Berlindung dengan Asuransi D & O

Untuk menekan risiko sebagai direksi atau pejabat perusahaan, banyak perusahaan terkemuka memanfaatkan produk “Directors (D) & Officers (O) Personal Liability Insurance”. Preminya masih mahal?

Beratnya beban tanggung jawab seorang direksi (Director) atau pejabat (Officer) perusahaan telah diuraikan dalam tulisan di atas. Mereka bisa dituntut pidana dan / atau perdata atas kesalahan yang mereka lakukan. UU Perseroan Terbatas (PT) telah menetapkan berbagai ketentuan hukum terkait dengan pengelolaan perseroan. Ke depan, para praktisi bisnis dan pengacara perusahaan memperkirakan tuntutan hukum terhadap para direksi dan pejabat perusahaan di Indonesia juga akan meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum di tengah masyarakat. Seperti terjadi di negara-negara lebih maju, proses penuntutan hukum (litigasi) terhadap perusahaan dan direksi di Indonesia diperkirakan bakal makin banyak terjadi.

Masyarakat semakin kritis, itu adalah fakta yang sangat positif. Lihatlah kasus yang menimpa direksi dan pejabat Newmont Minahasa atas tuduhan pencemaran lingkungan. Mereka kini ditahan dan diproses secara hukum. Atau kasus penjebolan bank pemerintah oleh orang dalam – Bank Mandiri, BNI, dan BRI – di mana pejabat yang terlibat langsung dihukum pidana dan perdata. Begitu pula keputusan MA yang justru semakin mempererat hukuman pidana dan perdata terhadap Gubernur Aceh Abdullah Puteh. Contoh lain, tuntutan pemegang saham terhadap manajemen Hero Supermarket yang masih disidangkan di PN Jakarta Selatan.

Sernua ini menyebabkan meningkatnya kebutuhan terhadap Asuransi D & O, sebuah produk asuransi yang menutup risiko finansial (perdata) dari para direksi dan pejabat perusahaan dalam menjalankan tugasnya. Banyak perusahaan multinasional yang masuk ke Indonesia mewajibkan para direksi dan pejabatnya mengambil produk asuransi ini sesuai dengan kebiasaan di negara mereka. Sejumlah kecil perusahaan lokal Indonesia juga telah memanfaatkan produk ini, terutama sebelum krisis ekonomi. Akan tetapi secara umum, perkembangan Asuransi D&O di Indonesia masih pada tahap awareness.

Asuransi AIU (bagian dari raksasa AIG) adalah salah satu perusahaan asuransi yang pertama kali memperkenalkan produk ini ke pasar Indonesia akhir tahun 80-an. Usaha AIU memperkenalkan produk ini sempat mendapat hambatan dari pejabat Sekneg karena dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi dan seterusnya. “Kami meyakinkan pemerintah bahwa produk ini justru membantu pertumbuhan ekonomi,” kata Peter Neyer, CEO Asuransi AIU, mengenang. AIU, katanya, tidak akan melindungi orang yang tidak profesional (seluruh aplikasi Asuransi D & O dievaluasi secara ketat) ataupun mereka yang berbuat knminal. Akhirnya tahun 1995, keluarlah ijin untuk memasarkan produk ini di Indonesia sehingga menjadikan Asuransi AIU sebagai pionir Asuransi D & O di sini.

Keluarnya izin itu tidak serta merta menjadikan bisnis ini berkembang. Menurut Peter, peluang kemudian muncul saat Indonesia menjadi salah satu macan Asia, ekonomi booming dan kemungkinan melihat kemungkinan mencatatkan saham di Bursa Saham Internasional macam New York. Itu berarti, para direksi dan pejabat perusahaan terekspos kepada risiko yang sangat menakutkan sehingga butuh penutupan Asuransi D & O. Sayangnya, krisis moneter datang melanda Indonesia, akibatnya peluang tersebut kembali sirna.

Dibandingkan dengan banyak negara lain, perkembangan pasar Asuransi D & O di Indonesia masih sangat lambat. Di beberapa negara lain, termasuk Australia dan Singapura, perusahaan yang akan mencatatkan sahamnya di Bursa Saham harus membeli produk Asuransi D & O terlebih dulu. Semacam diwajibkan. Di Indonesia, menurut Salusra hal ini masih perlu dipikirkan. “Idealnya, biarlah mekanisme pasar bekerja sehingga kebutuhan terhadap Asuransi D & O tumbuh secara alamiah,” tegasnya.

