Tradisi Gontok-gontokan di Akhir Tahun

Sekitar 7.000 buruh dari berbagai daerah di Jawa Timur mengepung kantor Gubernur Jawa Timur untuk meminta pembatalan pelaksanaan keputusan Gubernur tentang UMK. Mereka menilai UMK yang ada sudah tidak memadai lagi di tengah membubungnya harga BBM dan laju inflasi. UMK maksimum di kota Surabaya adalah Rp 655.500 per bulan, sedangkan di kabupaten/kota lain lebih kecil lagi, seperti Rp 400.000 di Madiun dan Ponorogo, Rp 390.000 di kota Blitar. “Mereka sudah bilang tidak akan berhenti menduduki Gubernuran sampai tuntutan mereka dipenuhi,” ungkap Erlangga Satriagung, Ketua Kadinda Jatim dalam forum pertemuan Kadin dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno bulan lalu.

Demo serupa menuntut kenaikan UMK juga terjadi di Banten, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan sebagainya. Di Banten, para buruh meminta Plt Gubernur Banten merevisi UMP dan UMK sesuai dengan permintaan buruh, yakni Rp 841.340 di Cilegon, Rp 814.200 di Serang, Rp 816.330 di Kabupaten/Kota Tangerang, Rp 755.000 di Pandeglang, dan Rp 750.000 di Lebak.

Menanggapi permintaan buruh tersebut, Ketua Komite Tetap Hubungan Industrial Kadin Hasanuddin Rahman menyatakan keanehannya. “Dulu sudah ada kesepakatan bahwa UMP DKI Jakarta menjadi patokan maksimal di seluruh Indonesia. Sekarang kesepakatan itu dilanggar seenaknya,” katanya dalam forum yang sama. Besarnya UMP DKI adalah Rp 819.100 per bulan. Dengan sendirinya, UMP di daerah lain di bawah angka itu. “Lha, itu bagaimana kok UMK di Cilegon bisa lebih tinggi dari DKI,” tanyanya serius.

Hal yang aneh juga terjadi di Bekasi karena Kepala Daerahnya ikut-ikutan membela buruh dengan menyetujui UMK Rp 835.000 per bulan (juga di atas UMP DKI). Selidik punya selidik, ternyata Kepala Daerah itu mau bertarung lagi dalam Pilkada mendatang sehingga harus mengambil hati para buruh. “Ini kan menjadi masalah serius. Pemerintah Daerah bertindak seenaknya tanpa kontrol,” kritik Ketua Umum Kadin M.S. Hidayat.

Sesungguhnya pengusaha cukup mengerti jika buruh meminta kenaikan upah akibat naiknya biaya transportasi dan biaya hidup. Penghasilan sebesar Rp 1 juta pun per bulan (jauh di atas UMK) rasanya masih jauh untuk mencukupi kebutuhan karyawan yang sudah punya anak. Biaya pembelian susu, berobat, dan pendidikan anak saja sudah menghabiskan separuh dari gaji itu. Belum lagi biaya makan, transportasi, dan sebagainya. Sudah pasti mereka tutup lobang gali lobang.

Namun, kemampuan pengusaha untuk memenuhi permintaan buruh juga sangat terbatas. Tekanan yang dialami pengusaha datang bertubi-tubi. Dimulai dari kenaikan harga BBM yang telah terjadi beberapa tahun terakhir (ditutup dengan kenaikan tajam bulan Oktober 2005), beban industri bertambah dengan naiknya tarif dasar listrik, suku bunga, adanya ketentuan tarif daya. “Max Plus” oleh PLN bagi industri sejak Oktober 2005, penurunan daya saing melawan produk negara lain, larinya pembeli karena sering tidak bisa memenuhi permintaan tepat waktu, dan kenaikan upah. “Pengusaha kini benar-benar terjepit,” kata beberapa pengusaha anggota Kadin.

Kondisi semacam ini biasanya disiasati pengusaha dengan melakukan PHK, terutama pada industri padat karya macam tekstil, garmen, dan sepatu. Keputusan PHK tentu akan menambah panjang barisan pengangguran yang jumlahnya telah mencapai 10,6 juta per November 2005. Bila kondisi yang tidak sehat ini dibiarkan, berbagai kerawanan sosial akan muncul. “Jangan dipikir enak hidup di tengah banyak pengangguran,” tegas Erlangga.

Nilai UMP atau UMK yang terus naik setiap tahun mengikuti laju inflasi jelas menimbulkan beban permanen bagi pengusaha. Bayangkan, bagaimana dampak kenaikan upah buruh rata-rata sebesar 16,3% di Jawa Tengah terhadap industri tekstil yang memiliki 5.000 karyawan di tengah menurunnya daya saing produk mereka terhadap produk-produk Cina. Seorang pengusaha mengatakan, jangankan UMK naik, membayar upah sesuai UMK lama saja, pengusaha sudah kesulitan.

Pemerintah harus bertanggung jawab terhadap munculnya tuntutan kenaikan gaji yang sudah menjadi tradisi setiap tahunnya itu. Penyebabnya adalah laju inflasi yang tinggi. Tanpa pengelolaan ekonomi makro yang tepat, inflasi akan terus menjangkiti perekonomian. Pasca krisis ekonomi 1997, inflasi yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh kenaikan biaya (costpush inflation), bukan disebabkan oleh tarikan kuat permintaan (demand pull inflation). Mayoritas penyebab kenaikan komponen biaya usaha itu berada dalam wilayah kontrol pemerintah. Dengan inflasi yang double digit, maka pengusaha pasti klenger jika terus dipaksa menaikkan upah sesuai dengan perkembangan inflasi.

Sebagai akibat dari laju inflasi yang tinggi dengan berbagai rentetannya, sungguh naif mengharapkan masuknya investor asing ke Indonesia. Bandingkan laju inflasi Indonesia dengan negara-negara pesaing yang sama-sama memperebutkan investasi asing. Laju inflasi Malaysia 2005 hanya 2,5%, India 4,4%, Thailand hanya 3,2%, dan Filipina hanya 6,3%. Semuanya single digit. Pertumbuhan ekonomi negara-negara itu umumnya juga tinggi. Cina yang begitu dahsyat pertumbuhan ekonominya dalam dua dekade terakhir hanya mencatat inflasi 2,5%.

Menteri Erman Suparno dalam rapat dengan Kadin itu mengusulkan adanya rumus untuk menetapkan UMP/UMK setiap tahunnya. Sebagai sebuah pemikiran awal, ia mengajukan rumus UMP/UMK= gaji pokok + inflasi + delta (ditentukan oleh masa kerja maupun usia perusahaan). Karyawan yang memiliki masa kerja kurang dari setahun, deltanya nol. Begitu pula perusahaan yang umurnya kurang dari setahun.

Rumus ini pun jika diterapkan tetap saja akan menjadi masalah, karena secara substansi tidak ada bedanya dengan kondisi saat ini. Permasalahannya, laju inflasi tetap dimasukkan sebagai sebuah komponen utuh, bukan sebuah faktor pengali dari besaran tertentu. Sehingga berapapun laju inflasi, maka angkanya harus tetap dimasukkan sebagai dasar penghitungan UMP/UMK. Padahal, pengusaha saat ini merasa sangat berat untuk menaikkan upah setiap tahun mengejar laju inflasi, dan menginginkan formula lain yang lebih menguntungkan pengusaha maupun karyawan.

Jalan keluar terbaik, untuk mengatasi hal ini, adalah dengan menerapkan prinsip pay for performance atau merit system di kalangan industri – seperti yang telah diterapkan banyak perusahaan jasa. Gaji pokok dan tunjangan bisa saja antar setiap karyawan dengan level yang sama, namun perbedaannya terletak pada insentif kinerja. Karyawan yang memiliki kinerja lebih baik (produktivitas output) lebih tinggi otomatis mendapatkan insentif lebih besar. Baik karyawan maupun perusahaan akan sama-sama diuntungkan.

