Pemerintah Ubah Total Draft RPP Pesangon

Paket Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pesangon tampaknya makin jauh dari selesai. Pemerintah, akhirnya malah mengubah total drafnya.

Perubahan besar itu adalah dengan melebur dua rancangan menjadi satu. Sekarang, nama barunya adalah RPP tentang Program Jaminan Kompensasi PHK. Sebelumnya, ada dua rancangan yang memayungi soal ini: RPP Program Jaminan PHK dan RPP Perubahan Perhitungan Uang Pesangon.

Direktur Kelembagaan dan Permasyarakatan Hubungan Industrial Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Iskandar di Jakarta menyatakan, tadinya memang pemerintah ingin ada dua peraturan. Tapi, “Setelah konsultasi dengan Wakil Presiden, keputusannya satu saja,” kata dia kepada Harian KONTAN, Senin (24/9/07).

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno juga membenarkan, pemerintah menggabungkan dua rancangan peraturan menjadi satu. Sayangnya, dia enggan membeberkan alasan merger itu.

Walau melebur jadi satu, Erman menegaskan, tidak ada satu pun ketentuan yang berubah. Apakah itu soal besaran iuran dana jaminan PHK sebesar 3%, penyelenggara program, maupun batas gaji penerima uang pesangon yang lima kali pendapatan tidak kena pajak (PTKP).

Menurut Erman, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) juga sudah tidak lagi protes soal kewajiban iuran pesangon yang 3%. Pernyataan ini meluncur dalam pertemuan Apindo dengan Ketua Tim Penyusunan RPP Pesangon pekan lalu. “Intinya tak ada masalah,” ujar dia.

Sebaliknya, Ketua Apindo bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial Hariyadi Sukamdani menanggapi dingin penggabungan paket RPP Pesangon tersebut. Menurut dia, kalau perlu tak usah ada aturan lagi tentang jaminan kompensasi PHK itu lantaran semuanya sudah ada di Undang-Undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Sjukur Sarto tidak mempermasalahkan peleburan peraturan itu. Yang penting, “Kami tetap tak setuju pembatasan uang pesangon hanya untuk yang bergaji maksimal lima kali PTKP. Ini melanggar UU,” tandas dia.

Tags: