Tren dan Isu Hubungan Industrial 2010

Hubungan industrial yang harmonis merupakan indikator awal bagi tumbuh dan berkembangnya perusahaan. Sayang, para pengusaha dan pekerja belum memahami benar tren dan isu hubungan industrial yang sedang berkembang. Bagaimana tren hubungan industrial tahun depan?

Tahun 2009 akan segera berakhir. Masih banyak pekerjaan yang belum terselesaikan bagi kalangan usaha dalam hal hubungan industrial (HI). Sebenarnya, harapannya sederhana. Di 2010 HI bisa diterapkan dengan iklim yang lebih kondusif.

Menyinggung tren dan isu HI 2010, Ketua DPN APINDO Bidang Hubungan Industrial dan Advokasi, Hasanuddin Rachman memprediksi, topik pembicaraan akan berkisar mengenai program revisi/harmonisasi/sinkronisasi dari beberapa peraturan dan perundang-undangan menurut persepsi dari unsur tripartit (pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh). Misalnya, pembahasan terhadap Undang-undang (UU) No. 21/2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, dan UU No. 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI).

Hasanuddin menilai, hingga kini para pemangku kepentingan dalam pengelolaan ketenagakerjaan dan HI di Indonesia, khususnya instansi yang bertanggung jawab dan terlibat dalam pembinaan sumber daya manusia (SDM) dan ketenagakerjaan — seperti Depnakertans dan Bappenas — masih berupaya mencari grand design (rancang bangun) HI yang pantas diterapkan di Indonesia untuk ke depannya. “Di akhir 2009, mereka berulang kali menggelar berbagai forum yang menghadirkan unsur tripartit untuk mendapatkan masukan tentang upaya menciptakan hubungan industrial yang harmonis,” ungkap Hanuddin.

Padahal, ia mengingatkan, upaya untuk menciptakan sistem HI yang harmonis di lingkungan kerja telah tertuang dalam UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa HI dilaksanakan melalui delapan sarana yang meliputi: serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB), organisasi pengusaha, lembaga kerja sama bipartit, lembaga kerja sama tripartit, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama (PKB), peraturan perundang-undangan, dan lembaga penyelesaian perselisihan HI.

“Memang banyak kendala yang dihadapi karena regulasi yang masih berlaku belum direvisi,” kata Hasanuddin. Untuk itu, ia menyarankan, pemerintah bersedia memfasilitasi dan mendengar saran-saran dari unsur SP/SB dan pengusaha dengan mengagendakan program sosialisasi terkait dengan pengertian HI sesuai peraturan perundang-undangan. Hal ini mengingat pemahaman aspek regulasi terkait pelaksanaan hubungan ketenagakerjaan oleh para pelaku HI di Indonesia, harus diakui, masih jauh dari harapan.

Sebenarnya, Hasanuddin menjelaskan, berbicara konsep HI yang ideal tidak kurang dari tiga Undang-undang terkait, yakni UU No. 21/2000, UU No. 13/2003, dan UU No. 2/2004. Secara jelas disebutkan bahwa sistem HI yang harus diwujudkan adalah sistem yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. “Tetapi dalam implementasinya selama ini tidak lancar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.

Hasanuddin lalu membandingkan dengan negara tetangga. Menurutnya, Indonesia masih menduduki posisi paling atas dalam hal terjadinya perselisihan HI. “Data dari Singapura, dalam satu tahun hanya satu kasus yang diajukan ke pengadilan perburuhan. Artinya, mayoritas perselisihan hubungan industrial di sana dapat diselesaikan secara bipartit,” ungkapnya. Ia pun menyarankan, sebaiknya pihak pengusaha dan SP/SB secara bipartit dapat menghasilkan kesepakatan atau tercapainya persetujuan untuk melakukan perombakan peraturan perundang-undangan yang sama-sama menguntungkan melalui musyawarah dan mufakat. “Ke depan Insya Allah tidak akan terjadi konflik-konflik industrial,” demikian harapannya.

Ia juga berpesan, orang HR semestinya memiliki peran besar untuk membangun HI yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan di lingkungan kerja. Orang HR harus mencurahkan waktu, pikiran, dan hatinya untuk benar-benar mengenali dan menjiwai segenap peraturan perundang-undangan terkait masalah ketenagakerjaan dan pengembangan SDM. “Orang HR harus berhasil membangun tenaga kerja yang sehat, produktif dan mengetahui hak dan kewajibannya secara berkesinambungan. Juga, diharapkan bisa meyakinkan manajemen bahwa dalam menjalankan bisnis atau usaha di Indonesia ada aturan main yang harus dipatuhi,” tutur Hasanuddin.

Mengenai perkembangan HI di Indonesia, Hasanuddin menceritakan, telah mengalami berbagai bentuk atau sistem. Pada era orde baru (orba), sistem HI dikenal dengan sebutan Hubungan Perburuhan Pancasila (HPP). Berikutnya HPP berubah menjadi Hubungan Industrial Pancasila (HIP). Kendati demikian, interaksi di antara para pelaku HI tetap saja meliputi unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja/ buruh atau SP/SB, didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Hasanuddin menilai, boleh dibilang waktu itu relatif tidak terjadi aksiaksi industrial yang dilakukan oleh kaum pekerja atau buruh yang dapat menggoncangkan sendi-sendi usaha. Namun di lain pihak, kalangan SP/SB beranggapan bahwa industrial peace yang ada saat itu hanyalah semu. “Mereka tidak berani menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan ketenagakerjaan baik yang datang dari unsur pemerintah ataupun dari pengusaha. Pokoknya tidak ada kebebasan berserikat atau mengeluarkan pendapat, sehingga mereka memilih bungkam atau bertiarap saja,” ungkapnya.

Seiring munculnya orde reformasi, yang ditandai dengan diratifikasinya Konvensi International Labour Organization (ILO) 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Hak Perlindungan untuk Berorganisasi oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden No. 83/1998 tanggal 5 Juni 1998, maka maraklah pendirian atau pembentukan SP/SB baik di tingkat perusahaan maupun di tingkat nasional. “Pada tahun pertama setelah ratifikasi, pemerintah dalam hal ini Depnakertrans melakukan berbagai upaya mencari masukan dari masyarakat. Setelah itu dibentuk Tim Perumus Rancangan Undang-undang Perburuhan (UU No. 21/2000, UU No. 13/2003, dan UU No. 2/2004),” tuturnya mengenang.

Sementara itu, mantan Dirjen Pengawasan Ketenagakerjaan, Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek Depnakertrans, Syaufii Syamsuddin mengungkapkan, halhal strategis dalam bidang HI yang masih menjadi isu pada tahun 2010, yakni seputar pemberlakukan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), kerancuan pelaksanaan outsourcing, dan pemberdayaan sarana HI. Menurut Syaufii, pada 19 Oktober 2009 lalu semestinya sudah berlaku UU SJSN. Namun, karena pemerintah mengabaikan, maka tidak ada tindak lanjutnya hingga saat ini. ”Padahal Undang-undang tersebut sangat mendasar. Apabila Undang-undang itu berjalan, program pensiun menjadi program yang wajib bagi perusahaan,” katanya menandaskan.

Mengenai kerancuan pelaksanaan outsourcing, Syaufii juga mengungkapkan, banyak perusahaan yang sampai saat ini masih keliru memahami praktik outsourcing. Misalnya, pemborongan tenaga outsourcing untuk semua pekerjaan. “Banyak perusahaan memilih menggunakan pekerja outsource, karena mereka ingin memberhentikan karyawan tetap dan menggantinya dengan tenaga outsource yang sifatnya sementara. Ini satu pemahaman yang sangat keliru,” tuturnya prihatin. Persoalan lainnya, penyelesaian perselisihan HI belum mencerminkan proses yang adil, cepat, tepat, dan berbiaya ringan. Untuk itu, Syaufii menyarankan para pelaku HI (pemerintah, pengusaha, dan pekerja) perlu memahami konsep HI yang harmonis, dinamis, dan adil.