Masih terlalu jauh untuk mewajibkan perusahaan di Indonesia (utamanya perusahaan publik) untuk membeli produk Asuransi D&O. Kalaupun ada ketentuan mewajibkan, tentu harus dikeluarkan oleh Bapepam sebagai salah satu persyaratan go public. Tersedianya Asuransi D & O, menurut Salusra yang membawakan makalah Direktur Asuransi Firdaus Djaelani, akan menyediakan penutupan risiko, minimal untuk risiko kurangnya keterbukaan, kejujuran, laporan keuangan yang tidak benar, kinerja keuangan yang mengecewakan, penjualan saham dan tindakan menekan dari pihak lain yang ingin melakukan pengambilalihan saham perusahaan.

Telah Lama Ada

Polis Asuransi D & O, menurut Komisaris Utama broker asuransi BGIB Kapler A. Marpaung, telah ada sejak tahun 1930-an sesaat setelah ambruknya pasar modal di London Stock Exchange pada tahun 1929. Pemasaran lebih agresif dilakukan mulai 1949, terutama di Inggris, dan disusul di Amerika tahun 1960-an. Di Asia, polis asuransi D&O diperkenalkan pertama kali di negara-negara Persemakmuran Inggris, seperti Hong Kong dan Singapura, pada tahun 1970-an. “Semenjak itu, produk asuransi ini semakin populer di banyak negara maju sejalan dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat,” tutur mantan Ketua Umum Asosiasi Broker Asuransi Indonesia itu.

Secara definisi, Regional Manager D & O Insurance AIG Asia Tenggara dan China Robert McCabe, mengatakan bahwaAsuransi D & O adalah kebijakan tanggung jawab hukum yang menyediakan perlindungan terhadap kesalahan tidak sengaja (honest mistake) yang dibuat oleh para direksi, pejabat, atau karyawan yang terlibat dalam kapasitas manajerial atau penyeliaan perusahaan atas anak perusahaan. Kebijakan Asuransi D & O dipicu oleh adanya tuntutan terhadap tindakan yang salah dalam mengelola perusahaan.

Tuntutan terhadap direksi dan pejabat perusahaan pada dasarnya bisa dibagi ke dalam 4 bagian berdasarkan frekuensi kejadiannya dan besarnya nilai tuntutan tersebut, Pertama, jarang terjadi tetapi secara potensial berbiaya mahal. Misalnya, tindakan dalam lingkup perusahaan yang bisa menarik perhatian media macam pelecehan seksual (sexual harassment) atau diskriminasi di kantor. Kedua, sering terjadi dan secara potensial berbiaya mahal. Biasanya terkait dengan tindakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Contohnya, seorang direksi didiskualifikasi, tindakan anti-kompetisi, pencemaran lingkungan, dan hal-hal berhubungan dengan kesehatan dan keselamatan kerja.

Ketiga, jarang terjadi tetapi menimbulkan biaya sangat besar, terutama tindakan yang dilakukan oleh kelompok besar orang. Di antaranya, perlawanan massal (Class Actions) dan tindakan para pemegang saham dari perusahaan publik. Keempat, sering terjadi dan menimbulkan biaya sangat besar. Misalnya tindakan terkait dengan merger dan akuisisi atau penerbitan saham perusahaan. Ada banyak faktor yang menjadi penyebab munculnya tuntutan terhadap direksi dan pejabat perusahaan, seperti perusahaan yang bertumbuh dengan cepat, target laba meleset dan laba menurun, strategi akuisisi yang dipertanyakan, figur sentral yang bertanggung jawab terhadap operasional dan keuangan yang dipertanyakan, tingginya tingkat keluar-masuk manajemen senior, kegagalan bertindak berdasarkan informasi bawahan, ditemukannya bukti-bukti manajemen yang tidak efektif, dan CEO yang terlalu dominan. “Semuanya ini adalah sinyal bahaya bagi direksi dan pejabat perusahaan,” tegas Robert McCabe.

Berdasarkan survei di Amerika Serikat (AS) dan Canada tahun 2002, 97% dari perusahaan AS yang mengikuti survei ini telah membeli polis Asuransi D&O, sedangkan untuk Canada sekitar 90%. Dari jumlah itu, sekitar 19% dari perusahaan AS dan 17% dari perusahaan Canada yang disurvei melaporkan 1-2 klaim dalam rentang waktu 10 tahun terakhir. Kendati demikian, 2/3 dari klaim yang diajukan adalah klaim Class Action dengan nilai tuntutan yang sangat besar.

Kecuali membayar ganti rugi sesuai dengan nilai tuntutan, Asuransi D&O juga mengganti biaya berperkara, termasuk biaya pengacara yang nilainya juga tidak kecil. Jadi, kalaupun dinyatakan menang, perusahaan juga tidak perlu membayar biaya pengacara dari kas perusahaan. Namun, Asuransi D & O tidak menutup risiko pidana.

