Membuka Lapangan Kerja dengan Visi

Maraknya TKI ilegal dan berita pelecehan kemanusiaan yang terjadi pada TKI harus ditanggapi oleh pemerintah dengan memecahkan akar pemasalahannya, yaitu minimnya lapangan kerja di Indonesia dan rendahnya kualitas pendidikan masyarakat. Jumlah penganggur terbuka tahun 2004 mencapai 10,53 juta orang atau 9,86% dari angkatan kerja keseluruhan yang berjumlah 104,02 juta orang. Sedangkan jumlah penganggur setengah terbuka – mereka yang bekerja kurang dari 35 jam per bulan – menurut versi LIPI 28,93 juta orang atau 27,5% dari total angkatan kerja. Bila keduanya digabung, maka setidaknya jumlah penganggur di Indonesia mencapai 39,46 juta orang atau 37,36%.

Jumlah ini sangat besar. Itu artinya, satu dari tiga orang angkatan kerja di Indonesia menganggur. Kemudian, bila diasumsikan jumlah rumah tangga di Indonesia mencapai 45 juta (setiap rumah tangga terdiri dari 5 jiwa dan jumlah penduduk lndonesia 220 juta jiwa), maka ada sekitar 5,5 juta keluarga yang sepenuhnya menganggur. Bisa dibayangkan betapa sulitnya kondisi ini sehingga banyak yang nekad merantau ke Malaysia dan sejumlah negara lain dengan cara apapun. Kemiskinan dan rendahnya kualitas pendidikan menyebabkan mereka memilih menjadi TKI ilegal.

Kondisi ketenagakerjaan di Indonesia hingga kini masih belum pulih akibat terpaan krisis ekonomi. Penciptaan lapangan kerja berjalan sangat lambat. Bahkan setiap tahunnya hanya tercipta sekitar 1,5 juta lapangan kerja baru. Jumlah itu bahkan tidak cukup untuk menampung masuknya angkatan kerja baru yang besarnya antara 2 juta hingga 2,5 juta orang per tahun. Apalagi harus menampung tenaga penganggur yang sebelumnya telah menumpuk maupun akibat bencana tsunami di Aceh dan Sumatera Utara.

Di sisi lain, krisis ekonomi menciutkan lapangan kerja. Laporan Biro Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2003 terjadi penciutan lapangan kerja formal 1,2 juta, terutama di perkotaan (656.000) dan sisanya di pedesaan. Angka itu menunjukkan jumlah orang yang kehilangan pekerjaan karena di-PHK dan sebagainya. Tahun 2003, penyusutan lapangan kerja lebih besar lagi, yaitu 1,5 juta, terdiri dari di perkotaan (400 ribu) dan sisanya di pedesaan. Mereka-mereka itu kemudian banyak masuk ke sektor informal.

Pemerintahan SBY telah mencanangkan dalam waktu 5 tahun masa jabatannya hingga 2009 untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,1%. Target dan rencana ini tentunya perlu disambut gembira. Hanya saja target tersebut tidak bisa terwujud dengan mengandalkan langkah-langkah konvensional. Perlu diambil langkah-langkah non-konvensional yang bersifat visioner karena kompleksnya upaya mengatasi persoalan ketenagakerjaan di Indonesia. Ia berkaitan erat dengan kondisi ekonomi, politik, keamanan, sosial, kebijakan investasi, dan pendidikan.

Selama ini pemerintah mengandalkan investasi asing (Foreign Direct Investment/FDI) untuk mengatasi hal ini. Dalam beberapa tahun ke depan, FDI diperkirakan masih belum pulil karena buruknya citra Indonesia di mata masyarakat global. Salal satu indikasinya adalah survei yang dilakukan Japan External Trade Organization (JETRO), lembaga paling dipercaya mewakil swasta Jepang, yang menempatkan Indonesia di deretan paling bawah pilihan investasi bagi perusahaan Jepang dalam beberapa tahun ke depan. Padahal sebelum krisis ekonomi, Indonesia selalu bertengger di papan atas sebagai lokasi investasi favorit bagi perusahaan Jepang.

Investasi domestik (PMDN) juga belum menunjukkan perbaikan berarti. Hal ini terlihat dari tingginya komitmen kredit bank yang belum dicairkan. Juga dari belum terwujudnya utilisasi penuh dari kapasitas pabrik yang ada. Secara umum kondisi investasi di Indonesia masih buram. Sementara pemerintah sendiri tidak bisa diandalkan sebagai motor penggerak ekonomi karena APBN yang bersifat kontraktif dalam beberapa tahun terakhir.

Harapan pembukaan lapangan kerja terbesar kini datang dengan akan dibangunnya beraneka proyek infrastuktur di Indonesia dengan melibatkan investor global. Pemerintah Indonesia harus memanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya untuk sekaligus membantu memecahkan masalah pengangguran.

