APINDO Minta Penangguhan Implementasi BPJS

Soeprayitno ketua APindo jakarta

Soeprayitno ketua APindo jakarta

Masih banyaknya masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan BPJS menyebabkan masih banyak pengusaha yang enggan mendaftarkan karyawannya. Dalam kesempatan seminar “Menuju Satu Tahun BPJS Kesehatan” ketua Apindo DKI Jakarta Soeprayitno mengabarkan bahwa Apindo telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo untuk meminta penangguhan tenggat waktu pelaksanaan BPJS.

Di bawah ini adalah bunyi surat tersebut:

Baca juga: JKN-BPJS Kesehatan Setelah 100 Hari, Sudah Siapkah?

APINDO dalam mandatnya sebagai asosiasi pengusaha pemberi kerja senantiasa mendukung kebijakan pemerintah untuk perbaikan kualitas hidup warga Indonesia, termasuk implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sepanjang tahun 2014 APINDO melakukan sosialisasi implementasi JKN ke para pelaku usaha di berbagai daerah maupun secara Nasional, serta selalu berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional). dan berbagai institusi pemerintahan lainnya untuk mensukseskan pelaksanaan JKN.

Dalam implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional, masih banyak kelemahan-kelemahan khususnya bagi peserta BPJS Kesehatan Non PBI (Penerima Bantuan Iuran) yaitu Penerima Upah, diantaranya yang utama adalah:

1. Mekanisme Koordinasi Manfaat/ Coordination of Benefit (COB) antara perusahaan asuransi swasta dengan BPJS yang mengakibatkan perusahaan yang telah menyertakan pekerjanya dalam asuransi swasta menanggung biaya ganda untuk premi yang harus dibayarkan ke perusahaan asuransi swasta dan BPJS.

2. Belum jelasnya COB tersebut juga menyebabkan ketidakpuasan pekerja terhadap pelayanan BPJS karena pekerja yang sebelumnya mendapatkan pelayanan prima langsung dari Rumah Sakit harus mengikuti sistem rujukan dari Fasilitas Kesehatan Pertama ke Rumah Sakit Rujukan.

3. Sistem Rujukan tersebut potensial menurunkan produktivitas pekerja karena kehilangan waktu produktif.

Mengingat beberapa kelemahan akibat tidak adanya persiapan implementasi JKN dari pemerintahan sebelumnya tersebut, APINDO mohon revisi Perpres 111/2013 tersebut setidaknya dalam hal:

1. Penundaan batas waktu akhir kepesertaan BPJS Kesehatan dari tanggal 1 Januari 2015 menjadi awal tahun 2019 dengan mengikuti Peta Jalan Menuju Jaminan Kesehatan Nasional 2012-2019 yang resmi dikeluarkan pemerintah melalui DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional).

2. Peserta BPJS yang mengalami kecelakaan agar ditanggung oleh BPJS Kesehatan (yang dalam Perpres 111/2013 termasuk dalam pengecualian manfaat).

Untuk mendukung realisasi Peta Jalan JKN sebagaimana dimaksud di atas, APINDO menyarankan pemerintah untuk secara serius melaksanakan beberapa hal berikut:

1. Sosialisasi BPJS Kesehatan secara menyeluruh yang efektif di kantong-kantong pekerja, dan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi termasuk Media Sosial dengan tetap menjaga tingkat efektifitas sosialisasi yang menyentuh kepesertaan paling bawah.

2. Percepatan pemerataan fasilitas kesehatan, peningkatan kendali mutu dalam bentuk pengawasan yang terukur dan konsisten.

3. Kebijakan insentif bagi swasta yang membangun fasilitas kesehatan di kantong-kantong pekerja dan daerah-daerah pedalaman yang belum tersedia Fasilitas Kesehatan mitra BPJS Kesehatan.

4. Mengakomodir klinik-klinik kesehatan dalam perusahaan sebagai Fasilitas Kesehatan Pertama.

Demikian permohonan kami, atas kebijakan dan keputusan Bapak Presiden, kami ucapkan banyak terima kasih.

 

Bagaimana respon pemerintah?

Ketika peserta seminar menanyakan kelanjutan surat tersebut, Soeprayitno mengatakan bahwa pihak APINDO sudah melakukan audiensi dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang telah mendengarkan masukan-masukan dari pihak pengusaha.

“Kalau tidak disetujui pemerintah, kami akan meminta penundaan setidak-tidaknya enam bulan. Biar bersamaan dengan 1 Juli 2015 bersamaan dengan BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Soeprayitno yang memberikan banyak tips dan trik kepada peserta seminar yang diselenggarakan oleh PortalHR bekerjasama dengan People Consulting di Jakarta hari ini (16/12). (*/@mei168)

Download: PerPres No 111 tahun 2013 tentang Perubahan atas PerPres No 12 tahun 2013

Tags: , , ,