Penerapan prinsip ini juga merupakan jawaban dari banyaknya keluhan industri – utamanya industri padat karya – terhadap rendahnya produktivitas karyawan, terutama bila dibandingkan dengan produktivitas karyawan yang sama di negara lain (Cina misalnya). Seyogyanya peningkatan produktivitas menjadi tanggung jawab manajemen perusahaan masing-masing di dalam sistem pengelolaan karyawan. Mereka harus dipacu untuk berprestasi dengan bantuan pelatihan dan sistem insentif yang menarik. Toh banyak pekerja Indonesia, baik yang bekerja di pabrik asing di sini maupun bekerja di luar negeri, memiliki produktivitas dan disiplin yang tak kalah.

Selain itu sistem pay for performance akan membantu mengatasi karakteristik bisnis industri padat karya yang sangat tergantung dari order pekerjaan. “Pembeli itu memesan barang kepada kami dalam jumlah tertentu secara borongan. Mereka tidak mau kalau kuantitas yang dihasilkan tidak tercapai dan tidak tepat waktu. Kurang sedikit saja mereka akan menghentikan pesanan dan mengalihkannya kepada negara lain,” ujar Vince Gowan, Wakil Ketua Komite Tetap Peningkatan Produktivitas Kadin.

Dengan sistem ini, kontrak yang diperoleh perusahaan bisa dibagikan kepada karyawan untuk dikerjakan dengan memberikan insentif. Perusahaan akan mampu memacu produktivitas karyawan dan menepati kontrak dengan pembeli. Atas dasar itu, perusahaan akan bisa dengan gigih mendapatkan kontrak pesanan berikutnya, lalu dengan pola yang sama diberikan lagi kepada karyawan. Inilah pola yang dilakukan oleh pabrik-pabrik di Cina, meskipun sistem insentifya tidak begitu menonjol. Cuma karena kebanyakan mereka bekerja di pabrik milik negara – dan laju inflasi sangat terkontrol – persoalan upah tidak banyak menimbulkan gejolak.

Tahun depan, laju inflasi diperkirakan juga masih akan tinggi didorong oleh rencana pemerintah untuk menaikkan kembali harga BBM, listrik, dan telepon. Kalau rencana itu benar-benar direalisasikan pemerintah, alamat kapal ekonomi Indonesia bakal karam. “Saya heran dengan pemerintah. Maunya mengundang investor asing, sementara in-vestasi yang sudah ada saja tidak pernah dijaga,” ucap Vince Gowan menyentak perhatian hadirin. Entah sudah berapa banyak industri padat karya yang dibiarkan tutup tanpa ada perhatian serius dari pemerintah mencegahnya. Entah berapa banyak investor yang menanamkan modal di Indonesia akhirnya hengkang ke negara lain karena tidak kondusifnya iklim investasi di Indonesia. Padahal, menjaga investasi yang sudah ada berarti menjaga lapangan kerja dan potensi pemasukan bagi negara.

Dalam pertemuan one-on-one dengan 5 perusahaan besar Thailand dengan Presiden SBY saat berkunjung ke Thailand belum lama ini, tutur M.S.Hidayat, 3 perusahaan mengeluhkan soal ketenagakerjaan di Indonesia yang terlalu rumit dan membebani. “Regulasinya tidak kondusif. Selama hal itu tidak diperbaiki, mereka enggan masuk ke Indonesia,” kata M.S. Hidayat menirukan ucapan petinggi ketiga perusahaan Thailand tersebut.

Memang terlalu banyak masalah yang dihadapi republik ini. Hal yang tak mungkin dihadapi hanya dengan banyak berpidaton muluk-muluk atau berbicara kepada pers. Toh masalahnya sudah jelas di depan mata.