JKN/BPJS? Siapa Takut!

wawan juanta

wawan juanta

Program transformasi asuransi kesehatan ke dalam bentuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikeola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sudah bergulir. Namun, polemik mengenai implementasinya masih menjadi perbincangan dan bahkan kekhawatiran kaum pengusaha.

Dalam seminar “Menuju Satu Tahun BPJS Kesehatan” yang diselenggarakan PortalHR bersama People Consulting Selasa (16/12), beberapa peserta mengaku risau karena ketidakpahaman dengan informasi JKN yang oleh pemerintah pun tidak disosialisasikan secara intensif. Belum lagi buruknya pelayanan di beberapa kantor cabang BPJS. Hal ini jelas memicu ketakutan mereka akan ancaman denda yang ditetapkan pemerintah terhadap perusahaan yang berani mangkir dari program ini. JKN ini bersifat wajib bagi semua perusahaan bahkan bagi seluruh masyarakat di Indonesia.

Baca juga: Apindo minta penangguhan implementasi BPJS

Tidak semua memang, tapi jumlah pengusaha yang masih bersikap skeptis terhadap program ini cukup banyak. Menurut Wawan Juanta, Direktur Weje, hal ini dipicu oleh beberapa alasan, yang pertama adalah ketakutan perusahaan akan adanya double-cost setelah ikut serta dalam JKN/BPJS. Beberapa perusahaan telah menetapkan sistem asuransi mereka sendiri sebelumnya. Sebagian bahkan memiliki rumah sakitnya tersendiri sehingga bisa lebih murah. Dengan adanya JKN ini, mereka harus menaikkan lagi sekitar 40% dari budget anggaran yang sebelumnya. Menanggapi hal ini, perusahaan khususnya departemen HRD harus pintar-pintar untuk mencari informasi yang jelas tentang JKN/BPJS ini sehingga perusahaan tidak perlu double cost dan bahkan menghemat cost karena JKN ini menjanjikan biaya pengobatan unlimited atau di-cover semuanya.

Resistensi kedua datang dari sisi karyawan. Karyawan merasa enggan bergabung dengan JKN/BPJS karena seperti ada penurunan kenyamanan. Tadinya mereka bisa langsung periksa ke rumah sakit mewah atau di manapun mereka berada, tetapi sekarang mereka harus ke puskesmas dulu atau klinik tingkat pertama, baru ke dokter rujukan dan terakhir rawat inap. Tugas orang HRD-lah yang kemudian mencari informasi tentang keuntungan JKN dan BPJS. Pasalnya, sudah banyak rumah sakit besar yang berkualitas yang sudah bekerja sama dengan pemerintah dalam program JKN/BPJS. Jadi pada dasarnya tidak akan ada pengurangan kenyamanan dan bahkan manfaat yang didapatkan bisa berlebih.

Wawan menegaskan bahwa sebetulnya, JKN/BPJS ini adalah program yang baik. Jadi, penting bagi perusahaan untuk mempelajarinya sebelum pesimis pada implementasi ke depannya. (*/@yunitew)

Baca juga: Seberapa jauh kesiapan BPJS Kesehatan?

Tags: , , ,