Menyikapi THR Karyawan Outsourcing

Tenaga outsourcing diakui sangat membantu bagi berjalannya roda bisnis di perusahaan. Tanggung jawab mereka tidak berbeda jauh dengan pekerja tetap. Namun, tidak demikian halnya dengan tunjangan hari raya (THR) yang diterima pekerja outsourcing. Bagaimana perusahaan menyikapinya?

Seperti diketahui, lebaran di negeri ini sudah menjadi budaya yang mendarah daging. Bagi para perantauan baik wirausahawan maupun karyawan, mudik lebaran seolah menjadi saat yang dinantinantikan, minimal sekali dalam setahun. Di sisi lain, lebaran juga menjadi pekerjaan rumah bagi para praktisi sumber daya manusia (SDM). Mereka berperan dalam menentukan pemberian tunjangan hari raya atau lebih dikenal dengan istilah THR.

Di beberapa organisasi dengan jumlah karyawan banyak dan beragam statusnya, pemberian THR menjadi sedikit lebih rumit. Karyawan outsourcing, misalnya, selalu menjadi persoalan klasik kalau tidak dikelola dengan baik. Kalau dilihat dalam garis yang tegas, status karyawan outsource dan karyawan tetap terkesan bukan sumber permasalahan. Perbedaannya sudah jelas sekali. Namun dalam praktiknya, karyawan outsource diakui memiliki peran yang tidak sedikit, baik dalam menjamin lancarnya operasi perusahaan maupun nama baik organisasi yang harus tetap dijaga.

Terkait dengan tenaga oursource, selalu menjadi kajian menarik saat lebaran datang menjelang. Gambaran kontradiksi terlihat ketika pekerja tetap dengan senang hati menerima THR yang tiap tahun sudah pasti dianggarkan, kondisi sebaliknya terjadi pada tenaga outsource. Mereka sering terombang-ambing dalam ketidakjelasan. Juga, senantiasa harap-harap cemas, apakah tahun ini mendapat THR atau tidak. Demikian kejadian tersebut terus berulang tahun ke tahun.

Untuk menyikapi ini dan mencari solusi terbaik, Majalah Human Capital (HC) melakukan jajak pendapat tentang bagaimana menyikapi THR bagi karyawan outsource. Maksud dari jajak pendapat ini adalah meminta pendapat para praktisi HR dan berbagi best practices atas kasus yang selalu muncul tiap tahun.

Berbagai tanggapan yang masuk diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi organisasi lain. Seperti yang diungkapkan oleh Direktur Bank Bukopin Syariah, Tantri Indrawati. Ia melihat THR bagi karyawan outsource merupakan hak yang semestinya mereka terima. “Di tempat kami THR kepada karyawan outsource tetap dibayarkan,” imbuh Tantri.

Namun demikian, Tantri merasa perlu tahu soal kejelasan posisi dan status karyawan outsource. Ia berpendapat, perlu adanya peraturan ketenagakerjaan yang mengatur secara khusus mengenai perusahaan outsourcing dan hak-hak karyawan outsource. “Dengan demikian perjanjian kerja sama antara perusahaan outsourcing dengan perusahaan pengguna tenaga kerja telah memasukan hak dan kewajiban masingmasing pihak, termasuk di dalamnya karyawan outsource,” katanya.

Hal yang sama disampaikan oleh Direktur Umum dan SDM Pegadaian, Sumanto Hadi. Ia menilai pemberian THR kepada karyawan outsource sudah dijamin oleh Undang-undang Ketenagakerjaan dan Permen tahun 1991 tentang THR. Di matanya, setiap karyawan perusahaan berhak memperoleh THR minimal satu kali penghasilan.

“Pegawai outsourcing wajib memperoleh THR dari perusahaan yang mengelolanya dan bukan dari perusahaan yang memakai tenaganya,” ujarnya bersepakat. Sumanto lantas memberikan argumen, THR bagi tenaga outsourcing merupakan komponen biaya yang telah dibayarkan setiap bulan, yang oleh perusahaan penyedia tenaga kerja dibayarkan sekali dalam setahun menjelang hari raya.

Sumanto menyarankan, “THR me – rupakan hak, maka wajib dibayarkan kepada karyawan. Untuk tidak memberatkan keuangan perusahaan, THR dimasukkan ke dalam komponen biaya dan dibayar setiap bulan. Oleh perusahaan penyedia tenaga kerja dibayarkan kepada karyawan menjelang hari raya keagamaan.”

Direktur Corporate Services PT Excelcomindo Pratama Tbk (XL), Joris de Fretes sepakat soal pemberian THR bagi karyawan outsource. Menurut Joris, pembayaran THR sudah ditetapkan pemerintah sebagai keharusan. “Sehingga tidak ada alasan bagi perusahaan untuk tidak membayar THR kepada karyawan outsource,” tandasnya. Yang sedikit berbeda, lanjut Joris, di XL selalu dibayarkan hakhak THR bagi seluruh karyawan, baik karyawan permanen maupun outsource tanpa kecuali. Joris lalu mengajak perusahaan untuk membayar THR tidak berdasarkan status karyawan, tetapi dipertimbangkan juga kontribusi mereka terhadap produktivitas perusahaan.

Tak mau ketinggalan, Corporate HRD Director SOHO Group, Herlina Permatasari, pun mendukung pemberian THR kepada karyawan outsource oleh perusahaan penyedia tenaga outsourcing. “Komponen biaya yang kami bayarkan kepada mereka sudah termasuk THR. Bila tenaga outsource tidak dibayarkan THR-nya, berarti mereka sudah melanggar kesepakatan yang telah ditandatangani,” tuturnya.

Sejauh ini, imbuh Herlina, karyawan outsource di SOHO Group telah menerima THR sebesar satu bulan gaji dari perusahaan penyedia tenaga outsourcing. Herlina merekomendasikan kepada Pemerintah untuk perlu melakukan “audit” mengenai terlaksananya UU Ketenagakerjaan no. 13/2003 terhadap semua perusahaan penyedia tenaga outsource. “Bukan hanya masalah pembayaran THR, tapi ada juga praktik-praktik pembayaran gaji di bawah UMP,” sebutnya.

Kepada perusahaan outsource, Herlina mengimbau perlunya menepati kesepakatan bersama dengan perusahaan penerima jasa tenaga outsourcing. “Sedangkan bagi perusahaan penerima jasa outsourcing, perlu untuk lebih teliti dan tegas dalam memilih kerja sama. Pilihlah perusahaan yang mengikuti aturan pemerintah sehingga mereka memperlakukan karyawan dengan baik dan benar. Dengan begitu, diharapkan tenaga outsource pun dapat bekerja dengan optimal di perusahaan kita,” sarannya.

Dari pihak perusahaan pemberi jasa outsourcing, Andyan Pradipta Utama, Managing Director PT Sumber Daya Utama Indonesia ikut memberikan suara. Adyan berujar, dalam hal THR sudah semestinya menjadi tanggungannya. Ia menegaskan, selaku perusahaan outsourcing pihaknya selalu membayarkan THR kepada karyawan baik yang ditempatkan di klien maupun yang bekerja di kantor sendiri.

“Hal ini karena seluruh karyawan yang kami tempatkan di klien pada dasarnya adalah karyawan kami dan bukanlah karyawan dari klien kami sehingga sudah menjadi kewajiban kami untuk membayarkan THR-nya. Soal besarannya tentu saja berdasarkan peraturan yang berlaku, misalkan masa kerja sudah lewat dari 3 bulan, dan bila bekerja belum satu tahun maka THR akan diberikan secara prorate,” katanya menambahkan.