Transformasi Asuransi ke JKN: Departemen HR Perlu Tahu Hal-Hal Berikut

JKN BPJS

Baru-baru ini, pemerintah mengeluarkan produk asuransi baru yang sifatnya wajib bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan kemunculan produk tersebut, pemberi kerja bertanya-tanya tentang apa dan bagaimana cara menyikapi produk baru yang dinamakan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) ini.

Apa itu JKN? Bedanya dengan BPJS?

Sebelum mengenal JKN, terlebih dulu kita berkenalan dengan SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional), yang merupakan induk dari JKN ini. SJSN adalah tata cara penyelenggaraan program Jaminan Sosial oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. SJSN memiliki banyak produk jaminan dan bukan hanya kesehatan saja melainkan juga dana pensiun, jaminan kecelakaan kerja dan sebagainya. SJSN difungsikan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

JKN adalah bagian dari sistem jaminan sosial nasional tersebut. JKN ini dikelola dengan mekanisme Asuransi Kesehatan Sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2004.

BPJS kepanjangan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sebelum menggunakan mekanisme JKN, BPJS adalah perusahaan milik negara bernama PT Askes. BPJS bisa dikatakan sebagai badan penyelenggaranya, sedangkan JKN adalah salah satu produknya.

Mengapa harus JKN?

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948, memberikan kita gambaran tentang bagaimana sebaiknya Hak Azasi Manusia (HAM) diperlakukan. Pasal 25 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas derajat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya.

Merujuk pada deklarasi tersebut dan juga Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 mengenai perlindungan terhadap fakir miskin dan anak terlantar, maka dibentuklah JKN sebagai bentuk komitmen untuk memberikan jaminan kepada seluruh warga Indonesia. JKN dirancang sebagai sebuah bentuk asuransi dengan premi yang terjangkau dan dibayar tetap setiap bulan, sehingga tidak memberatkan peserta. Beberapa poin yang mencirikan JKN antara lain:

– Prinsip gotong royong dan subsidi silang

Peserta harus menyerahkan premi dalam jumlah yang tetap setiap bulannya. Jumlahnya pun ditetapkan tidak terlalu memberatkan peserta. Ketika peserta JKN sakit, maka biaya pengobatannya akan dibayar oleh asuransi tersebut sehingga uang yang harus dikeluarkan si sakit tidak akan terlalu besar. Sederhananya, biaya pengobatan tersebut dibiayai secara gotong royong oleh semua peserta.

Konsep subsidi silang yang dimaksudkan adalah perbedaan besaran premi yang harus dibayarkan oleh peserta. Semakin besar penghasilannya, semakin besar juga premi yang harus ia bayar. Sedangkan peserta yang tidak mampu membayar premi, pemerintah akan membayarkan premi mereka. Hanya saja, pelayanan dibedakan menjadi kelas 1, 2 atau 3 berdasarkan jumlah iuran premi yang mereka bayarkan.

– Menerapkan prinsip kendali biaya dan mutu.

Peserta JKN dapat memanfaatkan fasilitas kesehatan dengan biaya yang murah, tetapi pelayanan yang sesuai prosedur rumah sakit yang berlaku. Intinya, peserta JKN tidak akan dinomorduakan atau diperlakukan tidak layak oleh petugas layanan kesehatan.

– Menjamin sustainabilitas atau kepastian pembiayaan pelayanan kesehatan yang berkelanjutan.

– Menjamin adanya portabilitas, yang artinya bisa dipergunakan di berbagai wilayah di Indonesia.

Apa perbedaan JKN dengan sistem jaminan komersial?

Sistem jaminan sosial tentunya berbeda dengan asuransi komersial dalam berbagai aspek. Perbedaan tersebut antara lain dijelaskan dalam tabel berikut:

JKN BPJS

(sumber : Buku Pegangan Sosialisasi JKN dan SJSN)

Dibandingkan dengan asuransi komersial, JKN bersifat wajib dalam hal keanggotaannya. Artinya, seluruh warga Indonesia harus terdaftar sebagai peserta, baik itu warga yang bekerja pada perusahaan, yang memiliki usaha sendiri maupun yang tidak punya pekerjaan sekalipun. Bagi warga yang tidak bisa membayar premi, pemerintah akan memberikan bantuan dengan membayarkan premi mereka. Selain wajib, JKN juga dikelola dengan prinsip nirlaba sehingga tujuan penyelenggara bukan untuk memperoleh keuntungan, melainkan untuk menjamin agar kebutuhan peserta akan berbagai urusan kesehatan dan ketenagakerjaan terpenuhi secara memadai.

