Rumitnya Mencari Pejabat Publik yang Berkualitas

Banyaknya kasus atau skandal yang melibatkan pejabat publik, salah satunya disebabkan lemahnya proses rekrutmen. Untuk itu diperlukan metode rekrutmen yang dilatarbelakangi aspek kualitas dan kapabilitas yang jelas, bukan pertimbangan politis semata

Di Indonesia, pejabat publik memiliki status sosial yang sangat tinggi di mata masyarakat. Mereka sangat dihormati dan dihargai sehingga mampu meningkatkan derajat seseorang dari abangan menjadi setingkat dengan priyayi. Kenikmatan peran sebagai priyayi inilah yang membuat status sebagai pejabat publik menjadi impian sebagian besar masyarakat kita. Akibatnya, mereka tercerabut dari peran dasar sebagai pelayan publik (public servant).

Bayangkan, untuk bisa menjadi pejabat publik, setiap tahun ratusan ribu orang berbondong- bondong mengikuti ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Dan, seiring dengan dibentuknya berbagai Komisi Negara, ribuan orang pun mendaftarkan diri untuk menjadi anggota Komisi. Namun, yang kini disayangkan, status dan penghargaan sosial yang diperoleh pejabat publik tidak dibarengi dengan kesadaran sebagai pelayan bagi masyarakat. Tak mengherankan, banyak pejabat publik yang korup dan gemar menyalahgunakan kekuasaan.

Dalam membangun upaya pemerintahan yang bersih, Ketua Komisi Yudisial M Busyro Muqoddas meminta agar pemerintah memberi contoh dalam merekrut setiap pejabat publik. Hal itu disampaikan Busryo pada acara Diskusi Panel Penyusunan Konsep Pedoman Umum Good Public Governance (GPG) yang diselenggarakan Komite Nasional Kebijakan Governance, beberapa waktu lalu di Gedung Bank Indonesia, Jakarta. Menurut Busyro, lima azas GPG yang meliputi demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum, dan kewajaran serta kesetaraan, akan mengikat setiap pejabat publik.

Sementara itu, sosiolog Imam B Prasodjo dan guru besar FISIP UI Eko Prasojo mengungkapkan dengan istilah garbage in, garbage out (masuk sampah, keluar sampah). Keduanya sependapat bahwa sistem rekrutmen berperan besar dalam kegagalan menjaring pejabat publik yang berkualitas dan berintegritas. Kendati demikian, keduanya juga mengakui, kesalahan tak bisa sepenuhnya ditimpakan pada proses rekrutmen di DPR. Imam menggambarkan situasi sekarang ini seperti “maju kena, mundur kena”.

Sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) menyatakan, proses rekrutmen selama ini tidak mumpuni mencetak pejabat publik yang berkualitas. Dengan dasar itu pula, KPP menyuarakan keraguan mereka terhadap proses rekrutmen pejabat publik, khususnya rekrutmen anggota komisi negara yang dilakukan melalui persetujuan DPR. Misalnya, rekrutmen Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ataupun Komnas HAM.

Berdasarkan kajian, KPP mengidentifi kasi sejumlah persoalan pada proses rekrutmen pejabat publik komisi negara di DPR yang umumnya menggunakan model uji kepatutan dan kelayakan (fi t and proper test). Pertama, DPR cenderung mengedepankan parameter banyaknya dukungan yang direngkuh si calon dan mengenyampingkan pertimbangan kualitas serta kapabilitas. Kedua, DPR dipandang seringkali tidak mengoptimalkan informasi yang disampaikan oleh masyarakat melalui berbagai saluran seperti LSM mengenai sosok calon pejabat publik tersebut.

Ketiga, selain tidak mengindahkan masukan masyarakat, DPR juga cenderung malas melakukan penelusuran sendiri sehingga praktis tidak ada data dan informasi yang cukup untuk membuat keputusan. Andri Gunawan dari Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) mengakui bahwa DPR dalam hal ini Komisi III pernah menerapkan model kunjungan ke rumah calon ketika proses rekrutmen KPK periode sebelumnya. Namun, metode tersebut menjadi kurang efektif dan terkesan hanya menjadi basa-basi belaka karena mekanismenya tidak jelas.

