Bambang Supriyanto: Hubungan Industrial itu Seperti Angin

Jika ada orang yang mengibaratkan bidang yang ditekuninya itu seperti angin tidak terlihat keberadaannya namun bisa dirasakan dampaknya maka itulah Bambang Supriyanto yang telah 30 tahun berpengalaman dalam hubungan industrial.
“Jadi, kalau ada perusahaan yang tenang, tenteram itu bukan berarti terjadi dengan sendirinya tapi ada yang menjaga, mengelola tapi tidak kelihatan,” begitulah kandidat doktor Hukum Ketenagakerjaan Universitas Padjadjaran itu.
Bambang sendiri tidak terlalu bisa menjelaskan ketika ditanya bagaimana awal ketertarikannya dengan bidang yang tak banyak digeluti oleh generasi muda sekarang itu. Kecuali, ia hanya bisa berkata, “Ya, seneng saja. Karena, masalah ketenagakerjaan dari dulu kan ada. Yang jelas, bidang ini memang menghendaki orang yang suka bergaul.”
Sejak lulus S-1 dari Fakultas Hukum UI, Bambang tak henti-hentinya berkecimpung di bidang HR. “Saya orang HR,” tegas dia mantap. Salah satu yang bisa dianggap puncak karirnya adalah ketika memimpin HR di perusahaan minyak dan gas asal Amerika, Chevron. “Setelah pensiun dari situ, saya berbakti sosial,” jelas dia. Itu terjadi pada 2006 lalu, dan yang dimaksud tak lain adalah mengajar di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Jakarta.
Selain mengajar, dia juga mendirikan program Certified Human Resources Professional (CHRP), sebuah kelas pelatihan keterampilan pengelolaan HR untuk para <I>fresh graduate</i> yang ingin berkarir di bidang HR, maupun bagi praktisi yang ingin meningkatkan pengetahuannya.
“Sekarang sudah memasuki angkatan ke-4. Peminatnya lumayan, tiap angkatan rata-rata 25 hingga 40 orang. Masa belajarnya hanya satu setengah bulan dengan 31 modul yang meliputi tiga teman pokok, yakni HR Develpoment, Compensation & Benefit dan Hubungan Industrial,” papar Bambang yang kini juga menjabat sebagai Anggota Komite Dewan Komisaris PT Pertamina untuk bidang Nomination & Remuneration.

Jam Terbang
Sebelumnya, selama tiga tahun, Bambang menjadi anggota Penitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P4) Pusat, yang kini telah dibubarkan dan digantikan oleh Pengadilan Industrial.
“Hubungan industrial ini termasuk yang jarang (ditekuni orang), jadi termasuk makhluk langka, karena perlu jam terbang, pengalaman menghadapi kasus-kasus di lapangan, mogok karyawan, PHK, membangkitkan keberanian menajemen untuk menghadapi serikat pekerja, nggak terlalu sulit sih tapi perlu jam terbang yang tinggi.”
Salah satu pengalaman nyata yang dihadapi Bambang adalah ketika direkrut oleh PT Holcim Indonesia untuk mengatasi perselisihan perburuhan yang saat itu sedang terjadi di perusahaan semen tersebut.
“Hubungan antara buruh dan pengusaha itu ibarat dua sisi mata uang. Di satu sisi mereka memang terlahir untuk konflik, tapi di sisi lain mereka sebenarnya punya kepentingan yang sma untuk mengembangkan dan menyukseskan perusahaan,” ujar peraih gelar diploma Integrated Human Resources dari Ateneo de Manila University itu.
Menurut Bambang, menyelesaikan kasus-kasus perselisihan antara pengusaha dan karyawan tidak harus selalu dan semata-mata mengacu hukum, meskipun memang harus selalu ada dasar hukumnya. “Banyak kiat-kiat dan terobosan-terobosan yang bisa mengesampingkan hukum dan ini perlu pemahaman, agar solusinya selalu tercipta hubungan yang harmonis.”
“Pada dasarnya kondisi hubungan industrial yang tenang itu paralel dengan kondisi kesejahteraan di perusahaan yang bersangkutan. Di perusahaan minyak misalnya, jarang terjadi pergolakan karena karyawannya sejahtera, ibaratnya sudah tak ada lagi soal hidup dan mati,” tambah mantan Ketua Komite Hubungan Industrial & Kesejahteraan perusahaan-perusahaan Production Sharing migas se-Indonesia itu.
Paternalistik
Ada satu lagi keunikan dalam hubungan antara pengusaha dan karyawan. “Dalam masyarakat yang paternalistik atau kebapakan, buruh cenderung menganggap perusahaan sebagai orang tua, sebagai pelindung, sehingga minta ini minta itu. Oleh karenanya, perusahaan juga jangan kekanak-kanakan dalam menghadapi buruh, jangan melihat dengan kecurigaan yang berlebihan,” tutur anggota Delegasi Pemerintah RI ke Konvensi ILO pada 2001 tersebut.
Secara umum, Bambang melihat kondisi ketenagakerjaan di Tanah Air saat ini masih berputar-putar pada persoalan lama, yang tak bisa dilepaskan begitu saja dari kondisi makro perekonomian negara, bahkan kalau mau dilacak terus bisa sampai ke urusan korupsi.
“Kualitas SDM kita masih rendah, kenapa begitu, karena pemerintah kurang dana untuk menciptakan SDM yang bermutu, kenapa kurang dana, nah itu kan kembali ke bagaimana pemerintah mengelola negara ini, bagaimana mau mencetak SDM berkualitas kalau uang negara dikorupsi sampai triliunan.”
Seiring dengan itu, tekad pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi mau tak mau juga menyentuh pembenahan peraturan ketenagakerjaan yang selama ini dianggap memberatkan perusahaan, sehingga membuat investor asing enggan masuk. Isu lain yang tak kalah panas adalah rancangan peraturan pemerintah mengenai pesangon.
“Jadi memang banyak aspek seputar perimbangan kepentingan dan semua pihak masih belum puas. Tapi, benang merahnya saya kira adalah, jangan sampai kita memojokkan pengusaha maupun buruh, mereka korban dari sistem,” simpul Bambang.