Apa keuntungan bagi Departemen HR berkaitan dengan konsep JKN ini?

Menurut Sumiarsih Pujilaksani, ketika mengisi sebuah seminar tentang BPJS dan JKN, pada dasarnya JKN ini adalah program yang bagus, dan untuk itulah Departemen HR harus tahu persis cara memanfaatkannya. Keuntungannya antara lain:

– Tidak ada biaya seleksi kepesertaan. Semua orang boleh ikut tanpa peduli apa latar belakang penyakitnya. Selain itu, untuk perusahaan yang karyawannya masih sedikit, tidak akan ada proses seleksi sehingga kepesertaannya lebih mudah.

– Dibiayai secara subsidi silang, sehingga biaya yang dibayarkan relative lebih murah.

Bargaining power yang dimiliki program ini terhadap rumah sakit menjadi tinggi, sehingga jaminan pelayanan kesehatan, seperti keramahtamahan, prioritas pasien, akan sesuai standar rumah sakit.

Tantangan bagi praktisi HR adalah mengerti manfaat apa yang akan diperoleh perusahaan dengan adanya program JKN ini, sehingga mereka mampu mengombinasikan dengan program benefit kesehatan yang bisa mereka berikan untuk karyawannya.

Apa langkah yang harus dilakukan perusahaan untuk melibatkan karyawannya dalam JKN?

Perusahaan atau pemberi kerja wajib mengikutsertakan karyawannya dalam JKN. Caranya cukup dengan mendaftar di kantor BPJS di seluruh Indonesia. Untuk tahap pertama, pendaftaran dimulai tanggal 1 Januari 2014 dan kemudian direncanakan secara bertahap hinggal tahun 2019 ditargetkan sudah mencangkup seluruh warga Indonesia.

Dengan keanggotaan karyawan tersebut, perusahaan memiliki kewajiban untuk membayarkan premi. Bagi karyawan yang mendapatkan upah, jumlah premi yang harus dibayarkan adalah sebesar 5% dari gaji yang mereka terima setiap bulan. Dari 5% tersebut, perusahaan wajib membayar sebesar 3% sedangkan 2% dibayar oleh peserta.

Meskipun demikian, penetapan jumlah tersebut juga dilakukan secara bertahap. Sejak 1 Januari, peserta hanya perlu membayar 0,5 persen, dan pemberi kerja sebesar 4%. Selanjutnya, setelah 1 Juli 2015, pembayaran iuran 5 persen dari Gaji atau Upah per bulan itu menjadi 4 persen dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1 persen oleh Peserta.

Bagaimana implementasi pemanfaatan JKN ini bagi peserta?

Berbeda dengan asuransi komersial, JKN juga memungkinkan pelayanan baik proses pengobatan maupun pencegahan. Kegiatan preventif seperti penyuluhan kesehatan dan imunisasi juga difasilitasi oleh JKN. Tidak hanya itu, tindakan kesehatan seperti screening dan operasi, seperti bedah jantung, kanker, semua difasilitasi. Namun, bukan berarti JKN menggratiskan tindakan yang bertujuan untuk mempercantik diri yang tidak ada hubungannya dengan kesehatan.

Untuk mendapatkan fasilitas tersebut, peserta JKN harus melewati sebuah alur. Peserta tidak bisa lantas mengunjungi rumah tingkat 2 atau 3 untuk semua keluhan. Pada awal pemeriksaan, peserta harus mengunjungi layanan kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas atau klinik yang terdaftar pada JKN. Bila Peserta memerlukan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, maka hal itu harus dilakukan melalui rujukan oleh Fasilitas Kesehatan tingkat pertama, kecuali dalam keadaan kegawatdaruratan medis. (*/@yunitew)

Tags: ,