Alternative Dispute Resolution (ADR) Penyelesaian Sengketa melalui Mekanisme di Luar Pengadilan

Cara perusahaan menyelesaikan sengketa melalui jalur peradilan seringkali menguras tenaga, waktu dan tentu saja biaya. Publikasi media yang berlebih sebagai imbasnya, nyatanya justru tidak banyak membantu. Padahal ada cara yang gampang dilakukan. Apa itu?

Adanya sengketa dalam perusahaan memang tidak ada yang mengundang. Namun jika masalah itu muncul, toh tak perlu ditakuti atau dihindari. Cara bijaknya, segera cari akar masalahnya dan tentukan model penyelesaiannya.

Mantan Sekretaris Menteri Negara BUMN Bacelius Ruru mengatakan, sengketa dalam hubungan industrial berpangkal dari adanya kontrak kerja. Pada waktu pembuatan kontrak, mungkin saja terdapat klausul yang tidak jelas. “Ada hal-hal yang mestinya masuk di dalam kontrak tetapi tidak dimasukkan. Akibatnya, pada waktu pelaksanaan terjadi perbedaan interprestasi,” katanya.

Ruru menambahkan, banyak pihak sering menganggap kontrak itu masalah biasa. “Karena umumnya, ketika melakukan perjanjian, yang dipentingkan adalah kata sepakat terlebih dahulu. Bagaimana aspek-aspek yang lebih detail seperti pemilihan forum jika terjadi sengketa nampaknya masih dianggap sepintas lalu,” paparnya

Untuk ini, Ruru menyarankan sebuah perusahaan harus mempunyai legal departement. Divisi ini akan me-review setiap langkah yang dibuat direksi, seperti kontrak, kebijakan, keputusan dan lain-lain. Kalau kontrak tidak dibuat dengan baik, pihak-pihak yang terlibat tidak mempunyai bargaining yang kuat. Sehingga saat ada sengketa, semuanya kelabakan dan balik lagi dari titik awal. “Itulah perlunya kontrak sehingga kalau ada sengketa masing-masing bisa membuka kembali kontrak yang sudah dibuat bersama,” tuturnya menjelaskan.

Ruru menilai, umumnya ada tiga sikap yang muncul jika terjadi sengketa. Pertama, menyelesaikannya sendiri secara amicable, melalui musyawarah. Yang kedua, para pihak secara sadar enggan mempermasalahkan karena khawatir risiko reputasi atau karena tidak sebanding dengan ongkos hukum yang harus dilakukan. Terakhir, para pihak tidak tahu harus ke mana menyelesaikan sengketa.

Ketua Dewan Pendiri BUMN Executive Club (BEC) ini mengatakan, 20 atau 30 tahun lalu, jalan yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa selalu mengacu pada penyelesaian melalui pengadilan. ”Karena memang itulah flash back yang terjadi selama ini dan kami tidak bisa menghalangi orang untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi melalui pengadilan,” ucapnya.

Padahal, cara penyelesaian melalui mekanisme di luar pengadilan sangat mungkin dilakukan. Cara penyelesaian di luar pengadilan ini dikenal sebagai alternative dispute resolution (ADR) atau alternatif penyelesaian sengketa (APS). Ruru menjelaskan, penyelesaian model ADR ini prosesnya lebih singkat, tertutup dan lebih murah. Cara yang ditempuh antara lain melalui negosiasi (musyawarah), mediasi, arbitrase serta pendapat mengikat.

Lebih jauh Ruru merinci, keuntungan model ADR bisa dilihat dari sisi proses pengambilan keputusan yang relatif lebih cepat karena tidak ada lagi yang namanya proses banding dan kasasi. Eksekusinya pun bisa langsung dilakukan dan tanpa diadili oleh siapa pun, karena penyelesaian dilakukan sendiri oleh penggugat dengan tergugat, atau pihak yang bersengketa. Manfaat lain karena sifatnya yang tertutup, model ini aman dari sentuhan publikasi berlebihan di media massa.

