Disetuji DPR, Stimulus Fiskal Naik Rp 2 Triliun

Paket kebijakan stimulus fiskal yang diajukan pemerintah telah disepakati oleh Panitia Anggaran DPR, Selasa (24/2.09) malam. Tidak hanya itu, stimulus yang dirancang untuk meningkatkan daya beli masyarakat, memperkuat daya tahan dunia usaha dan mengatasi dampak PHK akibat krisis global tersebut juga disepakati naik angka semula Rp 71,3 triliun menjadi Rp 73,3 triliun.

Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menteri Koordinator Perekonomian Sri Mulyani Indrawati menyambut gembira dukungan serius DPR dalam mengantisipasi dampak krisis perekonomian global. Ditegaskan, dengan kenaikan stimulus senilai Rp 2 triliun, alokasi akan lebih ditekankan pada kegiatan yang menciptakan kesempatan kerja.

Untuk merealisasikannya, ada beberapa alokasi yang diubah, antara lain, untuk kegiatan infrastruktur seperti jalan raya, pelabuhan laut, pelabuhan udara, irigasi, transmisi, air bersih, pasar, pergudangan, rumah susun sewa, berbagai irigasi, dan jalan penunjang sektor pertanian.

”Selain itu, DPR juga menekankan agar seluruh aktivitas harus bisa dilakukan dalam lima hari setelah seluruh dokumen selesai. Itu artinya, harus dilaksanakan awal Maret dan tidak perlu dibahas di Rapat Komisi DPR lagi. Ini memberikan nuansa percepatan yang diberikan DPR pada pemerintah,” ujar dia seperti dikutip Kompas.

Meneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta berharap, stimulus senilai Rp 73,3 triliun tersebut bisa menyerap 3 juta tenaga kerja di tengah situasi perlambatan perekonomian saat ini. Paskah beramsumsi, setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi akan menyerap 431 ribu hingga 450 ribu tenaga kerja. Diharapkan ekonomi 2009 tumbuh sesuai target pemerintah, yakni 4,5 hingga 5%.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Anggito Abimanyu menambahkan, dengan tambahan Rp 2 triliun untuk stimulus infrastruktur, maka akan lebih banyak proyek-proyek yang dibangun. “Jalan desa, irigasi, dan jalan-jalan kabupaten bisa dibangun. Itu kan cepat menghasilkan lapangan kerja. Kan tidak perlu beli tanah jadi cepat, penyerapannya akan cepat,” kata dia.

Tiga Target Utama

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menyarankan agar penyesuaian alokasi anggaran stimulus bidang fiskal itu difokuskan pada tiga target utama, yakni penguatan daya beli rakyat, memperkecil potensi PHK dan merealisasikan proyek-proyek infrastruktur yang telah direncanakan.

Ketua Komite Tetap Perdagangan Dalam Negeri Kadin Indonesia Bambang Soesatyo kepada detikcom, Rabu (25/2/2009) mengingatkan, pemerintah dan DPR sebaiknya tidak bereksperimen dengan program-program yang sekedar membuat semua orang “happy”. “Pendekatan menyenangkan semua orang di masa krisis ini tidak akan efektif. Pertama, karena keterbatasan keuangan negara mengharuskan pemerintah membuat pilihan-pilihan atau prioritas. Kedua, harus ada kepastian bahwa penggunaan anggaran stimulus itu akan membuahkan nilai tambah yang signifikan dengan dampak berantai yang masif,” papar dia.

Menurut Bambang, persoalan utama perekonomian global saat ini, termasuk perekonomian Indonesia adalah kemerosotan tajam permintaan atau konsumsi masyarakat. Selain itu, banyak sektor usaha tak bisa menghindari kemungkinan PHK, dan pada industri tertentu (tekstil, manufaktur, alas kaki) amat menakutkan dalam segi jumlah. “Alokasi anggaran stimulus fiskal amat diperlukan untuk memperkecil potensi PHK pada sektor-sektor tersebut,” tegas dia.

Tags: