Kesehatan Keluarga juga Wajib Dijamin

Menurut konvensi ILO (International Labor Organization) No. 102 tahun 1952 mempersyaratkan standar minimum jaminan sosial harus meliputi tunjangan hari tua, santunan sakit, cacat dan kematian serta pengangguran plus pelayanan medis. Sementara dalam UU No. 3/1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja, empat program yang wajib diikuti oleh perusahaan untuk pekerjanya, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Kematian (JKM).

Mengenai Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK), dalam UU No. 3/1992 secara jelas mengatur bahwa perusahaan wajib memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan kepada karyawan dan keluarganya. JPK adalah salah satu program Jamsostek yang membantu tenaga kerja dan keluarganya mengatasi masalah kesehatan. Mulai dari pencegahan, pelayanan di klinik kesehatan, rumah sakit, kebutuhan alat bantu peningkatan pengetahuan, dan pengobatan, secara efektif dan efisien.

Adanya kewajiban tersebut, Uce Prasetyo selaku Direktur PT Sangatta Occupational Health Clinic (SOHC) Hospital ini mengatakan akan ada efek timbal balik positif apabila perusahaan memberikan jaminan kesehatan bagi pekerja dan keluarganya. “Tentu ada dampaknya, dengan adanya program JPK, karyawan akan merasa dihargai oleh perusahaan di saat produktif maupun di saat sedang sakit,” katanya kepada HC pada awal bulan lalu.

Kemudian ia melanjutkan, sebaliknya apabila tidak ada program JPK tentu akan timbul rasa ketidakpuasan pada karyawan, karena perusahaan tidak memberikan hak–haknya yang telah diatur oleh Undang Undang. Menurutnya rasa ketidakpuasan yang terakumulasi itu bisa menjadi demotivasi kinerja karyawan, hal ini bisa berpengaruh pada produktivitas atau target perusahaan.

Sementara itu Uce pun sependapat, yang mengatakan persoalan kesehatan karyawan dan keluarga sedikit banyak akan “mengganggu” kelancaran pekerjaan para karyawan. Karena menurutnya seorang karyawan di satu sisi mempuyai tanggungjawab kepada perusahaan, dan di sisi lain sebagai kepala rumah tangga juga mempunyai tanggungjawab kepada para anggota keluarganya.

“Secara otomatis, bila anggota keluarga karyawan sakit dan tidak tertangani dengan baik, maka konsentrasi dan energi karyawan akan lebih terfokus kepada tangungjawab pribadinya tersebut, dan hal ini dapat berimbas pada tanggungjawabnya atau kinerjanya sebagai karyawan,” ungkap pria yang juga menjabat Dewan Pengupahan Kabupaten Kutai Timur ini.

Maka selama lima tahun ini, sejak Sangatta Occupational Health Clinic (SOHC) berdiri, Uce mengutarakan hak–hak JPK bagi anggota keluarga di SOHC, diberlakukan sama seperti hak yang dimiliki oleh karyawan. “Dimana untuk rawat jalan dapat berobat langsung di klinik yang kami kelola, dan bila perlu layanan lebih lanjut dokter yang bertugas atas persetujuan manajemen akan merujuk ke Rumah Sakit kami (dalam satu grup perusahaan) atau ke Rumah Sakit terdekat,” tuturnya.

Dijelaskan pria kelahiran Lamongan, 13 September 1979 ini, dalam memberikan jaminan kesehatan tesebut, ada beberapa alternatif pilihan, diantaranya melalui JPK Jamsostek, program asuransi atau provider lain, dan dengan dikelola sendiri. Atas pertimbangan efektivitas, kepraktisan prosedural dan mempermudah kontrol layanan, SOHC memilih jaminan kesehatan tersebut dikelola sendiri. “Biaya yang dikeluarkan oleh management adalah hanya biaya obat-obatan dan bahan habis pakai (disposible), tak ada biaya layanan medis (SDM) secara langsung,” ujarnya.

Mengenai penerapan program jaminan kesehatan di SOHC, Uce menjelaskan selama ini secara legal telah diatur dalam kontrak kerja, dimana karyawan dan keluarganya yang sah dan terdaftar di perusahaan berhak mendapatkan JPK, dan standart JPK diberikan minimal adalah sama dengan JPK Jamsostek. Hal tersebut dikatakannya sebagai pedoman atau ukuran bila ada perselisihan di kemudian hari. Dalam implementasinya dibuat SOP, dimana Chief Medical Officer (CMO) dan bagian HR bertanggungjawab untuk memastikan JPK diberikan pada karyawan, dan setiap bulannya bagian HR membuat laporan rekapitulasi biaya JPK tersebut untuk kontrol dan evaluasi.

Lulusan Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) Pemda Lamongan ini mengungkapkan implemetasi program jaminan kesehatan di SOHC pada awalnya berjalan lancar, namun seiring peningkatan status perusahaan dan meningkatnya jumlah karyawan, mulai ada kendala. Kendala itu terjadi, karena belum sesuai dengan apa yang diinginkan oleh manajemen maupun karyawan. “Dari segi manajemen adalah cost untuk JPK tidak bisa diprediksi pasti, terutama untuk layanan lanjut atau rujukan. Dari segi karyawan bisa jadi ada yang belum sesuai dengan keinginannya, terutama adalah JPK rujukan dimana karyawan menginginkan di tanggung 100 % semua kasus penyakit,” paparnya.

“Namun karena komitmen kami adalah berdasar standart JPK Jamsostek, dimana ada beberapa penyakit atau kasus yang tidak ditanggung 100%, misalnya kasus keguguran yang perlu rawat inap hanya dianggap sebagai rawat jalan, dan proses melahirkan normal yang seringkali juga perlu di rawat inap hanya ditanggung Rp 400.000, management membuat kebijakan menangung 50 % lebih banyak dari standart Jamsostek tersebut,” lanjutnya.

Uce juga menyebutkan beberapa permasalahan yang kerap muncul dalam penerapan program jaminan pelayanan kesehatan bagi anggota keluarga tersebut. Diantaranya adalah double benefit untuk karyawan wanita (dimana seharusnya yang menangung adalah suami), Santunan melahirkan dan keguguran serta kosmetik pada perawatan gigi, dan permasalahan mengenai persepsi karyawan yang memperbandingkan program JPK yang ada dengan program JPK MNC (Multi National Corporate).

Untuk itu dalam upaya mengatasi permasahan tersebut, menurut pria lajang ini adalah dengan cara dikomunikasikan dengan karyawan perihal permasalahan yang ada, dan dasar aturan yang menjadi landasan management dalam membuat keputusan. “Dimana memang karyawan dan keluarganya berhak mendapat JPK, namun pelayanan JPK tersebut ada pedomannya yaitu minimal sama atau lebih baik dari JPK Jamsostek. Aturan perundangan dan kontrak kerja telah mengatur hal tersebut. Jadi bila ada perbedaan pendapat maka semua pihak harus kembali kepada dasar aturan perihal tersebut,” tutupnya. (ang)