THR Tak Sesuai Peraturan Menteri, Bagaimana Ini?

Pertanyaan :

Mbak Wiwiek, mohon pandangannya tentang pembagian THR di perusahaan kami:

Bahwa ternyata peraturan perusahaan saya tidak tepat mengatur pembagian THR (tidak sesuai dengan Peraturan Menteri 04/1994) karena hanya memberikan 1 bulan gaji pokok saja. Anehnya, meskipun telah ditunjukkan dokumen permen-nya, perusahaan tetap menolak memenuhi pemberian THR sesuai aturan, malah mengelak dengan berencana melakukan peninjauan kembali peraturan perusahaan, yang telah berlaku selama 2 tahun. Jika kondisinya begini, bukankah peraturan perusahaan tersebut sudah gagal demi hukum karena tidak sesuai dengan aturan yang lebih tinggi? Dan, apakah berarti perusahaan harus memenuhi kewajibannya untuk membayarkan kekurangan THR kepada karyawan tanpa terlebih dahulu melakukan peninjauan? Serta, melakukan pembayaran atas kekuarangan THR tahun lalu kepada karyawannya?


Jawaban :

Pada prinsipnya peraturan perusahaan yang tidak mengacu pada ketentuan dan perundangan yang berlaku, batal demi hukum. Dalam hal ini perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan kekurangan THR tanpa harus melakukan peninjauan terhadap peraturan perusahaan, karena yang menjadi acuan adalahperaturan yang lebih tinggi tingkatannya yaitu Peraturan Menteri 04/1994.