Meski Tertinggi, Pesangon Indonesia Belum Layak

Sekelumit kisah, memasuki tahun 2008 ini pak Asep telah bekerja selama 25 tahun di perusahaan percetakan, dan karena usianya akan mencapai 55 tahun maka ia akan diberhentikan dari pekerjaan. Sementara berdasarkan Undang Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, semestinya pak Asep berhak memperoleh jaminan pesangon PHK berjumlah 32,2 kali upah saat PHK dilakukan. Dengan demikian, jika upah pak Asep tahun ini Rp 3 juta sebulan, maka keseluruhan pesangon yang wajib dibayar perusahaan adalah Rp 96,6 juta.

Namun, karena Undang Undang Ketenagakerjaan (UUK) baru diberlakukan tahun 2003 dan memang didalamnya tidak mengatur kewajiban untuk melakukan pendanaan atas kewajiban yang akan timbul disaat melakukan pengakhiran hubungan kerja, maka pembayaran tersebut akan terasa memberatkan pengusaha dan bahkan sangat mungkin belum tersedia dana. Sehingga perusahaan pun akhirnya ‘berhutang’ kepada buruhnya yang harus dibayar pada saat dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Adanya ketegasan UUK mengenai kewajiban pengusaha membayar pesangon, sesuai dijelaskan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Depnakertrans, Myra M Hanartani, “Memang membayar pesangon itu menjadi kewajiban pengusaha. Karena Undang Undang-nya (No 13/2003) itu kan mengatakan pengusaha yang melakukan PHK harus membayar berbagai kewajibannya. Jadi tidak ada konsepsi pekerja itu ikut mengiurkan dana pesangon,” katanya saat ditemui HC di ruang kerjanya, akhir bulan lalu.

Sementara menurut Nugroho Irawan selaku Direktur Hay Group, Indonesia tergolong paling besar masalahnya dibandingkan negara lain dalam soal pesangon. Bahkan menurutnya, masalah tersebut telah membuat investor menghindari Indonesia “Tentunya bagi investor persoalan pesangon tersebut akan menjadi beban. Jangankan investor dari luar, investor yang sudah ada di Indonesia pun mungkin mereka akan melihat lebih baik memindahkan fasilitas produksinya ke luar negeri dibandingkan di Indonesia,” ungkapnya.

Hal yang cukup menjadi perhatian investor adalah mengenai aturan pesangon atas pemberhentian karyawan. Sesuai Undang Undang Ketenagakerjaan mengharuskan pemberian pesangon sebanyak upah 108 minggu kepada karyawan yang diberhentikan. Jumlah tersebut merupakan yang kedua termahal di Asia, setelah Srilangka yang mewajibkan perusahaan untuk membayar pesangon sebanyak upah 169 minggu kerja.

“Karena sekarang ini kan siapa yang bisa meyakini atau memprediksi bahwa dua atau tiga tahun lagi kita pasti akan survive, sehingga sesuatunya sangat dinamis dan tidak bisa diprediksi,” kata Nugroho. Jika demikian halnya, maka perubahan atau revisi ketenagakerjaan seharusnya menjadi hal urgen untuk segera ditangani. Studi Bank Dunia terbaru menunjukkan betapa regulasi ketenagakerjaan dan penetapan kontrak Indonesia tidak kompetitif dibandingkan dengan negara lain di Asia. Misalnya biaya pemecatan (termasuk pesangon) di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di negara lain.

Pesangon di Indonesia tertinggi
Para pengusaha mengeluhkan besarnya pesangon yang harus dibayarkan apabila melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), yakni mencapai sembilan bulan gaji. “Dari kaca mata pengusaha memang sangat memberatkan, namun dari sisi pekerja saya pikir pesangon yang besar itu akan menjadi nyaman. Nah mungkin perlu dicari titik keseimbangannya,” kata Nugroho Irawan. Akibatnya, ada yang berpendapat bahwa perusahaan lebih senang menarik karyawan kontrak daripada karyawan tetap.

Hal itu pun diakui Myra, “Kita juga mendengar hal seperti itu, bahwa daripada nanti bayar pesangon besar, lebih baik dikontrak saja. Tapi jangan lupa bahwa pengusaha itu sebetulnya juga berkepentingan dengan para pekerjanya yang tetap, karena dia (pengusaha) kan sudah meng-invest untuk pengembangan SDM-nya” ujarnya. Ditambahkannya, sistem kerja kontrak dalam jangka panjang tidak efektif, malah dapat membuang biaya produksi.

