Mengelola Dana Pensiun Melalui Dua Pola

Tak banyak orang yang tahu mengenai cara mengelola dana pensiun di perusahaan. Selain program pensiun manfaat pasti, ada cara lain yang kini mulai banyak dilirik perusahaan, yaitu program pensiun iuran pasti.

Perusahaan biasanya menetapkan pensiun karyawan pada usia 55-60 tahun. Saat seseorang memasuki masa pensiun, berarti sebagian dari pendapatan rutin yang diterimanya akan hilang. Padahal, yang namanya pengeluaran cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Itulah kenapa beberapa perusahaan menyelenggarakan program pensiun untuk para pekerjanya. Ini dimaksudkan agar karyawan dapat mempersiapkan hari tuanya dengan lebih baik. Di lain pihak, program ini akan membantu perusahaan menyiapkan dana bagi karyawan ketika masa pensiunnya tiba.

Dulu, kita tahu ada dua pola dalam pengelolaan dana pensiun karyawan. Yaitu, program pensiun manfaat pasti (PPMP) dan program pensiun iuran pasti (PPIP). Namun, saat ini pengelolaan dana pensiun dengan pola manfaat pasti mulai ditinggalkan. Para direksi mulai mengalihkannya ke program iuran pasti agar tidak terus-menerus membebani perusahaan. Di lingkungan perusahaan BUMN, pemerintah sudah menyarankan kepada para direksi untuk mengganti secara bertahap pengalihan PPMP menjadi PPIP. Dengan adanya pengalihan ini, dana yang selama ini dikeluarkan untuk pensiun karyawan akan berkurang sehingga bisa dialokasikan untuk kesejahteraan karyawan.

Namun demikian, beberapa perusahaan diketahui masih menggunakan dua pola: manfaat pasti dan iuran pasti. Salah satunya adalah PT Wijaya Karya (Wika). Tetapi, menurut GM Human Capital Wika, Gunawan, perusahaan juga akan mengarahkan pengelolaan pensiun karyawan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Ini dimaksudkan agar fokus ke bisnisnya lebih jelas. Menurutnya, perubahan ini dilakukan sehubungan dengan keluarnya himbauan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) yang meminta perusahaan untuk mengelola dana pensiun melalui PPIP.

Gunawan menjelaskan, saat ini program manfaat pasti masih berjalan dan dikelola melalui Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) atau pengelolaan dana pensiun secara mandiri. Peserta atau pegawai yang mengikuti program manfaat pasti hingga saat ini sebanyak 807 karyawan. Itu adalah karyawan yang dihitung sampai tahun 2006. “Pegawai yang masuk tahun 2007 akan ikut program yang baru, yaitu iuran pasti yang dikelola oleh DPLK,” katanya sambil mengungkapkan, jumlah peserta yang telah mengikuti program iuran pasti hingga saat ini sekitar 73 karyawan.

Mengenai dana pensiun yang dikelola perusahaan ini, Sudiyono selaku Wakil Direktur Dana Pensiun Wika memaparkan, hingga Desember 2007 aktiva bersih yang dikelolanya mencapai Rp 72,9 miliar, sedangkan kewajibannya adalah Rp 72,12 miliar. Dengan demikian, rasio kecukupan dananya sekitar 101,13%. “Sampai 2007, manfaat pasti yang telah kami bayar sebanyak 29 pegawai dengan jumlah total Rp 5,6 miliar,” ungkapnya. “Peserta yang masuk sebelum tahun 1992 uang pensiunnya akan dibayar sekaligus. Tapi peserta yang masuk setelah 1992 uang pensiunnya akan dibayarkan bulanan. Nah, untuk yang bulanan ini belum ada penerimanya,” lanjut Sudiyono.

Apa kelebihan dan kekurangan pola manfaat pasti dan iuran pasti? Gunawan menerangkan, iuran pasti kelebihannya adalah beban pada past service liability (PSL) atau pembayaran iuran pensiun untuk penghargaan masa kerja karyawan di masa lampau tidak ada. Sedangkan kelebihan pola manfaat pasti adalah, besar manfaat pensiun mudah dihitung, lebih memberikan kepastian kepada peserta dan lebih mudah memberikan penghargaan untuk masa kerja lalu.

Bagaimana dengan kekurangannya? PPMP memberi beban yang lebih besar kepada perusahaan. Sementara PPIP kekurangannya yaitu sulit menghitung besarnya penghargaan untuk masa kerja karyawan di masa lalu. Terlepas dari kekurangan yang ada, Gunawan berani memastikan bahwa karyawan tetap mendukung program pensiun yang dipilih perusahaan. “Sejauh ini respons karyawan positif dengan beralihnya kami ke program iuran pasti,” ujarnya.

Gunawan menambahkan, uang pensiun di Wika merupakan program pemberian penghargaan bagi karyawan yang sudah ditentukan di atas peraturan normatif. “Kami sudah punya dana pensiun sebelum aturan normatif itu dikeluarkan, yaitu dengan nama Dana Pensiun Wijaya Karya. “Dana pensiun yang sudah diprogramkan sejak awal itu masih kami pertahankan. Malah kami memberikan tambahan pesangon yang kami sebut Imbalan Pasca Kerja,” paparnya.

Tak hanya itu. Soal pemberian penghargaan kepada karyawan, Direktur Human Capital PT Wijaya Karya Tony Warsono memastikan bahwa perusahaan yang bergerak di bidang jasa kontruksi ini telah memberikan penghargaan kepada karyawannya secara lengkap. Maksud Toni, penghargaan itu sudah diberikan dari mulai sebelum menjadi karyawan, setelah menjadi karyawan, sampai karyawan itu pensiun.

Di luar itu, ada pula program pemberian insentif hasil lebih (IHL) yang dibagikan kepada karyawan dari hasil lebih bujet suatu proyek. “Kelebihan itu sebagian masuk ke perusahaan, sebagian lagi dibagikan ke karyawan. Jadi, bukan hanya dari dana pensiun, tapi juga dari gaji, bonus, insentif dan hasil lebih,” tutur Toni menjelaskan. Setelah karyawan pensiun, lanjutnya, mereka bisa bergabung di wadah paguyuban yang diberi nama Purna Bakti Wika. “Kami melihat satu fenomena bahwa setelah pensiun biasanya ada semacam kekosongan aktivitas. Di wadah ini kami memberi pelatihan skill sehingga masih ada kesinambungan,” katanya.

Setidaknya ada empat prinsip dasar yang harus diterapkan dalam tata kelola dana pensiun yang baik, yakni: transparansi, keadilan, akuntabilitas, dan resposibilitas, ditambah satu lagi independensi. Hal ini penting, karena melakukan pengelolaan dana merupakan hal yang sangat sensitif. Karena itu prinsip tata kelola yang baik patut dijaga. Ini tidak saja untuk menghindari terjadinya penyelewengan dana, tetapi juga menghindari kesalahan dalam mengalokasikan investasi yang dikhawatirkan berdampak negatif kepada dana yang dikelola.

Prinsip keterbukaan dalam pengelolaan dana pensiun Wika, disampaikan dengan cara memberikan laporan setiap bulan mengenai akumulasi dana, baik dari iuran perusahaan maupun pegawai. “Di program DPLK, peserta juga bisa melihat laporan dana pensiunnya secara online,” ujar Gunawan. Hasil yang bakal diperoleh saat pensiun tiba, dipandang Gunawan sebagai cermin dari masa kerja sekaligus kontribusi yang diberikan karyawan sepanjang kariernya di perusahaan tersebut.