Karyawan Outsourcing Keluhkan THR

Kalangan serikat pekerja mulai menerima banyak keluhan dari pekerja alih daya atau tenaga outsourcing karena perusahaan mereka tidak sepenuhnya membayar tunjangan hari raya. Diharapkan, pemerintah bisa mengawasi pembayaran THR karyawan outsourcing.

Hal itu disampaikan secara terpisah oleh Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timbul Siregar, Presiden Federasi Serikat Pekerja Nasional (F-SPN) Bambang Wirahyoso, dan Wakil Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI) Mathias Tambing di Jakarta, Rabu (9/9/09).

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno telah menerbitkan surat edaran Nomor 314/MEN/PHIJSK-PK- KAD/VIII/2009 tentang Pembayaran THR Keagamaan. Isinya, perusahaan diwajibkan membayarkan THR paling lambat seminggu menjelang Lebaran.

OPSI, F-SPN, dan K-SPSI mulai menerima laporan lisan anggota mereka yang berstatus pekerja alih daya yang resah soal pembayaran THR. Para pengurus serikat pekerja menduga, masalah ini lebih besar daripada yang dilaporkan karena banyak pekerja alih daya tidak berani mengadu kepada satuan tugas ketenagakerjaan peduli Lebaran 2009 yang dibentuk pemda.

”Kami sudah menerima laporan dari empat karyawan satu perusahaan outsourcing yang sepertinya tidak membayar THR. Ada kecenderungan perusahaan outsourcing tidak membayar (THR) sesuai aturan,” ungkap Timbul seperti dilaporkan Kompas. “Biasanya sekadarnya saja, Rp 200.00-Rp 300.000 per orang walau telah bekerja lebih dari satu tahun,” tambah dia. “Jika pekerja melapor, mereka malah bisa terkena pemutusan hubungan kerja,” kata Timbul.

Setiap Tahun

Mathias Tambing memperkuat hal itu. Menurut laporan lisan yang diterima K-SPSI, informasi yang tersebar sekarang adalah pekerja alih daya tidak akan menerima THR. Sementara, Bambang Wirahyoso mengatakan bahwa kondisi semacam itu menjadi masalah setiap tahun. Daya tawar pekerja alih daya lemah sehingga rentan mengalami pelanggaran hak.

”Perusahaan berstatus apa pun sebenarnya tetap harus mengikuti peraturan perundang-undangan (soal hubungan industrial). Daya tawar menjadi persoalan, apalagi pemantauan (pemerintah) tidak terlalu baik,” tutur Bambang.

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Djimanto mengatakan, perusahaan pemakai jasa pekerja alih daya memang banyak. Namun, perusahaan pemasok tidak boleh melimpahkan kewajiban membayar THR ke pemakai jasa kecuali hal ini dicantumkan dalam perjanjian yang dibuat kedua manajemen.

Oleh karena itu, kata Djimanto, perusahaan pemasok pekerja alih daya harus tetap bertanggung jawab membayar THR pekerja yang secara hukum menjadi tanggung jawab mereka.

Tags: ,