Bedah Uneg-uneg HR di Kupas Tuntas JKN dan BPJS Kesehatan

bpjs

bpjs

Pertanyaan terkait dengan isu-isu implementasi JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminas Sosial) Kesehatan di dalam organisasi, utamanya yang bersentuhan dengan urusan human resources, sedikit banyak mulai terurai dalam seminar dua hari bertajuk “Kupas Tuntas JKN dan BPJS” yang diselenggarakan oleh PortalHR dan Weje, bertempat di JW Marriot Hotel, Jakarta, 16-17 April 2014.

Menurut N. Krisbiyanto, senior partner PortalHR.com yang sekaligus membuka acara, ada 3 hal krusial yang melandasi mengapa seminar ini diselenggarakan. Tiga hal penting tersebut, yakni, pertama adalah isu hubungan industrial di mana yang menjadi pihak paling berkepentingan adalah bagian HR. Isu kedua adalah banyak pertanyaan-pertanyaan bagaimana melakukan budgeting, bagaimana program JKN dan BPJS Kesehatan bisa dikelola menjadi lebih baik, yang ke depan diharapkan bisa membantu divisi kompensasi dan benefit dalam merancang program-program yang menarik.

Isu ketiga yang sebenarnya menyedot perhatian, adalah masalah-masalah terkait dengan administrasi, hal ini dimungkinkan karena masih minimnya informasi serta ketidakjelasan bagaimana meng-handle-nya.

Dalam kesempatan pertama, tampil dua pembicara yang merupakan wakil dari pemerintahan, Ali Ghufron, Wakil Menteri, Kemenkes RI dan Irianto Simbolon, Ditjen PHI dan Jamsos, Kemnakertrans RI. Sebagai pembicara pertama, Ali Ghufron menegaskan bahwa pelaksanan JKN-BPJS memberikan makna filosofi bahwa kita semua menginginkan seluruh warga bangsa agar semuanya menjadi sehat.

“Kalau warga sehat negara pun akan kuat. Dari sisi perusahaan, karyawan merupakan aset yang tidak bisa dipisahkan dari keseluruhan aset perusahaan dan menjadi bagian integral dari perusahaan itu sendiri untuk bisa menjadikan organisasi lebih kompetitif, memiliki daya saing, serta bisa membuat produk-produk yang kompetitif, sehingga kesehatan karyawan menjadi sebuah prayarat utama,” ujar Ghufron.

Tapi masalahnya, lanjut pria yang namanya tercatat sebagai dekan termuda di Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta ini, di dalam memproduksi sebuah produk, jaminan kesehatan ini sudah menjadi kewajiban berdasarkan konvensi ILO dan amanah UUD 1945. Karena itu harus mulai dipikirkan oleh perusahaan, utamanya bagian SDM, untuk memastikan seluruh karyawannya menjadi sehat dan bisa produktif. Ghufron pun memberikan contoh bahwa di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, juga menghadapi masalah serius di mana negara harus mengeluarkan biaya yang sangat mahal untuk masalah kesehatan.

Menurutnya, biaya kesehatan ini bisa mencapai 14-16% dari PDB (Product Domestic Bruto), dan seperti dilansir oleh salah satu jurnal keluaran Harvard, banyak perusahaan di Amerika kini mengeluhkan tingginya biaya kesehatan. Saking banyakdan tidak terkendalinya biaya kesehatan ini, pada akhirnya akan menggerus profit yang diperoleh oleh perusahaan.

Ghufron pun meneruskan, bahwa inilah yang menjadi perhatian penuh pemerintah untuk memiliki sebuah sistem paket layanan dasar yang sama bagi seluruh warga negara. Meski bersifat layanan dasar, tapi Ghufron menggarisbawahi bahwa paket layanan ini sebetulnya sudah cukup memenuhi kebutuhan akan kesehatan.

“Tentu saja bagi perusahaan-perusahaan yang merasa paket layanan ini tidak cukup, boleh menambahkan lagi misalnya melalui asuransi komersial sebagai komplemen yang bisa dikembangkan dengan apa yang disebut sebagai Coordination of Benefit (COB),” tambah Ghufron.

Dengan adanya JKN-BPJS ini, Ghufron menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan akan menjadi lebih efisien, terkait dengan biaya kesehatan. “Banyak perusahaan di Amerika Serikat dalam waktu dekat diprediksi bangkrut karena harus memikirkan dan membelanjakan anggaran yang sangat besar untuk masalah kesehatan bagi karyawannya, dan ini masih ditambah dengan masalah-masalah fraud yang angkanya juga cukup tinggi,” tuturnya.

Sementara itu, Irianto Simbolon, mengajak audiens untuk menyamakan persepsi bahwa hubungan industrial itu melibatkan semua pihak dalam posisi sejajar-kemitraan. “Apalagi dengan perdagangan bebas yang sudah di depan mata, maka titik kuatnya adalah human capital, SDM atau sumber daya manusianya, di mana SDM yang kuat dan sehat menjadi relevan terlebih dengan akan masuknya tenaga kerja asing yang kini memungkinkan untuk bekerja secara global. Siapa yang memiliki kompetensi dialah yang bisa masuk ke pasar tenaga kerja, sehingga pekerja kini memiliki bargaining yang kuat,” katanya.

Irianto juga menambahkan, pemerintah mendorong terciptanya hubungan industrial yang harmonis bagi pemberi kerja dan penerima kerja, agar tidak hanya dari sisi pengupahannya saja yang harus menjadi perhatian, tapi juga dari sisi kesejahteraan yang lainnya, salah satunya melalui JKN-BPJS Kesehatan. “Tanpa kesehatan ini, jangan harapkan perusahaan memiliki kontribusi yang kuat, bisa bertahan menjadi perusahaan yang berdaya saing. Di dunia usaha, masalah kesehatan ini menjadi prioritas pertama, dan perusahaan yang sehatlah, dalam arti sehat segalanya, sehat finance-nya, sehat manajemen dan sehat pula SDM-nya yang akan mampu bertahan dalam persaingan. (*/@erkoes)

Tags: , ,