Bebas PPh, Gaji Karyawan Tak Naik

Gara-gara pemerintah memberikan insentif berupa pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 kepada karyawan, pengusaha pun merasa punya alasan untuk tidak menaikkan gaji. Dan, keinginan itu telah disampaikan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) ke Ditjen Pajak. Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Perpajakan Kadin Sriwahyuni Sujono mengungkapkan hal itu dalam seminar ‘Kebijakan Perpajakan Untuk Menjawab Tantangan Dalam Krisis Global’ di Jakarta, Kamis (19/2/2009).

“Kadin bukan bermaksud merugikan karyawan, tapi kan krisis semua pihak terkena. Dari sisi karyawan, mereka telah mendapat insentif PPh 21, jadi Kadin usul agar ada juga insentif untuk pengusaha karena mereka kesulitan juga. Jadi diusulkan agar gaji tetap,” papar dia. Sriwahyuni mengakui, PPh 21 itu sendiri sampai saat ini belum keluar karena masih ada perdebatan. Bagaimana kalau PPh 21 tersebut ternyata tak juga dibayarkan? “Berarti gaji karyawan otomatis akan naik,” jamin Sriwahyuni.

Lebih jauh dia mengatakan, niat pengusaha untuk mempertahankan taraf gaji karyawan tidak akan menurunkan daya beli. Sebab, gaji yang seharusnya terpotong pajak –dengan adanya pembebasan PPh– menjadi tidak terpotong lagi. Mewakili Kadin Sriwahyuni berjanji akan menampung seluruh aspirasi perusahaan dari kebijakan pemerintah yang akan keluar maupun sudah keluar.

Kadin juga akan terus mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan payung hukum pemberian insentif PPh 21. Payung hukum tersebut dirasa perlu khususnya untuk membantu likuiditas karyawan, terutama dalam upaya meningkatkan daya beli mereka. Pemerintah telah mengalokasikan dana Rp 6,5 triliun dalam APBN 2009 untuk memberikan insentif penghapusan PPh Pasal 21 kepada karyawan.

Bukan Kenaikan Upah

Presiden Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi) Zanuar Rizky menilai permintaan Kadin sangat tidak adil. “Insentif PPh dianggap sebagai kenaikan upah, sedangkan sekarang lebih dari 64 persen pekerja mempunyai gaji di bawah pendapatan tidak kena pajak (PTKP),” ujar dia.

Rata-rata upah minimum regiobal (UMR) nasional pada 2009 sebesar Rp 918.000 sehingga akan banyak pekerja di Indonesia yang tidak akan mendapat insentif apa pun dari pemerintah. Sedangkan pekerja yang memiliki gaji lebih besar dengan ketentuan pajak progresif akan mendapat insentif yang lebih besar pula.

Zanuar meminta, mesytinya pemerintah lebih teliti dalam menentukan kriteria, perusahaan mana saja dan karyawan seperti apa yang berhak menerima pemotongan pajak tersebut. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, fasilitas pembebasan PPh 21 dimaksudkan untuk membuat perusahaan berbasis ekspor dan padat karya bisa bertahan dari terpaan krisis ekonomi global.

“PPh 21 diharapkan dapat mengurangi beban perusahaan. Kriterianya adalah untuk perusahaan yang memiliki orientasi ekspor dan labor intensif. Kalau seorang manajer ke atas dengan pendapatan cukup tinggi, maka dia tidak akan masuk dalam fasilitas ini,” kata Menkeu.

Tags: