Lebaran Datang, THR Wajib Dibayarkan

Tunjangan Hari Raya (THR) wajib dibayarkan oleh perusahaan. Sayangnya, banyak karyawan yang tidak mengerti cara menghitungnya sehingga perusahaan terkesan kurang transparan. Bagaimana penghitungan yang benar?

Menjelang Hari Raya, banyak karyawan yang membincangkan THR. Mereka kerap mempertanyakan, “Berapa sih nilai THR yang berhak saya terima?” Ini menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan belum memahami cara menghitung THR. Sejauh ini, karyawan menerima saja berapa pun THR yang diberikan oleh perusahaan.

Asal tahu saja, norma penghitungan THR masih menggunakan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 04/Men/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan. Menurut Peraturan Menteri (Permen), yang dimaksud THR adalah pendapatan karyawan yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada karyawan atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan berupa uang atau bentuk lain. Mengingat THR merupakan pendapatan tambahan, seringkali orang menyebutnya “gaji ke-13”.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) Myra M Hanartani menjelaskan, pengusaha wajib memberi THR kepada karyawan karena THR telah menjadi kebiasaan pada masyarakat Indonesia. Sebagaimana diketahui, setiap tahun karyawan merayakan hari raya keagamaan. “THR diberikan untuk merayakan hari raya keagamaan tersebut, di mana karyawan memerlukan biaya tambahan. Pemberian THR pada hakikatnya adalah memberi imbalan atas kontribusi yang diberikan karyawan dalam proses produksi,” ujar Myra yang saat itu didampingi Direktur Persyaratan Kerja, Kesejahteraan dan Analisis Diskriminasi Depnakertrans R Irianto Simblon.

Mengenai prosedur atau cara pemberiannya, dijelaskan Myra, berdasarkan hari raya keagamaan karyawan yang bersangkutan. Misalnya, diberikan pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri (Lebaran) atau menjelang hari Natal dan hari raya keagamaan lainnya. Namun, bisa saja karyawan mengajukan THR Natalnya dibayarkan pada saat Lebaran dengan alasan kebutuhan. “Hal seperti itu dapat terjadi dengan ketentuan bahwa pelaksanaannya dirundingkan dan disepakati oleh pengusaha dan karyawan yang bersangkutan,” tuturnya.

Sesuai peraturan, yang berhak memperoleh THR adalah seluruh karyawan yang mempunyai masa kerja tiga bulan atau lebih. Peraturan mengenai karyawan yang berhak mendapatkan THR, menurut Myra, adalah: pertama, karyawan yang memiliki masa kerja 12 bulan di perusahaan secara terus-menerus atau lebih mendapatkan THR sebesar 1 bulan gaji, yakni gaji pokok berikut tunjangan-tunjangan tetap. Kedua, karyawan yang memiliki masa kerja 3 bulan secara terus-menerus di perusahaan namun kurang dari 12 bulan, diberikan THR secara proporsional (formula penghitungan THR-nya adalah masa kerja dibagi dua belas dikalikan satu bulan gaji).

Kapan THR harus dibayarkan? Myra menjelaskan, sesuai Permen perusahaan memberikan THR paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan atau disebut H-7. “Namun bila ada kesepakatan antara pengusaha dan karyawan untuk menentukan hari lain pembayaran THR, hal itu juga diperbolehkan,” ujar mantan Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Depnakertrans ini.

Permen ini juga mengatur bahwa THR tidak harus dibayar secara tunai. THR dapat diberikan dalam bentuk natura, misalnya sembako. Nilai berbentuk barang itu (selain obat dan minuman keras) maksimal 25 persen dari THR yang diterima.

Menanggapi peraturan THR seperti yang tertuang di dalam Permen, HR GA Section PT NGK Ceramics Indonesia Andri Gunawan memastikan bahwa perusahaan keramik untuk komponen dan elektronik asal Jepang ini telah mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia. Ini terkait langsung dengan hak-hak normatif seorang karyawan. “Sejak berdiri tahun 1996 sampai sekarang pelaksanaan program THR di perusahaan kami sudah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri (PerMen),” ungkapnya.

Andri mengatakan, karyawan muslim dan non muslim di PT NGK Ceramics Indonesia menerima THR secara bersamaan dua minggu sebelum hari raya Lebaran. Untuk saat ini karyawan yang mendapat THR adalah karyawan dengan masa kerja minimal 3 bulan atau lebih. Dan ini dihitung secara proporsional. “Karyawan kami mencapai 571 orang. Berdasarkan data per Agustus 2008 karyawan yang mendapat THR sebanyak 552 orang,” tutur pria kelahiran Cirebon, 26 Maret 1977 ini.

Ia menambahkan, sejauh ini pemberian THR kepada karyawan hanya berupa uang. Kendala boleh dikatakan tidak ada. Namun ia mengusulkan, “Mungkin besaran THR-nya perlu direvisi. Kalau saat ini minimal 1 kali gaji, mungkin ke depannya 1,5 kali gaji atau 2 kali gaji,” ujarnya berharap.

Di PT Amec Berca Indonesia, pemberian THR juga sudah sesuai aturan yang berlaku. “Kami memberikan THR dua minggu sebelum hari raya Lebaran. Ini dilakukan supaya karyawan dapat lebih cepat mempersiapkan segala sesuatunya untuk merayakan hari keagamaannya,” ujar Business Development Coordinator Riyan Permadi.

Lulusan Teknik Sipil Universitas Parahyangan, Bandung, tahun 2000 ini mengatakan, THR dimaksudkan untuk meringankan beban ekonomi karyawan. Selain itu, “Karyawan dapat melaksanakan ibadah dengan tenang sehingga bisa kembali ke kantor dengan hati yang riang dan kinerjanya meningkat,” ujar mantan Human Resources Advisor – People Development & Industrial Relation ini. Saat ini total karyawan di perusahaannya sekitar 250 orang. “Karyawan kami yang tidak mendapat THR tahun ini sangat sedikit karena mereka belum tiga bulan bergabung. Dapat dikatakan pemberian THR selama ini tidak ada kendala yang signifikan karena semua sudah mengerti hak dan aturan mainnya,” ungkap Riyan.

Lalu, bagaimana dengan perusahaan yang tidak membayar THR? Myra menegaskan, akan ada sanksi dari Pemerintah terhadap perusahaan yang tidak memberikan THR kepada karyawannya. “Pembayaran THR adalah wajib. Perusahaan yang tidak membayar THR dapat dikenakan sanksi sebagai tindak pidana pelanggaran,” tegasnya. Jika hak atas THR dilanggar, karyawan dapat mengadukan masalah ini ke Dinas Tenaga Kerja setempat. Di samping itu, karyawan juga dapat mengajukan gugatan perselisihan hak ke Pengadilan Hubungan Industrial di provinsi setempat.