THR Bukan Reward Tapi Kewajiban Perusahaan

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Pembagian Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan momen yang ditunggu-tunggu karyawan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Namun besaran nominal dan waktu pembagiannya tergantung kebijakan masing-masing perusahaan. Yang jelas THR harus diterima sebelum hari-H, seperti yang dikatakan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Muhaimin Iskandar beberapa waktu yang lalu. “THR diberikan paling lambat H-10 sebelum lebaran. THR satu kali gaji minimal,” ujar Muhaimin.

Pihak Kemenakertrans pun membuka posko pengaduan untuk menerima laporan pengaduan adanya karyawan yang tidak mendapatkan THR. “Kita juga membuka posko pengaduan apabila ada karyawan perusahaan dan buruh yang tidak mendapatkan THR bisa mengadu dan kita akan follow-up untuk dilakukan penindakan,” lanjutnya.

Masih ada ternyata karyawan yang mengaku tidak mendapatkan THR dari perusahaannya. Salah satu karyawan sebuah Asuransi di Jakarta sangat kecewa dengan kebijakan perusahaan yang menghapuskan THR bagi karyawannya. “Tidak ada THR dengan alasan perusahaan kekurangan dana dan pendapatannya masih banyak gapnya,” terang Susi.

Menurutnya hal itu sudah berlangsung sejak tahun lalu. “Mulai tahun 2012 sudah ditiadakan karena perubahan perjanjian kerja.” Bahkan ia bersama teman-temannya sudah melaporkan hal ini ke Depnaker, namun mereka belum menemukan jalan keluar yang terbaik. “Kita tetap berharap perusahaan menurunkan THR sesuai denga peraturan yang dicanangkan pemerintah, karena itu hak karyawan,” terang Susi kepada PortalHR.

Jika berbicara ketentuan THR di dalam UU, kita akan merujuk kepada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-04/MEN/1994 Tahun 1994 tentang TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN BAGI PEKERJA DI PERUSAHAAN. Dimana Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa pengusaha wajib memberikan THR kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus menerus atau lebih.

Perusahaan Tak Mampu Bayar THR Harus Diperiksa Dulu

Sekarang bagaimana jika perusahaan tidak mampu membayarkan THR kepada karyawannya, apakah ada perlindungan hukum. Menurut David Tampubolon, Senior Konsultan Opus Manajemen Indonesia, perusahaan yang tidak mampu membayar THR dapat mengajukan permohonan penyimpangan mengenai besarnya jumlah THR kepada Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaaan.

Pengajuan permohonan tersebut menurut David harus diajukan paling lambat 2 bulan sebelum Hari Raya Keagamaan yang terdekat. Dan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan akan menetapkan besarnya jumlah THR setelah mempertimbangkan hasil pemeriksaan keuangan perusahaan.

Begitu jelasnya bahwa hak THR bagi karyawan ini bukan perkara main-main. David juga menambahkan bahwa karyawan yang tidak menerima THR, berhak menuntut haknya. “Disini secara jelas bahwa urutannya bukanlah dari karyawan berhak atas THR melainkan Pengusaha wajib memberikan THR.Sehingga apabila ada karyawan yang tidak menerima THR, karyawan tersebut berhak untuk menuntut kewajiban pengusaha tersebut,” terang David.

Bahkan David menjabarkan jalur legal jikalau tuntutan karyawan masih belum ditanggapi, mereka dapat mengadukannya ke posko THR yang bertempat di Gedung Kemenakertrans, Jakarta Selatan, ataupun Pengadilan Hubungan Industrial sesuai dengan domisili karyawan masing-masing.

Sekiranya usaha keras kita dalam bekerja dapat dihargai menjelang Hari yang Fitri oleh Perusahaan, imbauan dan curhatan karyawan yang tidak mendapatkan THR. Namun anggapan bahwa THR merupakan wujud penghargaan perusahaan bagi karyawannya tidak sepenuhnya benar. Menurut David THR tidak bisa dijadikan tolak ukur penghargaan, dikarenakan THR lebih bersifat kewajiban. “Apabila karyawan mendapatkan THR mereka akan merasa bahwa itu adalah kondisi normal yang memang sewajarnya diperoleh karyawan, sehingga tidak ada pilihan lain untuk perusahaan selain memberikan THR kepada karyawan,” imbau David. (*/@nurulmelisa)

Tags: