Aspek Hukum Ketenagakerjaan pada Sektor Pertambangan

Lex Mundus (www.lexmundus.com) menyelenggarakan workshop 2 hari:

Aspek Hukum Ketenagakerjaan pada Sektor Pertambangan

Hari/Tanggal : Selasa dan Rabu/ 19-20 Oktober 2010
Pukul : 09.00 – 16.30 WIB
Tempat : Manhattan Hotel , Jl. Prof. Dr. Satrio Casablanca Kuningan – Jakarta
Investasi : Rp 3.500.000,-

Workshop ini akan memberikan informasi serta pemahaman kepada para peserta sehubungan dengan aspek-aspek hukum ketenagakerjaan pada sektor pertambangan. Peserta akan diberikan pemahaman komprehensif dari narasumber yang sangat berpengalaman di bidang ketenagakerjaan.

Latar Belakang
Sektor pertambangan merupakan sektor yang sangat penting dalam menunjang perekonomian di Indonesia. Kekayaan sumber daya alam Indonesia membuat sektor pertambangan menjadi salah satu primadona dalam pengembangan pembangunan ekonomi Indonesia. Meski pemerintah cukup concern dalam pengembangan investasi sektor pertambangan namun beberapa permasalahan masih menjadi tantangan serius dalam pengembangan ekonomi sektor pertambangan.
Aspek ketenagakerjaan merupakan aspek yang sampai saat ini masih menjadi tantangan dalam pengembangan Investasi sektor Pertambangan. Oleh karena itu pemahaman komprehensif tentang regulasi serta aspek hukum pertambangan merupakan hal yang sangat penting bagi pelaku usaha maupun pihak-pihak yang terkait dengan sektor pertambangan.

Target Peserta

Divisi Sumberdaya Manusia (HRD), General affairs, Legal Advisor, Manajer Hukum, konsultan hukum, Corporate Secretary pada sektor pertambangan

Materi Workshop

1. Perjanjian kerja, Peraturan perusahaan, Perjanjian Kerja bersama pada sektor Pertambangan
2. Ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat pekerja tambang
3. Ketentuan-ketentuan waktu kerja yang disepakati lain oleh para pihak
4. Ketentuan hukum tentang Pekerja anak dan wanita pada sektor pertambangan
5. Renumerasi dan Mekanisme upah kerja dan lembur pekerja tambang
6. Keselamatan dan kesehatan kerja pekerja tambang

Fasilitator

Umar Kasim (Kepala Bagian Konsultasi Hukum Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI)