Karyawan Menggunakan Mariyuana dan Alkohol

Pertanyaan :

Dengan hormat Bpk. Bambang Supriyanto,

Saya punya masalah dengan perusahaan di mana saya telah selama 19 tahun bekerja, shift kerja saya 2 minggu bekerja 2 minggu libur, masalah saya berawal dari ketentuan perusahaan yang secara acak mengetes urine pegawainya untuk mendeteksi ada tidaknya narkoba/alcohol/zat adiktif lainnya dan ketentuan ini sudah berlaku sejak pertama kali saya mulai bekerja dengan perusahaan ini yaitu 19 tahun yang lalu. Pada saat pengambilan urine tahun ini, saya baru masuk kerja kembali selama 3 hari setelah masa libur saya yang 2 minggu, dan ternyata hasil urine saya positif terdapat mariyuana, memang 3 hari sebelum saya berangkat kerja saya ada acara reuni dengan teman-teman sekolah dulu di sebuah karaoke, dan pada saat rokok saya habis dan saya mau membeli salah satu teman saya menawarkan rokoknya yang kebetulan sama merknya dengan yang biasa saya hisap, namun saya tidak tahu kalau dalam rokok teman saya itu sudah dimasukkan mariyuana, yang saya rasakan hanya pusing dan seperti orang mau sakit saja.

Semua kejadian ini sudah saya ceritakan kepada HRD di perusahaan tempat saya bekerja pada saat mereka memanggil saya karena hasil test urine, namun perusahaan tidak menggubrisnya dan mereka hanya memberikan 2 pilihan kepada saya yaitu PHK atau mengundurkan diri.

Saya tidak terima karena saya bukan pecandu, dan di perusahaan di mana saya bekerja ada program  pensiun dini bila masa kerja telah lebih dari 15 tahun dan usia telah mencapai 45 tahun, karena itu saya mengajukan permohonan pensiun dini, namun ditolak dengan alasan saya telah melanggar peraturan perusahaan.

Sementara setelah saya membaca peraturan perusahaan yang berlaku dan yang diedarkan kepada seluruh karyawan menyebutkan bahwa orang yang dapat di PHK atau diminta mengundurkan diri adalah orang yang tertangkap tangan/ada barang bukti/ada yang melihat saat penggunaan, dan di peraturan perusahaan saya ada pula peraturan yang memberikan rehabilitasi kepada pegawai yang pecandu sebanyak 1(satu)x apabila pegawai tersebut melaporkan dirinya sendiri ke perusahaan sebelum di test urine (pekerja memang ketergantungan pada zat adiktif) dan bila pelapor setelah mendapatkan program rehabilitasi tetapi masih mencandu maka perusahaan berhak untuk  PHK.

Waktu saya mempertanyakan mengenai peraturan tersebut di atas, pihak HRD mengatakan mereka tidak mengikuti peraturan tersebut tetapi mereka mengacu pada peraturan yang mereka sadur dari pusat perusahaan (Amerika), sementara setelah saya membaca peraturan tersebut sebagian besar hanya mengenai penggunaan alkohol.

Mohon pendapat bapak mengenai kasus saya ini.

 


Jawaban :

Jawaban:

Dengan hanya mengetahui/membaca uraian kasus Anda dari satu pihak, kasus tersebut dapat dipilah dalam sistimatika sbb:

1.     Adanya fakta bahwa Anda terbukti positif. Ketika diperiksa urine Anda (apapun alasannya/ penyebabnya).

2.     Dalam perusahaan ada dua dasar hukum yang dirujuk oleh perusahaan yaitu Peraturan Perusahaan (PP) dan Guidelines (code of conduct) dari kantor pusat/ home office perusahaan di USA. Guidelines dari home office dapat mengikat secara hukum kepada pekerja di Indonesia bila dalam PP disebutkan adanya suatu Guidelines yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PP.

3.     Dalam kasus Anda rupanya perusahaan merujuk ke Guidelines dari USA, yang menurut Anda tidak mengatur tentang penyalahgunaan mariyuana. Di sini terdapat perbedaan pengertian antara perusahaan dengan Anda tentang ketentuan yang tertulis dalam guidelines. Terdapat kemungkinan bahwa sebenarnya ada ketentuan yang juga terkandung dalam Guidelines tersebut bahwa mariyuana termasuk dalam APZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya)?

4.     Akibat penggunaan marijuana terhadap akal sama parahnya. Penghisap marijuana memiliki ingatan dan kecerdasan mental yang lebih rendah daripada bukan pengguna. Penelitian pada binatang yang diberi marijuana menunjukkan bahwa binatang tersebut mengalami kerusakan pada otaknya. Hal ini yang rupanya perusahaan bersikap tegas tentang penyalahgunaan NAPZA.

5.     Detail tentang marijuana bukan merupakan keahlian saya. Bila sehubungan dengan kasus Anda, Anda tidak menerima PHK, maka PHK Anda menjadi perselisihan antara pekerja dengan pengusaha yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan UU No 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Perusahaan tidak dapat melakukan PHK sepihak dalam kasus Anda. Proses PHK berdasarkan  undang-undang tersebut harus ditempuh secara bertahap dan berurutan harus dilakukan perundingan bipartit antara perusahaan dengan Anda, bila perundingan tidak mencapai kesepakatan, kasusnya dilanjutkan dengan mediasi di instansi ketenagakerjaan. Bila mediasi tidak mencapai kesepakatan, berlanjut ke Pengadilan Hubungan Industrial.

Tags: , , ,