Premi Mahal

Tingginya risiko yang melekat kepada direksi dan pejabat perusahaan menyebabkan kebutuhan terhadap Asuransi D & O akan terus meningkat. Berdasarkan data dari Tillinghas Towers Perrin, salah satu perusahaan konsultan terkemuka di AS, Asuransi D & O akan berkembang di masa mendatang karena sikap publik terhadap good corporate governance belum berubah, bahkan cenderung semakin ketat. Para pemegang saham publik, misalnya, sangat kritis terhadap berbagai tindakan menyimpang yang dilakukan direksi dan pejabat perusahaan.

Sejak 1999 sampai 2002, tingkat premi Asuransi D & O terus meningkat di dunia karena besarnya nilai klaim yang harus dibayar oleh pihak asuransi dan reasuransi. Hal ini berdampak pada cakupan risiko penutupan, dan perusahaan asuransi berusaha menetapkan semakin banyak klausul pengecualian. Berdasarkan informasi terakhir, tingkat premi untuk tahun 2003 dan 2004 sedikit mengalami penurunan walaupun frekuensi dan dampak buruk dari klaim tidak berubah secara signifikan. “Hal ini disebabkan oleh masuknya pemain-pemain baru ke pasar,” tutur Firdaus Djaelani.

Di Indonesia sendiri belum tersedia data sejauh mana perusahaan membeli Asuransi D & O. Kebanyakan perusahaan belum merasa perlu membeli produk ini karena tidak merasa memerlukan, biaya premi yang terlalu tinggi, atau karena risiko penutupan yang sangat terbatas. Nirwansyah Sjarif dari SOS International, misalnya, mengeluhkan soal biaya premi yang mahal itu. “Jumlahnya membuat kami kaget,” katanya sambil menyebut angka US$350.000. Menanggapi hal ini, Kapler A. Marpaung mengatakan, umumnya biaya premi sekitar 1-3% dari nilai penutupan.”“Kalau nilai penutupan US$10 juta, maka biaya preminya sekitar US$100.000,” ungkapnya.

Banyak yang berharap premi Asuransi D & O bisa lebih diturunkan agar terjangkau oleh banyak perusahaan di Indonesia. Perwujudannya mungkin akan makan waktu karena salah satu cara untuk menekan premi adalah dengan semakin banyaknya perusahaan Indonesia yang membeli polis. Peluang menekan premi lainnya diharapkan juga muncul dengan masuknya pemain-pemain baru ke pasar. “Walaupun penurunan premi secara drastis tidak mungkin terjadi dalam waktu singkat,” tegas Firdaus.

Selain premi yang mahal, upaya meningkatkan permintaan polis Asuransi D & O terhadang pula oleh beratnya persyaratan yang harus dipenuhi perusahaan untuk bisa membeli polis tersebut. Bahkan terkesan terlalu njlimet. Banyak hal yang dinilai perusahaan asuransi sebelum menutup polis Asuransi D & O. Misalnya, ukuran aset dan kondisi keuangan, struktur pemegang saham, segmen industri, eksposur terhadap aturan hukum negara lain, sejarah perusahaan, aturan hukum negara yang bersangkutan, catatan klaim Slama ini, strategi bisnis ke depan, kualitas manajemen, implementasi corporate governance, hingga aktivitas merger serta akuisisi.

AIG saat ini sedang mengembangkan produk lain yang biaya preminya lebih terjangkau dan persyaratannya lebih mudah dengan nama Business Guard First. Produk ini, menurut Robert McCabe, ditujukan untuk segmen pasar kecil-menengah. “Kami akan segera memperkenalkan produk tersebut kc pasar Indonesia,” janjinya.

Upaya menumbuhkembangkan Asuransi D & O tidak bisa pula dipisahkan dengan implementasi sistem hukum nasional. Berbagai tuntutan hukum terhadap direksi dan pejabat perusahaan pada akhirnya akan bermuara di pengadilan, Pertanyaannya, sejauh mana kompetensi para hakim untuk menilai apakah direksi dan pejabat bersalah karena melakukan wrongful act ?

Yang juga masih belum jelas, berapa lama seorang mantan direksi dan pejabat perusahaan masih bisa dituntut atas kejadian di masa jabatannya. Menurut UU, biasanya berlaku 4 tahun. Tapi dalam praktiknya, banyak pertimbangan hukum dan rasional lainnya yang bisa dijadikan pertimbangan.