JKN-BPJS Kesehatan Setelah 100 Hari, Sudah Siapkah?

bpjs

bpjs

Topik kesehatan di dalam organisasi masih menjadi bahan pembicaraan menarik, terkait dengan telah diberlakukannya Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (SJKN) yang mulai digulirkan pada 1 Januari 2014.  Hal ini pula yang mengemuka dalam diskusi di Seminar Kupas Tuntas JKN dan BPJS Kesehatan, yang diselenggarakan oleh PortalHR dan Weje, bertempat di JW Marriot Hotel, Jakarta, 17 April 2014.

Setelah 100 hari implementasi JKN-BPJS Kesehatan memang belum bisa dikatakan sempurna. Menurut Sulastomo, penerapan SKJN melalui BPJS Kesehatan memang masih memerlukan perbaikan-perbaikan. Diakui Sulastomo, masih banyak pertanyaan yang beredar dan belum menemukan jawaban pasti. Di antaranya, apakah benar orang yang tidak mendaftar akan dihukum, kalau ternyata tidak mendapatkan sanksi, buat apa harus buru-buru mendaftar, kemudian pada tahun 2019 yang menurut regulasi semua warga bangsa harus sudah terdaftar, bagaimana dengan daya tampung RS, apakah ada jaminan peserta tidak terlantar nantinya?

Pertanyaan ini, lanjut Sulastomo memang masih panjang misalnya buat peserta Jamsostek/Askes eksisting, apakah manfaat JKN bisa lebih baik karena banyaknya keluhan seperti obat dibatasi, lebih ruwet administrasinya, dan pemegang kartu lama tidak bisa langsung migrasi dan bisa dilayani menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan.

Namun demikian, Sulatomo yang juga menempatkan diri sebagai pengguna layanan BPJS Kesehatan merasa terbantu. “Sebagai pimpinan perusahaan memang kita memikirkan bagaimana manajemen tetap berjalan dengan baik, dan masalah pembiyaan tetap terkontrol,” ujarnya.

Ia pun memberikan apresiasi kepada BPJS yang berani memberikan terobosan layanan untuk perorangan. Inilah yang kini dimanfaatkan oleh banyak para pensiunan yang tidak lagi dijamin oleh perusahaan. “Terobosan ini juga sangat menguntungkan bagi para pekerja tidak tetap, maupun pekerja outsource,” tambahnya.

Sementara itu dr Lutfi Mardiansyah, Chairman of IPMG dan Presdir Novartis Indonesia, mengevaluasi pelaksanaan JKN-BPJS Kesehatan selama kurang lebih 3 bulan ini, khususnya dengan adanya Fornas (Formularium Nasional). Selaku salah satu pelaku di industri farmasi, Lufi mengakui Fornas memiliki konsep yang bagus, namun masih terkendala masalah kompleks. “Tentu bisa dipahami bagaimana susah menggabungkan formularium dari ribuan rumah sakit di Indonesia, ini jelas pekerjaan yang tidak mudah,” katanya.

Ia menambahkan, Fornas yang resmi diluncurkan pada Oktober 2013, memang cukup membantu sebagai acuan obat-obat yang direkomendasikan dalam implementasi JKN-BPJS Kesehatan. Lutifi mengingatkan, “Namun demikian alur distribusi obat yang mengharuskan pembeliannya via e-catalog, belum didukung oleh prasarana yang stabil sistem teknologinya.”

Lutfi lantas menyampaikan harapan dari para pelaku di industri farmasi, agar pengadaan dan distribusi diatur secara lebih transparan, serta masih dibukanya peluang untuk memasukan molekul-molekul yang baru. “Kita punya kewajiban yang sama atas diberlakukannya SJKN ini, dan apa yang terjadi sekarang ini harus disampaikan kepada pemerintah untuk dilakukan perbaikan terus menerus karena kalau SJKN ini gagal, akan sangat disayangkan karena akan berimbas kepada masyarakat kebanyakan yang tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan dasar,” tukasnya.

Dr. Daniel Budi Wibowo, selaku pembicara kedua menyampaikan topik yang menarik yakni perubahan anggaran perusahaan untuk jaminan kesehatan karyawan di era JKN. Menurutnya, perusahaan mencari mana yang lebih efisien, tapi hak yang didapat tetap. “Harus diakui manfaat JKN tidak selalu apple to apple dengan jaminan kesehatan perusahaan saat ini. Saya yakin ke depan akan ada improvisasi untuk menyempurnakan sistem, terutama untuk menjawab masih banyaknya pertanyaan seputar pendaftaran maupun pelayanan kesehatan. Saya juga yakin SJKN ini akan tetap jalan, dan tidak akan berhenti di tengah jalan.”

Daniel pun menyimpulkan, “Take home message-nya kita harus bisa meyakinkan BOD, bahwa JKN tidak akan mundur lagi, perusahaan harus menghitung semua kemungkinan konsekuensi anggarannya, baru setelah itu dilakukan negosisiasi benefit dua pihak, baik antara manajemen dengan karyawan maupun manajemen dengan asuransi komersial, sehingga pada akhirnya bujet perusahaan masih bisa ditanggung oleh perusahaan. Kalau tidak segera dimulai sekarang, waktu akan terus berjalan, sekarang saja efektifnya tinggal 8 bulan lagi, sehingga konsentrasinya sekarang ini adalah bagaimana segera memberikan benefit terbaik kepada karyawan kita.” (*/@erkoes)

Tags: ,