Kini, upaya membenahi sistem perekrutan pejabat publik telah dituangkan lewat mekanisme yang makin panjang. Bandingkan proses seleksi anggota KPU dua periode terakhir. Pemilihan anggota KPU periode 2001- 2006 prosesnya lebih sederhana daripada perekrutan anggota KPU periode sekarang. Pemerintah mengusulkan 22 nama kepada DPR. Selanjutnya DPR melakukan uji kelayakan dan kepatutan melalui Komisi II selama tiga hari. Akhirnya Komisi II DPR memilih 11 anggota KPU.

Sebaliknya, perekrutan KPU periode 2007-2012 lebih panjang. Presiden menuntut lima anggota tim seleksi KPU bergelar doktor. Tim seleksi ini berhasil menjaring 45 calon setelah melalui tes tertulis yang meliputi tes intelegensia (IQ), kepribadian, kesetiaan kepada Pancasila dan UUD 1945, serta tes kesehatan mental dan rekam jejak. Selanjutnya dilakukan tes individual, kelompok, dan diskusi. Hasil tes ini menjaring 21 calon anggota KPU. Setelah itu, uji kelayakan dan kepatutan dilakukan oleh Komisi II DPR untuk memilih 7 anggota KPU.

Tarikan kepentingan yang terjadi pada perekrutan pejabat publik, yang kerap dilakukan melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh DPR diyakini pula oleh sejumlah kalangan. Hal ini kian memperkeruh proses yang terjadi di dalamnya. Model pengambilan keputusan yang diartikulasikan lewat banyaknya dukungan terhadap caloncalon tertentu lebih mendominasi. Model seperti ini jelas lebih kuat dilatarbelakangi pertimbangan-pertimbangan politis, ketimbang aspek kualitas dan kapabilitas.

Dalam pandangan Managing Partner Amrop Hever Indonesia, Irham Dilmy, proses rekrutmen pejabat publik dengan pejabat swasta seharusnya tidak ada perbedaan. “Kebetulan saja pejabat publik berbeda stakeholders-nya,” ujar konsultan HR ini menandaskan. Kompetensi yang dibutuhkan dalam memilih orang yang tepat untuk pejabat publik, kualitas calonnya sama dengan pejabat swasta. Misalnya, kepemimpinan, komunikasi, managerial skills, dan inisiatif. “Tools-nya juga sama yang digunakan di swasta, bergantung kepada jabatan dan bidangnya serta jenis kompetensi yang dibutuhkan. Bisa dengan pendekatan behavioral, track record check, personality battery tests, dan tes potensi kepemimpinan,” urainya menyebutkan.

Menurut pria yang telah lama bergelut di dunia head hunter ini, perbedaan dalam proses rekrutmen antara pejabat publik dan pejabat swasta justru membuat pejabat swasta lebih unggul dalam memimpin dan menjalankan pekerjaannya dibandingkan pejabat publik. Ia mencontohkan, di Amerika Serikat, orang bisa berpindahpindah dari jabatan publik ke swasta atau sebaliknya berkali-kali. Di Indonesia susah terjadi karena sistem rekrutmen keduanya berbeda. “Secara umum pejabat swasta lebih unggul dibandingkan pejabat publik, kecuali pada beberapa kasus di mana pejabat publik bisa sama atau mengungguli pejabat swasta,” tuturnya memastikan.

Irham membenarkan, banyaknya kasus atau skandal beruntun yang melibatkan pejabat publik, salah satunya berasal dari kelemahan saat proses rekrutmen. “Banyak sistem rekrutmen yang mengabaikan cek integritas serta cek referensi para calon. Di samping itu lingkungan administrasi publik dan peraturan-peraturannya mempunyai celah (loopholes) untuk perilaku yang merugikan organisasi,” katanya mengungkapkan.

Karena itu Irham menekankan, jangan memolarisasi rekrutmen pejabat publik dengan pejabat swasta atau LSM. Kalaupun ada perbedaan, menurutnya, unsur “pengabdian” harus lebih dikedepankan dalam rekrutmen pejabat publik mulai dari tingkat Kelurahan hingga jabatan Menteri. Dengan begitu, kita berharap di kemudian hari tidak terjadi lagi kasus semacam ”Antasari Azhar” atau kasus-kasus lainnya.