kendala-kendala ini akan berlangsung terus menerus, nanti dampaknya pasti terhadap mereka (pekerja). Namun dalam kaitannya dengan hubungan industrial, hal-hal yang semacam itu bukan disebabkan karena hubungan kerja, melainkan kondisi eksternal yang mempengaruhinya. Persoalannya adalah bagaimana semua pelaku hubungan industrial mengetahui tentang persoalan itu, sehingga mereka seharusnya dapat menghadapi secara bersama-sama. Paling penting adalah pengenalan masalah terhadap pekerja dan pengusaha, sehingga akan menjadi permasalahan bersama. Kalau permasalahannya sama, sudah tentu akan mudah mencari solusinya bersama-sama.

Peran HR
Saat ditanya bagaimana pandangannya terhadap orang-orang HR dalam menghadapi persoalan hubungan industrial selama ini? Muzni mengatakan sebenarnya banyak orang HR yang sudah paham mengenai permasalahan hubungan industrial, namun belum dapat menyelesaikannya. Nah, menurut Muzni satu hal yang ia lihat, banyak orang HR selama ini hanya sebagai ‘bemper’ pengusaha, misalnya HR disuruh untuk mensosialisasikan kebijakan ke pekerja, tapi standar kebijakan itu tidak ada dalam peraturan perundangan. Sehingga perintah itu sesungguhnya bersifat subjektif.

Lalu, terkadang orang HR juga ingin selamat sendiri, misalnya saat melaporkan infomasi kepada atasan hanya kabar yang baik-baik saja, padahal ‘orang-orang di bawah’ sedang kritis atau mengalami masalah. Nah menurut Muzni, sebenarnya dalam menciptakan hubungan industrial harmonis itu bukan hanya peran dari orang HR, melainkan tanggungjawab bersama antara pekerja dan pengusaha.

Lantas Ia pun menyimpulkan untuk terciptanya unsur harmonis dalam hubungan industrial, dengan kaitannya juga untuk kemajuan perusahaan. Yang perlu dilakukan, antara lain tentu harus adanya jaminan kelangsungan usaha. Kemudian, menjamin kesejahteraan pekerja secara sistematis. Sementara kuncinya, yakni melaksanakan semua aturan secara konsisten dan prosedur. Membentuk semua sarana hubungan industrial. Membangun komunikasi secara transparan dan kejujuran. Dan adanya proses musyawarah. (ang)