Melongok Peta Resiko Penerapan BPJS Ketenagakerjaan

bpjs ketenagakerjaan

bpjs ketenagakerjaan

Pemerintah tampaknya berhati-hati dalam menyusun program jaminan sosial nasional, khususnya yang berkaitan dengan program pensiun. Hal ini dikemukakan oleh Achmad Djunaedi, Kasubdit Jaminan Sosial TK-LHK Kementerian Ketenagakerjaan. Menurut Djunaedi langkah hati-hati ini diambil karena melihat praktek yang terjadi di negara-negara maju lainnya, program pensiun belum ada yang berjalan mulus dalam menghitung formula penghitungannya. Ia pun memberikan contoh nyata yang hingga saat ini masih terasa dampaknya, yakni apa yang dialami oleh negara Yunani yang mengalami krisis finansial cukup parah.

“Akibat menurunnya jumlah angkatan kerja di negara tersebut, di mana harapan umur di nagara-negara maju bisa mencapai 80 tahun sementara angkatan produktif, negara harus tekor membiayai program pensiun para warga negaranya. Hal yang sama kini juga dihadapi oleh Jepang, di mana angkatan kerja produktif yang membayar premi menurun, kemudian harapan hidup di negara tersebut malah lebih tinggi lagi hingga 90 tahun,” imbuh Djunaedi sambil menambahkan Jepang harus membayarkan jaminan pensiun ini hingga ratusan triliun. Untuk itu dalam menggodok program JP tersebut, pemerintah merangkul berbagai pihak, mulai dari akademisi, asosiasi aktuaria, hingga para pakar dari negara-negara maju, termasuk World Bank.

Maman Miraz mewakili pihak BPJS Ketenagakerjaan, terkait dengan program sosial nasional yang berhubungan dengan ketenagakerjaan mengatakan bahwa pihaknya kini tengah mengusulkan agar beberapa program yang menyentuh hajat para pekerja bisa masuk ke dalam RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) tentang Jaminan Keselamatan Kerja. Beberapa program yang diusulan itu, imbuh Maman, adalah program “Kembali Bekerja” bagi karyawan yang mengalami kecelakaan kerja, serta membangun rumah sakit yang berfungsi sebagai “Trauma Center”.

“Apa bentuk dari program tersebut, kalau ada tenaga kerja yang kecelakaan dan mengalami kecacatan, maka ada kewajiban dari pemerintah untuk mendidik dan melatih tenaga kerja tersebut, dengan harapan jika suatu hari sembuh bisa bekerja kembali di tempat yang sama, atau kalau tidak memungkinkan pekerja tadi bisa memilih menjadi profesi seperti yang ia kehendaki,” jelas Maman sambil berharap usulan ini nantinya bisa diterima.

Sementara itu, Soeprayitno, Ketua Apindo DKI Jakarta dan Anggota DJSN menyebutkan Program Pensiun yang sedang digagas oleh pemerintah memiliki konsep dan filosofi yang bagus karena ini tak ubahnya simpanan wajib bagi seluruh rakyat Indonesia. Program ini memungkinkan bahwa peserta program yang memenuhi kriteria, jika nantinya ia sudah pensiun maka akan mendapatkan uang tunai yang dibayarkan setiap bulannya.

Namun begitu, Soeprayitno menyoroti waktu yang tersisa menjelang berlakunya BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 1 Juli 2015 yang tinggal mengitung hari saja. “Waktunya sangat mepet dan dikhawatirkan sosialisasi program di perusahaan-perusahaan tidak berjalan maksimal. Padahal aturan tersebut ada sanksi hukum di belakangnya,” katanya mengingatkan. (*/)

Tags: