Perbaikan Kualitas SDM Proyek Sulit

Perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dilakukan pemerintah jauh lebih sulit dibandingkan membangun proyek fisik karena hasilnya sangat abstrak.
”Setiap proyek SDM, hasilnya tidak diketahui, setinggi apa kualitasnya. Sedangkan proyek fisik jauh lebih mudah diukur. Dengan demikian, saya yakin tidak ada satu orang pun yang dengan arogan mengatakan bahwa perbaikan SDM ini adalah proyek yang mudah. Ini adalah proyek yang sangat sulit,” ungkap Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati.
Berbicara dalam Seminar Nasional “Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara” di Gedung BPK, Jakarta, Rabu (22/7/09, Sri Mulyani menandaskan, kebutuhan pegawai negeri sipil (PNS) yang perlu dididik ulang agar mampu menjadi tenaga administrasi yang paham akuntansi mencapai sekitar 22.399 orang.
Dalam perhitungan Sri Mulyani, hal itu membutuhkan waktu 10 tahun karena setiap tahunnya hanya sekitar 1.033 PNS yang bisa dididik atau hanya 5 persen dari total kebutuhannya.
Saat ini jumlah satuan kerja (satker/dulu pemimpin proyek) yang tersebar di kementerian dan lembaga non-departemen mencapai 22.399 unit. Setiap satker membutuhkan satu PNS yang mengerti akuntansi, sehingga laporan keuangannya bisa lolos dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Atas dasar itu, total PNS yang harus diberi tambahan kemampuan akuntansi sebanyak 22.399 orang. Namun, pengalaman di Departemen Keuangan menunjukkan, kapasitas pendidikan akuntansi pada 2009 mencapai 1.033 PNS atau sekitar 5 persen dari total kebutuhan.
Pendidikan keuangan yang sudah ada saat ini adalah latihan keuangan daerah yang dimulai sejak 1981. Di samping itu juga ada kursus keuangan daerah (KKD) sejak 1985 dan KKD Khusus Akuntansi yang dimulai pada 2007. Selain itu ada lokakarya pengelola keuangan daerah yang digelar Depkeu sejak 2009.
Saat ini, ada 15.720 PNS daerah yang perlu dididik keterampilan akuntansi dengan asumsi sudah ada 524 pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Dengan demikian, jika digabungkan antara satker di daerah dan pemerintah pusat, ada sekitar 44.800 PNS yang membutuhkan pendidikan akuntansi.
Sepakat dengan Sri Mulyani, Ketua BPK Anwar Nasution mengatakan, perbaikan keuangan pemerintah harus dimulai dari pengembangan SDM. Atas dasar itu, lanjut Anwar, BPK tidak lagi fokus pada pengembangan kualitas PNS pada kementerian dan lembaga non-departemen di pusat, melainkan bergeser ke daerah.
”BPK mulai memberikan pendidikan khusus kepada (pegawai) di Papua dan Papua Barat karena dalam beberapa tahun terakhir, hampir tidak ada perbaikan kualitas laporan keuangan dari kedua provinsi ini,” ujar Anwar seperti dilaporkan Kompas.