Langkah visioner pemerintah dalam membuka lapangan kerja, antara lain bisa diwujudkan dengan mendukung pengembangan perkebunan kelapa sawit dan merevitalisasi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) maupun sepatu Indonesia yang belakangan ini kehilangan daya saing (industri-industri di mana Indonesia masih memiliki potensi daya saing). Pengusaha Probosutedjo dulu pernah mengusulkan pembangunan lahan sawit 1 juta hektar sebagai upaya menciptakan lapangan kerja baru. Diasumsikan setiap satu kepala keluarga mendapatkan 2 hektar lahan, sehingga seluruhnya bisa menyerap 500.000 keluarga. Ditambah pekerja pabrik, jumlah tersebut bisa berkembang hingga 1 juta keluarga.

Sayang, langkah pemerintah untuk mendukung pengembangan lahan sawit ini tidak komprehensif dan terarah. Pemerintah Kalimantan Timur, misalnya, telah memberikan izin membangun kebun sawit 1 juta hektar di daerahnya, namun jumlah itu hanya terwujud 300.000 hektar saja. Sisanya menjadi lahan terlantar setelah kayu-kayu yang ada habis dijarah oleh investor sawit. Luasnya lahan di Indonesia yang bisa dikembangkan menjadi perkebunan sawit menyebabkan potensi pembukaan kebun sawit sekaligus penciptaan lapangan kerja baru masih sangat besar.

Indonesia berambisi menjadi produsen CPO (Crude Palm Oil) terbesar di dunia seperti yang dicanangkan oleh Presiden SBY. “Produksi CPO Indonesia meningkat 10 kali lipat dalam beberapa tahun terakhir,” tegas Presiden. Produksi CPO 2005 diperkirakan naik menjadi 11,6juta ton dari 10,8 juta ton tahun 2004. Sebagai perbandingan, produksi CPO Malaysia 2004 13,3 juta ton dan 2005 diperkirakan 13,9 juta ton.

Pemerintah perlu memikirkan adanya skema pembiayaan yang lebih kompetitif untuk mempercepat pengembangan perkebunan sawit. Juga merevisi soal Hak Guna Usaha (HGU) yang hanya 30 tahun seperti yang dikeluhkan banyak investor selama ini. Pemerintah harus mengerahkan segala sumber daya dan upaya untuk mendukung pengembangan perkebunan sawit dan industri-industri lain karena perannya yang strategis dalam meraih devisa dan menciptakan lapangan kerja. Insentif finansial bisa saja dibuat untuk merangsang pengembangan perkebunan sawit oleh investor yang profesional dan bertanggung jawab.

Masih banyak langkah strategis yang bisa dilakukan oleh pemerintah (dan kendalinya ada pada pemerintah) untuk segera mengatasi persoalan lapangan kerja. Secara simultan, langkah itu bisa berbarengan dengan upaya serius memperbaiki kualitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan. Tingkat pendidikan tenaga kerja Indonesia mayoritas hanya sampai SD ke bawah, yaitu 54,65% pada tahun 2003. Untuk tenaga kerja yang sudah kadung ini, solusinya hanya dengan memberikan pelatihan yang relevan.

Namun ke depan, seharusnya program wajib belajar 9 tahun benar-benar berjalan di Indonesia secara gratis. Kalau semua pihak di Depdiknas bertindak sungguh-sungguh, biaya yang digunakan untuk menjalankan program wajib belajar tidaklah semahal yang dikeluhkan. Apalagi jumlah murid baru SD terus menurun sebagai akibat program keluarga berencana.

Seharusnya sudah sejak dulu program pendidikan 9 tahun gratis terlaksana di Indonesia. Masalahnya, tidak ada upaya sungguh-sungguh untuk itu. Soal pendidikan ini sangat serius karena akan sangat menentukan kemajuan dan kesejahteraan bangsa ke depan. Populasi Indonesia yang mencapai 220 juta jiwa sebenarnya adalah potensi pasar dan sumberdaya untuk menggerakkan perekonomian. Kita tidak kekurangan tenaga kerja – terutama untuk level bawah – seperti yang dialami Malaysia. Potensi pasar ini bila digali akan membuat perusahaan multinasional berlomba mengejarnya seperti yang terjadi di Cina.

Cina, menurut pengusaha properti terkemuka Ricky Sutanto, merasa penduduk 1,3 miliar sebagai berkah karena berkat mereka ekonomi Cina tumbuh cepat. Oleh sebab itu, pemerintah Cina mencabut ketentuan yang selama ini membatasi jumlah anak di Negeri Tirai Bambu itu. “Pemimpin Cina yakin jumlah penduduk yang banyak membuat Cina akan semakin makmur,” ungkapnya.

Ini persis seperti ungkapan banyak anak banyak rejeki. Tetapi, kenapa di Indonesia ungkapan itu sulit terwujud?