Dapat Remunerasi, Tak Boleh Ada Pegawai Depkeu yang “Nganggur”P

Remunerasi di Departemen Keuangan (Depkeu) selayaknya diimbangi dengan peningkatan kinerja pegawainya. Jika sampai ada karyawan di lingkungan Depkeu yang ongkang-ongkang kaki karena tidak punya pekerjaan, maka hal ini tidak bisa diampuni. Demikian disampaikan Menko Perekonomian sekaligus Menkeu Sri Mulyani dalam pelantikan 13 pejabat eselon 2 Ditjen Perbendaharaan Departemen Keuangan di Gedung Depkeu, Jakarta, Kamis (26/2/2009).

“Dengan adanya remunerasi di Depkeu, tidak bisa diampuni kalau ada SDM yang tidak mendapat pekerjaan,” ujar dia seperti dilaporkan detikcom. Teguran tersebut dilontarkan sebab ada informasi yang sampai ke Sri Mulyani bahwa hampir setengah dari pegawai Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di kantor wilayah daerah ternyata tidak terpakai.

“Saya minta para Kanwil memikirkan sehingga tidak ada yang merasa tidak memiliki pekerjaan. Tidak masuk akal kalau ada yang bilang, kita (Depkeu) kelebihan orang, tapi justru kita kelebihan pekerjaan,” tandas dia. Ditegaskan pula, reformasi di Depkeu harus dimulai dari jajaran pejabatnya, baik eselon satu maupun eselon dua.

“Untuk bisa menjadikan reformasi ini berjalan sampai ke bawah, kalau eselon dua tidak bisa ikut serta maka tidak akan jalan sampai ke bawah. Jadi harus ada peranan dari eselon dua untuk menjalankan reformasi di Depkeu,” kata Menkeu.

Tags: