Belajar e-Voting dari Pemkab Jembrana

Peserta dialog nasional “Menuju Pemanfaatan e-voting untuk Pemilu di Indonesia 2014” yang diselenggarakan oleh Kementerian Ristek dan BPPT pertengahan bulan silam, dibuat kagum oleh demo pelaksanaan pemilu oleh tim dari Kabupaten Jembrana. Sepintas, miniatur pemilu ini tidak berbeda dengan pemilu biasanya. Calon pemilih seperti biasa mengantre berbaris memasuki bilik. Yang membedakan adalah kecepatan prosesnya. Saat giliran tiba, pemilih hanya memerlukan waktu 30 detik dalam proses pemberian suaranya.

Kecepatan ini diperoleh karena pemilih hanya perlu menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk ditempelkan ke mesin scanner, dan setelah diverifikasi lengkap dengan fotonya, pemilih langsung menuju layar touch-screen untuk memilih kandidat. Sekali tekan selesai. Hebatnya, hasil pilihan ini langsung terekap sehingga tidak perlu dilakukan penghitungan ulang. Inilah kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi bernama e-voting.

Dalam pembicaraan dengan HC usai demo, Koordinator Tim Teknologi Informasi (TI) Pemkab Jembrana, I Putu Agus Swastika, menceritakan, ide e-voting didasari dari permasalahan yang muncul saat pemilu, di mana sering terjadi kecurangan mulai dari logistik hingga hasil akhir yang sering kisruh. “Inilah yang mengilhami Pemkab Jembrana untuk melaksanakan proses pemilihan umum yang berlangsung efektif dan efisien,” ujarnya.

Atas dasar tersebut, Guslong – panggilan akrab Putu Agus – menjelaskan, muncul pemikiran untuk memanfaatkan teknologi touch-screen. Untuk mendukung upaya ini, lanjut Guslong, penduduk harus sudah memiliki tanda pengenal yang disepakati, yaitu KTP, yang terintegrasi melalui sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK). “Agar KTP ini bisa digunakan, maka harus dalam bentuk elektronik. Di tempat kami ada istilah J-ID atau Jembrana Identitas Diri, yakni KTP SIAK yang sudah dilengkapi dengan chip. KTP ini diterapkan pada awal 2009 dan sampai kini 71% penduduk di Jembrana yaitu sekitar 300 ribu jiwa sudah ter-cover,” tuturnya.

Di Jembrana, implementasi pemilu melalui e-voting dimulai untuk pemilihan level paling bawah pada pemerintahan kabupaten, yakni kepala dusun (Kasun) di lokasi yang penduduknya sudah ber-KTP SIAK lengkap dengan chip elektronik. Menurut data, e-voting di salah satu kabupaten di Pulau Dewata ini sudah dilakukan di 33 desa (61,71%), dan 63 Kasun (25,2%) yang sudah terpilih melalui e-voting, dan diikuti sebanyak 53.327 pemilih (25,15%). “Selama ini tidak ada permasalahan yang berarti dalam hal teknis pelaksanaannya, entah itu ketidakpuasan dari yang menang apalagi bagi yang kalah. Semua bisa menerima hasilnya,” tambah Guslong.

Tak hanya untuk keperluan pemilu, Jembrana juga menerapkan J-ID untuk masyarakat berusia di bawah 17 tahun. J-ID ini biasanya dipakai oleh para pelajar. “Menarik juga, karena beberapa kali pemilihan ketua OSIS atau Badan Eksekutif Mahasiswa juga memanfaatkan teknologi e-voting. Selain itu, smart- KTP ini juga sebagai identitas diri untuk mendapatkan berbagai pelayanan pendidikan. Misalnya, sudah ada lima sekolah yang menerapkannya untuk absensi di kelas atau perpustakaan, dan dua sekolah lain menggunakannya untuk belanja di kantin,” paparnya.

Di bidang kesehatan, KTP Jembrana dapat digunakan untuk memperoleh pelayanan gratis di semua dokter praktik atau rumah sakit yang sudah dilengkapi dengan alat scanner yang bisa membaca data-data KTP tersebut. “Data kunjungan pasien digunakan sebagai bahan untuk mengklaim biaya pengganti ke Pemkab. Inilah alasan kenapa kepemilikan KTP di Jembrana sangat tinggi. Jika seseorang tidak punya KTP, dia tidak akan mendapatkan layanan tersebut,” kata Guslong, bangga.

Sayangnya, yang sudah dilakukan oleh Pemkab Jembrana ini belum tentu bisa diimplementasikan ke tingkat yang lebih tinggi. Dalam forum dialog nasional “Menuju Pemanfaatan e-voting untuk Pemilu di Indonesia 2014”, banyak pemikiran yang harus diseragamkan dahulu. Umpamanya, dari sisi kesiapan prasana, pelaksanaan e-voting sangat ditentukan oleh ketersediaan jaringan, yang diperlukan untuk membuat sinkronisasi antara lokasi TPS (tempat pemungutan suara) yang bertebaran di seluruh daerah dengan pusat tabulasi di ibukota. Beruntung, saat ini Telkom tengah gencar memperkuat jaringan bawah tanah maupun satelit, yang salah satu manfaatnya didedikasikan untuk mendukung pelaksanaan e-voting di masa datang.

Sementara itu, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, memilih sikap hati-hati terhadap wacana e-voting. “Kami tetap menindaklanjuti kesiapan dalam segala aspek, di samping mendorong penyatuan sistem informasi dan administrasi kependudukan yang terpadu melalui penggunaan KTP yang akan dilengkapi dengan chip dan sidik jari. Esensi e-voting merupakan salah satu alternatif, jadi bukan satu-satunya,” kata Gamawan memberi alasan.

Di pihak lain, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Prof Dr. Abdul Hafiz Anshary, menegaskan, lembaga yang dipimpinnya selalu siap mengemban amanah undang-undang (UU) atas pemilu. “Kami hanya pelaksana, terserah akan menggunakan metode apa, apakah nyoblos, nyontreng atau menerapkan e-voting,” ujarnya.

Terhadap wacana e-voting, Anshary menyampaikan pemikirannya mengenai lima hal yang perlu dipersiapkan. Pertama, kesiapan regulasi dalam arti ada UU yang mengaturnya. Kedua, kesiapan dari pihak penyelenggara, karena pemilu nasional melibatkan hampir 600 ribu TPS. Karena itu, sumber daya manusia (SDM)-nya perlu dilatih secara intensif. Ketiga, kesiapan teknis berkaitan dengan alat yang akan digunakan. Keempat, sarana dan prasarana pendukungnya. Dan kelima, kesiapan masyarakat. “Perlu dilakukan sosialisasi dan simulasi terlebih dahulu. Masyarakat harus percaya bahwa e-voting ini hasilnya bisa diterima secara sah. Mungkin bisa dilakukan trial secara bertahap,” katanya memberi saran.

Wacana pemilu e-voting memang masih perlu diskusi panjang. Tapi tidak bagi Pemkab Jembrana. “Daripada kita fokus dengan debat berkepanjangan, kami memilih berbuat sesuatu. Kalau dalam skala kecil kita bisa kerjakan, tentu tidak sulit kalau bertahap hingga ke level yang lebih tinggi. Dengan pengalaman kami menyelenggarakan e-voting, kami tidak hanya bisa menjadi penyelenggara yang baik, tapi sudah profesional. Moto kami ‘semua bisa asal ada kemauan yang kuat’,” tutur Bupati Jembrana, Prof. Dr. drg. I Gede Winasa, tegas.

Winasa meyakini, e-voting bisa menghemat dana pemilu. Ia men-contohkan, dalam pilkada di daerahnya, dari anggaran Pemkab sebesar Rp 6,3 miliar untuk pemilu konvensional, dengan menggunakan perangkat e-voting tiap unit butuh biaya sebesar Rp 15 juta. Maka, total kebutuhan dana pemilu di Jembrana hanya menghabiskan Rp 3,8 miliar. “Itu artinya, saya punya kelebihan dana yang bisa dialokasikan untuk keperluan lain yang bermanfaat,” kata Winasa menganalogikan saving cost yang bisa dilakukan jika menggunakan e-voting. Kiranya, tak berlebihan jika Winasa mengajak semua pihak untuk melihat e-voting sebagai momentum kebangkitan masyarakat Indonesia menuju melek teknologi.