Mempekerjakan Karyawan Melalui Outsourcing

Pertanyaan :

Perusahaan A mempekerjakan B melalui outsource C. Setelah dua tahun, karena perusahaan A tidak mempunyai kebijaksanaan untuk menjadikan permanen. Maka B pindah melalui outsource D. 1. Apakah A melanggar hukum? 2. Apakah boleh tanpa istirahat 30 hari? terima kasih Bambang H


Jawaban :

Jawaban:

1. Secara hukum, tidak dibolehkan Perusahaan A mempekerjakan seorang pekerja yang bernama B, melalui perusahaan outsourcing C.

2. Yang benar adalah Perusahaan outsourcing C mempunyai pekerja yang bernama B. Hubungan hukum/perjanjian kerja adalah antara Perusahaan C dengan B. Pekerja B ditempatkan untuk bekerja di Perusahaan A.

3. Praktek yang berlaku sebagaimana pada nomor 1, memang diketahui banyak terjadi. Perusahaan A tidak mau mengadakan perjanjian kerja langsung dengan B, maka pekerja B ditempatkan di perusahaan outsourcing C. Bahkan sering terjadi bahwa interview dan seleksi dilaksanakan oleh Perusahaan A terhadap B waktu penerimaan.

4. Pelanggaran hukum terletak pada apakah pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja B sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1), UU 13 tahun 2003 yang berbunyi antara lain:

Pekerja (B) dari perusahaan penyedia jasa pekerja (C) tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja (A) untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.

Penjelasan atas ketentuan di atas adalah :

Yang dimaksud kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi adalah kegiatan yang berhubungan di luar usaha pokok (core business) suatu perusahaan.

Kegiatan tersebut antara lain: usaha pelayanan kebersihan (cleaning service), usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh catering, usaha tenaga pengaman (security/satuan pengamanan), usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan, serta usaha penyediaan angkutan pekerja.

Penjelasan tentang kegiatan yang berhubungan di luar usaha pokok perusahaan hanyalah contoh saja, tidak terbatas hanya seperti yang tersebut dalam penjelasan tersebut.

5. Bila dapat dibuktikan bahwa ternyata B ditugaskan untuk melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) tersebut beserta dengan penjelasannya, maka sanksinya adalah status hubungan kerja pekerja (B) demi hukum/otomatis berubah dari hubungan kerja dengan C menjadi hubungan kerja dengan A.

6. Perpindahan dari C ke D tidak perlu dengan jeda 30 hari karena C dan D berbeda perusahaan/berbeda badan hukum.

Tags: