Perlambatan Ekonomi Hilangkan Banyak Kesempatan Kerja

Perlambatan ekonomi yang terjadi di Tanah Air akibat dampak krisis global akan menyebabkan hilangnya banyak sekali kesempatan kerja. Untuk setiap 1 persen saja dari perlambatan ekonomi tersebut, akan menghilangkan kesempatan bagi 300 ribu orang untuk mendapatkan pekerjaan.”Itu belum memperhitungkan TKI (tenaga kerja Indonesia) yang dipulangkan, sekitar 600.000 orang. Mereka juga akan menjadi penganggur di dalam negeri,” ujar ekonom senior Fadhil Hasan dari Indef di Jakarta, Kamis (12/2/09).

Untuk mengatasi hal itu, menurut Fadhil, pemerintah harus memastikan semua program padat karya yang telah direncanakan bisa dilaksanakan dengan cepat. Terutama fokus pada pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, pembangunan infrastruktur melalui program padat karya, dan kredit usaha rakyat. ”Itu semua program bagus, tetapi harus berjalan efektif. Berbagai hambatan pada program itu harus diperbaiki,” pesan dia seperti dikutip Kompas.

Fadhil berbicara menanggapi laporan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta dalam rapat kerja dengan DPR yang mengungkapkan bahwa jumlah orang miskin pada tahun 2009 diperkirakan melonjak ke angka 33,714 juta orang, lebih tinggi dari target yang diinginkan pemerintah pada level 32,38 juta orang.

Menurut Paskah, tingkat inflasi tinggi yang ditandai dengan melonjaknya harga barang dan jasa kebutuhan akan memukul daya beli masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah sehingga jatuh ke kategori miskin. Adapun pertumbuhan ekonomi yang rendah akan berdampak pada semakin sempitnya lapangan kerja yang membuat semakin banyak orang menganggur tanpa penghasilan.Padahal, sambung dia, angkatan kerja yang masuk pasar kerja terus bertambah. Hal ini juga menambah jumlah orang miskin.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu mengatakan, peningkatan jumlah penduduk miskin itu tidak terhindarkan karena krisis ekonomi. Namun, jumlah tersebut diharapkan akan berkurang jika seluruh program stimulus fiskal berjalan. ”Dengan adanya stimulus fiskal, akan banyak tenaga kerja di sektor formal yang bisa ditampung di sektor informal. Peralihan itu dibiayai oleh stimulus. Jika semua program itu segera berjalan, tingkat kemiskinan seharusnya bisa ditekan,” ujar Anggito.

Pemerintah mengumumkan stimulus fiskal senilai Rp 71,3 triliun yang dialokasikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, meningkatkan daya saing dan daya tahan dunia usaha, serta meningkatkan belanja infrastruktur yang padat karya. Peningkatan daya beli masyarakat dilakukan melalui program subsidi harga obat generik, subsidi harga minyak goreng, dan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Adapun untuk peningkatan daya saing dan daya tahan dunia usaha, pemerintah memberikan pembebasan bea masuk, fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) badan, PPh Pasal 21 karyawan, penurunan harga solar, dan kredit usaha rakyat (KUR). Dalam meningkatkan belanja infrastruktur, stimulus diarahkan, antara lain, pada rehabilitasi jalan kabupaten, bandar udara, pelabuhan, dan pembangunan rumah susun sederhana sewa.

Tags: