Melindungi SDM di Area Publik

Tragedi bom yang melanda Indonesia mulai 2000 hingga 2009 menyisakan kekhawatiran dan ketidaknyamanan bekerja di area publik. Tempat-tempat umum yang banyak didatangi oleh masyarakat pun kerap menjadi sasaran aksi teroris. Bagaimana mengantisipasinya?

Bukan tanpa sebab kalau kekhawatiran bekerja di area publik kini banyak diperbincangkan. Selain hotel, area publik yang sering ‘dilirik’ aksi-aksi tidak bertanggung jawab itu antara lain mal, kantor bank, rumah sakit, dan tempat-tempat hiburan. Daerah elit seperti kawasan Kuningan dan Sudirman, kini harus menanggung beban atas tragedi bom yang pernah terjadi.

Ancaman bagi ketidakamanan bekerja di area publik inilah yang menggerakkan Majalah HC melakukan jajak pendapat kepada sejumlah orang mengenai upaya apa yang harus dilakukan manajemen untuk melindungi karyawannya yang berada di tempat-tempat umum tersebut. Seperti diketahui, bekerja di area publik menjadi tidak terpisahkan dari aktivitas bisnis sehari-hari. Kegiatan-kegiatan seperti pertemuan bisnis, pelatihan karyawan, promo perusahaan maupun aktivitas lain kerap dilakukan di area publik.

Atas pertanyaan pertama yang diajukan HC terkait dengan makin seringnya ancaman bom di area-area publik, yakni bagaimana persiapan dari Divisi HR untuk mengantisipasi kejadian tersebut terhadap para karyawan, Director Corporate Services PT Excelcomindo Pratama Tbk. (XL), Joris de Fretes memberikan pandangan singkat berupa himbauan agar karyawan lebih waspada pasca terjadinya bom-bom yang sering melanda Ibukota. “Meski begitu kami tidak ada persiapan khusus, kecuali himbauan agar karyawan lebih waspada dan berhati-hati,” imbuh Joris.

Atas pertanyaan yang sama, HR Development Supervisor Premier Oil Indonesia, Nurtejo Bayu Atmaji, memberikan masukan sebagai berikut: “Untuk aktivitas perusahaan, kami lebih sreg tidak melakukan kegiatan di hotel atau area tertentu. Untuk mengatisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, kami menghimbau agar memindahkan tamu ke hotel yang dianggap lebih aman.”

Hal senada disampaikan HRD Associate Director Dentsu Indonesia, Evanita Heriyawan. Menurutnya, untuk mengantisipasi kejadian tersebut terhadap karyawan, ia tidak segan mengingatkan karyawan agar lebih berhati-hati. “Kami menganjurkan untuk mengikuti berita terakhir dan waspada terhadap semua kemungkinan yang ada,” tutur Evanita.

Sementara itu, Direktur HRD The Nielsen Company, Intan Pratiwi, menjelaskan, ada beberapa langkah antisipasi yang bisa dilakukan, misalnya dengan meng-update Phone Tree yang ada di perusahaan. “Kami juga membentuk task force yang bertanggung jawab dan mendiskusikan bagaimana mengantisipasi keadaan bila terjadi hal ini. Task force ini tidak hanya related dengan adanya teroris, tetapi semua krisis yang mungkin terjadi, misalnya gempa bumi, strike dan lain lain. Selain itu kami menginformasikan berita-berita terkini yang berhubungan dengan masalah ini,” paparnya.

Meskipun melakukan langkah-langkah antisipasi, baik Joris maupun Evanita menyebutkan, kebijakan perusahaan memutuskan untuk tidak mengurangi aktivitas di area publik terkait dengan kondisi yang belakangan kurang aman itu. “Tidak ada pengurangan, semua berjalan seperti biasa dan aktivitas tetap normal,” ujar Intan. Khusus pertanyaan kedua, Nurtejo membenarkan bahwa pihaknya memang melakukan pengurangan aktivitas di area publik.

Terkait dengan proteksi atau pemberian asuransi kepada karyawan yang sering berada di area publik, Joris menekankan bahwa semua karyawan XL sudah dilengkapi dengan program asuransi perlindungan terhadap kecelakaan selama 24 jam. Sedangkan klausul khusus untuk asuransi pekerja di area publik, keempat narasumber mengatakan tidak ada.

Ketika ditanyakan kompensasi apa yang diberikan oleh perusahaan jika memang ada korban dari kejadian yang tidak diinginkan, baik Joris, Evanita dan Nurtejo merujuk terhadap peraturan yang berlaku. “Karyawan kami dilindungi asuransi untuk kecelakaan kerja,” sebut Evanita. Nurtejo menimpali,” Dianggap kecelakaan kerja, dan mengacu pada aturan yang berlaku.”

Joris menambahkan, selain mengacu pada aturan kerja, memang tidak menutup kemungkinan adanya pemberian santunan. “Kami mempunyai peraturan yang mengatur mengenai bantuan sosial,” tukas Joris. Sementara di Nielsen, Intan menyebutkan, tidak ada spesifikasi tambahan asuransi khusus bagi karyawan yang sering bekerja di area publik, karena coverage asuransi yang ada berlaku bagi karyawan yang bekerja di field maupun karyawan yang bekerja di kantor. Kalau pun ada, biasanya berupa bantuan. “Bantuan kepada karyawan dan keluarganya, seperti asuransi kematian, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa serta bantuan untuk para keluarganya seperti untuk anak sekolah dan lainlain,” tutur Intan.

Menanggapi pemberian kompensasi, Yodhia Antariksa, pemilik firma konsultan corporate performance management, memberikan masukan agar perusahaan lebih care terhadap karyawan yang seringkali beraktivitas di area publik. “Ya, saya kira perusahaan perlu memberikan tambahan asuransi khusus, yang di dalamnya mencakup klausul mengenai kecelakaan karena bom teroris,” katanya.

Yodhia malah berani menawarkan alternatif yang bisa dipertimbangkan oleh manajemen perusahaan. “Lebih baik lagi kalau perusahaan memindahkan lokasi kantornya agar jauh dari sasaran teroris. Selama ini kalau kita lihat sasarannya selalu yang banyak orang asing, dan di pusat kota seperti area Sudirman, Kuningan, Thamrin, dan hotel di sekitar situ,” ujarnya menyarankan.

Solusinya, imbuh Yodhia, ada baiknya manajemen memindahkan lokasi kantor pusat ke wilayah pinggiran Jakarta yang relatif lebih aman, misalnya ke daerah Bintaro, Simatupang atau Kelapa Gading. “Ini membuat karyawan lebih aman,” argumennya.

Bagi manajemen hotel atau institusi yang pernah mendapat musibah ledakan bom, Yodhia sepakat kalau sistem keamanan harus lebih diperketat. Sedangkan untuk memulihkan citra perusahaan dan trauma bagi para karyawan, memang butuh proses panjang. “Minimal butuh waktu lima tahun untuk memulihkan kepercayaan pelanggan atau membuat mereka “lupa” dengan trauma. Jadi selama lima tahun ini harus ada tekad dari manajemen untuk zero accident dari bom teroris,” kata Yodhia menandaskan.

Memahami penderitaan akibat ledakan bom ini memang tidak mudah kalau tidak mengalaminya sendiri. Ir. Wahyu Adiartono, salah satu korban ledakan bom yang kini menjadi Ketua Yayasan Lima Delapan memberikan pengalamannya. Ia mengajak kepada semua pihak untuk ikut serius memerhatikan nasib para korban bom. “Saat ini kami sedang mengajukan program kerja dan sudah di-support oleh PBB. Dalam program ini kami tidak akan menerima uang tapi mendapatkan akses bagi para korban bom untuk memperoleh pengobatan yang layak, karena biasanya penanganan medis pasca bom kurang maksimal,” lanjutnya.

 

Wahyu yang hingga kini masih aktif bekerja memberi saran kepada manajemen perusahaan untuk meningkatkan sistem pengamanannya. “Yang tidak kalah penting adalah bagaimana cara mendeteksi dini atas kemungkinan terjadinya bom. Jangan sampai aturan sistem keamanan menjadi longgar hanya karena alasan kenal secara pribadi, sehingga pemeriksaan tidak diberlakukan sesuai standard,” ia menandaskan.