Maka sudah saatnya aturan main tentang PHK dan pesangon perlu diperhitungkan dengan seksama sampai tingkat berapa pesangon cukup kompetitif di Asia? Sebagai pembanding, di Jepang besarnya pesangon hanya 1,5 bulan gaji, Malaysia 2,4 bulan, 3 bulan untuk China, dan 2 bulan di India dan Korea. Besarnya pesangon selama ini menimbulkan disinsentif bagi perusahaan untuk menarik pekerja baru.

“Maka kita perlu melakukan benchmarking dengan negara-negara lain di sekitar Indonesia. Apakah pesangon di negara kita ini ketinggian apa nggak? Ya mungkin saya pikir adalah supaya kita juga secara negara itu punya daya saing lah, ya jangan sampai beda-beda sekali,” tutur Nugroho. Sementara itu pula Myra, mencontohkan di Malaysia dan Singapura, konsep aturan main pesangon di kedua negara tersebut adalah pekerja juga ikut kontribusi membayar iuran pesangon selama mereka bekerja, selain kewajiban dari pengusaha. “Di Indonesia pesangon itu mutlak kewajiban pengusaha,” terangnya.

Memang tak ada yang mau tampak tak bersimpati terhadap kaum buruh dan pekerja. Tetapi, bila besaran pesangon tak dikurangi, maka semakin kecil peluang untuk menyerap tenaga kerja baru, termasuk pula peluang tenaga kerja di sektor informal yang jumlahnya mencapai 66,5 juta atau 70 persen dari total angkatan kerja untuk bisa terserap masuk ke sektor formal.

Komposisi ketenagakerjaan terjadi seperti itu, karena menciutnya sektor informal dan dibarengi dengan perbedaan upah yang makin lebar antara pekerja di sektor formal dan informal. Faktor lain menurunnya produktivitas di sektor industri pengolahan serta meningkatnya pengangguran usia muda 15-19 tahun. Padahal ada beberapa aturan main yang berpotensi menyebabkan infleksibilitas pasar kerja. Misalnya, peraturan berkaitan dengan perlindungan di tempat kerja, menyangkut pemutusan hubungan kerja (PHK) dan yang berkaitan dengan upah minimum.

Belum layak
Sempat beberapa waktu lalu, Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Bambang Wirahyoso mempertanyakan rekomendasi Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) dalam “Usulan Reformasi Kebijakan Ketenagakerjaan”, yang dinilai kurang objektif dan sangat merugikan pekerja. Terutama rekomedasi Bappenas masalah pesangon.

Rekomendasi tentang pesangon, yang dalam jangka pendek Bappenas menyarankan adanya pengurangan hingga setingkat negara-negara tetangga. Alasannya, pesangon yang berlaku saat ini, yang besarnya empat kali upah buruh, dinilai sudah terlalu tinggi. Malah dari penelitian yang dilakukan Unpad, menyebutkan pesangon Indonesia tertinggi di dunia.

Meski hasil penelitian itu diakui Serikat Pekerja Nasional, namun anehnya kata Bambang Wirahyoso yang diteliti itu hanya besar pesangon dibanding upah buruh, tanpa melihat nilai pesangonnya dibandingkan dengan tingkat hidup layak di negara yang ditelitinya. Hal ini diyakininya, sekalipun jika dilihat dari upah, kelipatannya memang merupakan yang tertinggi di dunia, tapi jika dilihat tingkat kelayakannya nilai pesangon Indonesia akan termasuk kelompok yang terendah. Pasalnya, upah pekerja di Indonesia memang masih jauh dari pemenuhan tingkat kebutuhan hidup yang layak.

Lalu dibandingkannnya buruh terendah pabrik tekstil di Jepang, yang jika bekerja dalam setahun masih mampu untuk berwisata ke Bali. Atau buruh pabrik tekstil di Australia yang upahnya sampai 10 kali lipat dibanding buruh di Indonesia. Atau semestinya, membandingkan berapa rasio labour cost (upah pekerja) dengan total cost rata-rata industri di Idonesia. Kemudian bandingkan hal serupa dengan negara tetangga. Jika hal itu dilakukan, penelitian Unpad dianggapnya akan lebih reasonable dan tidak terkesan sebagai upaya pembenaran.

Meskipun mendapat kritikan sebagai hambatan investasi, namun menurut Tim Kajian Akademis Independen jumlah kompensasi PHK di Indonesia masih moderat. Pada beberapa negara, besaran pesangon terendah adalah 12 hari upah di Singapura dan tertinggi 46 bulan upah di Srilangka. Dengan demikian, posisi Indonesia merupakan negara tertinggi (2 bulan) untuk besaran pesangon terendah diantara Thailand (1 Bulan), Singapura (12 hari) dan Malaysia (8 hari). (ang)