Ruru mencontohkan, negara industri seperti Singapura dan Hongkong sudah mengembangkan lembaga-lembaga yang memiliki fungsi mediator maupun arbitrator. ”Singapura mempunyai Singapure International Arbitration Center dan Eropa ada International Commercial Court,” terangnya. Per-soalan yang mereka tangani sebagai Arbiter lebih banyak kepada penyelesaian sengketa yang bersifat lintas negara.

Lembaga ini bersifat netral dan independen, tidak terkait dengan salah satu pihak yang bersengketa. Yang bisa menjadi mediator itu biasanya mereka yang sudah berpengalaman di bidang terkait, seperti asuransi, bidang pertambangan, dan lebih bagus lagi dari latar belakang hukum.

Model ADR atau APS sebenarnya bukan barang baru di Indonesia. APS sudah diatur di dalam UU Belanda sejak masa penjajahan. Bahkan hingga saat ini, dalam hukum acara perdata, hakim selalu meminta supaya penggugat dan tergugat melakukan upaya damai terlebih dahulu. Jika kesepakatan tercapai, hakim tinggal bertugas membuat putusan. ”Kalau tidak sepakat atau tidak setuju untuk menyelesaikan masalah secara damai, baru masuk ke proses pengadilan,” ujar Ruru menjelaskan.

Oleh karena itu, Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2003 membuat Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang mengatakan, jika para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui mediasi, maka ada mediator yang nanti boleh pilih. ”Kalau sudah ada keputusan yang final, tidak lagi perlu ke pengadilan,” tambah Ruru lagi.

Pandangan serupa disampaikan Drs. Saifurrohman, SH, M.Hum, hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, bahwa penerbitan tentang prosedur mediasi di pengadilan didorong oleh keberhasilan negara-negara lain seperti Jepang, Singapura, dan Amerika Serikat dalam penerapan mediasi yang terintegrasi dengan proses litigasi. Dalam artikelnya pa-yogyakarta.net, Saifurrohman menulis tenaga profesional yang memungkinkan menjadi mediator di pengadilan adalah hakim, advokat, akademisi hukum dan profesi lainya.

“Prinsipnya setiap mediator di pengadilan wajib memiliki sertifikat, jika tidak ada, maka hakim pemeriksa pokok perkara atau hakim bukan pemeriksa pokok perkara di lingkungan pengadilan yang bersangkutan tetap berwenang menjalankan fungsi mediator. Ketiadaan mediator bersertifikat ini tidak boleh menjadi alasan bagi pangadilan untuk tidak melaksanakan mediasi,” imbuh Saifurrohman.

Hakim yang menjalankan fungsi mediator, lanjut Saifurrohman, tidak boleh menerima honor atau fee dari para pihak. Sedang mediator bukan hakim diperbolehkan berdasarkan kesepakatan para pihak. Proses mediasi berlangsung dalam waktu 40 hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 14 hari kerja atas dasar kesepakatan dan itikad baik para pihak dalam menempuh mediasi.

Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian atas suatu sengketa yang belum diajukan ke pengadilan, bisa dikuatkan dengan akta perdamaian oleh hakim. Caranya, salah satu pihak penandatangan kesepakatan perdamaian mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang terhadap pihak penandatangan lainya dengan melampirkan kesepakatan perdamaian yang difasilitasi oleh mediator bersertifikat yang membuktikan hubungan hukum satu atau para pihak dengan objek sengketa.

Kemudian hakim yang ditugaskan ketua pengadilan tingkat pertama di hadapan para pihak memastikan apakah kesepakatan perdamaian itu memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (a) sesuai kehendak para pihak; (b) tidak bertentangan dengan hukum; (c) tidak merugikan pihak ketiga; (d) dapat dieksekusi; dan (e) dengan itikad baik. Jika syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka hakim yang berwenang menguatkan kesepakatan di luar atau di dalam pengadilan dengan akta perdamaian.