Aspek Hukum Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Lex Mundus (www.lexmundus.com) menyelenggarakan workshop 2 hari:

Aspek Hukum Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Hari/Tanggal : Selasa dan Rabu/ 26-27 Oktober 2010
Pukul : 09.00 – 16.30 WIB
Tempat : Manhattan Hotel , Jl. Prof. Dr. Satrio Casablanca Kuningan – Jakarta
Investasi : Rp 3.500.000,-

Workshop ini didesain untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi pekerja asing di Indonesia. Dengan mengikuti workshop ini, para peserta diharapkan dapat memiliki pemahaman yang luas dan komprehensif tentang ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan penggunaan tenaga kerja asing maupun hak dan kewajiban mereka di Indonesia.

Latar Belakang
Memasuki era perdagangan bebas dan globalisasi industri, kehadiran pekerja asing adalah suatu kebutuhan serta tantangan yang tidak dapat dihindari. Kehadiran mereka merupakan suatu kebutuhan karena Indonesia masih membutuhkan tenaga-tenaga ahli asing dalam pengembangan sumber daya manusia diberbagai sektor ekonomi di Indonesia. Kehadiran tenaga kerja asing juga merupakan tantangan tersendiri karena kehadiran mereka menjadikan peluang kerja menjadi semakin kompetitif. Diperlukan kerja keras serta kebijakan pemerintah yang dapat memberikan kesempatan bagi pekerja dalam negeri untuk dapat bersaing dengan pekerja asing di Indonesia.
Pekerja asing yang bekerja di Indonesia terikat dan tunduk terhadap segala ketentuan ketenagakerjaan di Indonesia. Pemerintah juga memberlakukan ketentuan-ketentuan khusus bagi pekerja asing baik pada proses awal penggunaan tenaga kerja asing, penempatan tenaga kerja asing atau hak dan kewajiban tertentu yang berbeda dengan pekerja lokal.

Target Peserta
Divisi Sumberdaya Manusia (HRD), General affairs, Legal Advisor, Manajer Hukum, konsultan hukum, Corporate Secretary pada sektor pertambangan

Materi Workshop
1. Prosedur dan tata cara penggunaan tenaga kerja asing
2. Persyaratan dan ketentuan-ketentuan penggunaan tenaga kerja asing
3. Hak dan kewajiban tenaga kerja asing
4. Penempatan tenaga kerja asing
5. Jabatan tenaga kerja asing
6. Status hukum pekerja asing selaku direktur atau komisaris perusahaan
7. Ketentuan tentang remunerasi Pekerja Asing

Fasilitator
Umar Kasim (Kepala Bagian Konsultasi Hukum Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI)