Strategisnya Peran HR

Hari-hari belakangan ini merupakan hari-hari yang sangat melelahkan bagi pejabat ER / IR perusahaan, khususnya bagi mereka yang bergerak di bidang industri manufaktur. Para pekerja manufaktur di sejumlah daerah ramai-ramai demo ke kantor Gubernur menuntut kenaikan UMK (Upah Minimum Kota / Kabupaten). Sekitar 12.000 pekerja dari berbagai daerah di Jawa Timur, misalnya, mengguncang kota Surabaya dan mengepung kantor Gubernur Jawa Timur menuntut kenaikan UMK rata-rata Rp 62.000 per bulan. Mereka tidak setuju dengan UMK 2006 yang telah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur Imam Utomo, yang berkisar dari Rp 390.000/bulan (UMK Blitar) hingga paling tinggi Rp 655.000/bulan (UMK Surabaya).

Menanggapi tuntutan kenaikan UMK oleh para pekerja tersebut, para pengusaha di provinsi itu tetap bergeming. Mereka mengancam merelokasi usaha ke Jawa Tengah dan Yogyakarta karena upah buruhnya lebih rendah.

Kalau dipikir-pikir, kenaikan upah Rp 62.000 / orang / bulan itu nilainya tidaklah seberapa. Namun di sisi lain, kenaikan sebesar itu pun dinilai pengusaha akan sangat memberatkan karena tidak sedikit perusahaan yang memiliki karyawan ratusan hingga ribuan. Pengusaha merasa, kenaikan upah tersebut akan semakin memberatkan kondisi keuangan perusahaan yang dalam beberapa waktu terakhir didera berbagai persoalan : kenaikan harga BBM, listrik, penurunan daya beli masyarakat, dan kompetisi bisnis yang semakin ketat.

Nyaris setiap akhir tahun, pemandangan seperti ini telah menjadi hal yang biasa. Semua orang makfum adanya, termasuk para pengusaha, bahwa gaji sebesar UMK pun sebenarnya tidak memadai bagi seorang pekerja untuk menghidupi satu keluarga. Apalagi belakangan ini, biaya hidup meningkat dengan cepat. Tidak hanya harga kebutuan sehari-hari, ongkos transportasi maupun biaya pendidikan naik bagai nyanyian koor. Namun, seperti yang telah disinggung di atas, pengusaha merasakan beban yang sangat berat bila tuntutan pekerja itu dipenuhi.

Sungguh menyedihkan mencermati nasib buruh maupun pengusaha, bilamana memang begitu keadaannya. Lebih sedih lagi, pemerintah justru tidak banyak berbuat memecahkan masalah besar ini. Tuntutan kenaikan upah tidak akan mencapai puncaknya seperti sekarang ini jika harga-harga tidak melonjak drastic dalam setahun terakhir. Kenaikan harga yang tinggi sepenuhnya disebabkan kenaikan harga BBM yang terlalu besar sehingga menciptakan cost push inflation. Belakangan ini, beban hidup pekerja bertambah lagi akibat naiknya harga beras secara tajam. Padahal, kenaikan harga beras yang tinggi itu tidak banyak dinikmati oleh petani, namun lebih banyak dinikmati oleh pedagang, yang memang suka mempermainkan harga. Sementara pemerintah tidak berusaha meluruskan praktik yang tidak sehat ini.

Kenaikan BBM secara drastis juga memukul dunia usaha, yang sedang berkutat mengatasi persoalan akibat menurunnya permintaan dan sengitnya persaingan usaha, termasuk akibat serbuan produk-produk China. Seharusnya, pemerintah fokus untuk menaikkan daya beli konsumen, memberantas inefisiensi ekonomi, dan membendung serbuan produk-produk China tersebut dengan berbagai cara yang memungkinkan. Seharusnya pula, pemerintah melindungi keberadaan industri-industri penyerap tenaga kerja yang banyak, seperti industri tekstil, produk tekstil, sepatu, dan makanan.

Dengan situasi yang serba sulit sekarang ini, nyaris tidak ada ruang untuk memenuhi aspirasi pekerja tersebut. Semuanya terkunci. Dan, ruang negosiasi tersebut sebentar lagi akan semakin terkunci karena pemerintah berencana pula menaikkan tarif dasar listrik. Entah bagaimana jadinya jika pemerintah menaikkan lagi harga BBM tahun ini, dan Telkom pun ikut-ikutan minta tarif telekomunikasi dinaikkan.

Kesemrawutan keadaan industri di Indonesia bermula dari ketidakjelasan visi dan fokus industri di Indonesia. "Kita tidak memiliki fokus yang jelas. Semuanya berjalan tanpa arah, terutama pascakrisis ekonomi," komentar pengusaha senior Sofjan Wanandi.

Di negara-negara pesaing, macam Thailand, Malasyia, Vietnam ataupun China, seluruh upaya dikerahkan untuk mengembangkan dan melindungi industri-industri fokus tersebut, mulai dari regulasi investasi hingga penyediaan infrasktruktur dan insentif finansial. Industri-industri tersebut, secara strategis, sengaja dikembangkan dan dilindungi demi keuntungan sosial-ekonomi bangsa yang lebih besar. Lihatlah, bagaimana secara cepat Thailand berhasil menjadi basis produksi otomotif terbesar di kawasan ini. Lihat pula, bagaimana Malaysia berhasil menjadi basis industri consumer electronics dan information technology. Penang, misalnya, merupakan basis produksi raksasa Seagate, Intel, Dell, dan sebagainya.

Ketidakjelasan fokus industri tersebut agaknya diawali oleh ketidakjelasan visi pemimpin bangsa ini terhadap perekonomian. Kita belum punya suatu pernyataan tentang visi industri Indonesia saat ini dan di masa depan, seperti China dengan visi Manufacturing of the World-nya dan India dengan visi Leading in Information Technology-nya.

Mencermati kondisi ketenagakerjaan Indonesia tersebut, Corporate Industrial Relation Manager PT Unilever Indonesia Tbk. David Tampubolon mengusulkan agar Indonesia meninggalkan konsep buruh murah, dan menggantinya dengan konsep buruh yang kompetitif. Fenomena buruh murah hanya berusia pendek, dan lebih pas untuk jenis footloose industry. Begitu biaya buruh naik, industri semacam ini merelokasi usahanya ke negara-negara yang upah buruhnya lebih murah. Dengan konsep total competitiveness, lanjut David, upah karyawan tidak masalah lebih tinggi karena mereka memang lebih produktif dibandingkan pekerja di negara-negara pesaing.

Mungkinkah produktivitas pekerja Indonesia lebih baik ? Tentu saja mungkin. “Saya melihat sendiri, bagaimana di pabrik milik asing, pekerja Indonesia begitu disiplin dan produktif," tutur Anthon Riyanto, Wakil Ketua Bidang SDM dan Ketenagakerjaan Kadin Indonesia.

Dalam forum ILO (International Labour Organization) terungkap, dua pabrik sepatu milik Korea di Tangerang berhasil meraih produktivitas terbaik di dunia (sekaligus mengalahkan China). Ini bukan prestasi yang enteng. Tengok pula bagaimana pekerja konstruksi asal Indonesia begitu jago-jago menyelesaikan pembangunan di Malaysia, termasuk Petronas Tower (dan tidak ambruk seperti bangunan di India, red). Contoh lain, betapa insinyur dan teknisi Indonesia begitu dicari perusahaan perminyakan Timur Tengah karena keahliannya. Dan, kalau Anda mau tahu welder terbaik di dunia, termasuk pipa bawah laut, orang Indonesialah salah satu jawaranya. “Mereka bisa mengelas pipa tanpa terputus dengan sempurna," aku David, yang pernah bekerja di sektor konstruksi.

Untuk menjadi lebih kompetitif, pemerintah bekerja sama dengan dunia usaha perlu aktif memikirkan dan bertindak untuk meningkatkan keahlian para pekerja dengan melaksanakan berbagai program training. Juga perbaikan intensif atau reward bagi pekerja. Kita juga belum melihat upaya serius pemerintah membina usaha kecil dan menengah agar memiliki daya saing, seperti mendapatkan pelatihan, pembinaan, akses modal, akses pasar, dan berbagai kemudahan lainnya. “Pekerjaannya besar sekali, dan itu hanya bisa dilakukan oleh pemerintah," tegas M.S. Hidayat, Ketua Umum Kadin Indonesia.

Hampir setiap negara memberikan bantuan pengembangan keahlian dan berbagai kemudahan lainnya bagi dunia usaha. Kesannya di Indonesia, pengusaha bertempur dengan pekerja, sementara pemerintah tidak bisa memainkan peran yang maksimal dalam membuat iklim kerja yang kondusif. Dalam pertempuran tersebut, pejabat ER / IR berada di garda depan berhadapan dengan karyawan. Buktinya selama ini, dalam setiap perselisihan ketenagakerjaan, pemerintah lebih berperan mendamaikan.

Paradigma lama ini kemudian tercermin di dalam berbagai UU dan peraturan ketenagakerjaan, meskipun bila terjadi perselisihan UU No.2 tahun 2004, misalnya, tetap meminta mendahulukan proses penyelesaian secara bipartite (pengusaha dan pekerja). Paradigma tersebut sudah saatnya untuk diganti dengan paradigma kemitraan dalam berusaha, di mana pengusaha, pekerja, dn pemerintah adalah mitra dalam mengembangkan usaha. Ketiga konstituen ini sama-sama berkepentingan untuk memajukan dunia usaha.

Beberapa perusahaan menengah – besar telah menerapkan paradigma hubungan industrial semacam ini.“Prinsip hubungan industrial adalah harmonis, dinamis, dan keadilan. Semua pekerja harus dimanusiakan," tegas Didik Kuntadi, Director HR, Corporate Affairs & Security PT.Coca Cola Bottling Indonesia. Di dalam menjalankan tugasnya sebagai eksekutif HR, termasuk saat di Freeport Indonesia dan Daya Varia, prinsip tersebut dijalankan Didik Kuntadi. “Hubungan harus transparan, komunikatif, dan saling percaya," tambahnya. Sebagai hasilnya, hubungan industrial tersebut berjalan penuh keharmonisan.

Hubungan industrial di Bank Muamalat Indonesia (BMI) dilandasi prinsip yang hampir sama, yakni keadilan (fairness), jujur (integrity), dan keterbukaan (transparency). Hubungan industrial tersebut diberi nama “Istifaq Muamalat". Uniknya, BMI tidak memiliki HR Manager atau HR Departement. "Setiap manajer harus bisa menjadi manajer bagi dirinya sendiri maupun orang-orang yang dipimpin. Dan orang yang dipimpin itu harus pula bisa memimpin dirinya sendiri," ungkap Oktavian P.Zamani, Asisten Direksi Hubungan Industrial dan Pengembangan Sumber Daya Insani BMI.

Pemberdayaan manusia menjadi salah satu ciri khas BMI. Bank syariah pertama ini tidak mempunyai career plan ; yang ada hanya career management. Career plan sepenuhnya dibuat sendiri oleh karyawan. Melalui Komite Sumber Daya Insani, masalah kebijakan sumber daya manusia digodok bersama-sama. Usulan kebijakan, lanjut Oktavian, datang dari bawah, bukan dari pimpinan. Termasuk dalam hal ini penentuan prestasi karyawan dan penentuan bonus. "Semuanya datang dari unit-unit," ujarnya. Lebih jauh, saking strategisnya peran manusia, BMI tidak menyebut karyawan, melainkan kru (crew).

Untuk membangun hubungan industrial yang baik perlu pula menyempurnakan perundang-undangan yang ada. Kritik pengusaha dan investor asing terhadap UU Ketenagakerjaan (UU No.13 tahun 2003) dan UU serta Peraturan Ketenagakerjaan lainnya sangat banyak. Moeryanti Soegiono, HR Manager PT. Schering Indonesia, menilai UU No.13 tahun 2003 sangat memihak kepada karyawan sehingga karyawan akan selalu mencari celah bila ada masalah dengan perusahaan. "Terutama ketentuan pesangon bagi karyawan yang di-PHK karena kesalahan," tandasnya.

Ada beberapa kasus di mana karyawan memanfaatkan celah peraturan tersebut. "Kalau kami penuhi permintaan pesangon bagi karyawan yang bersalah itu, tentu menjadi preseden buruk buat yang lain," katanya sambil menambahkan. "Buat perusahaan yang patuh kepada peraturan, hal ini sangat merepotkan." Untuk menghindari kerumitan seperti itu, banyak perusahaan yang memilih untuk melakukan outsourcing.

Tampaknya pemerintah harus lebih serius merevisi seluruh UU dan Peraturan Ketenagakerjaan dengan satu sikap yang jelas : membangun iklim ketenagakerjaan yang berdaya saing tinggi. Pemerintah tidak bisa hanya menjadi fasilitator dalam penyempurnaan UU tersebut, tapi harus tegas bersikap. Berbagai usulan revisi sudah dimasukkan oleh kalangan dunia usaha melalui Apindo. Tanpa kejelasan sikap pemerintah, upaya revisi itu tidak akan berjalan mulus. Bagaimanapun, sikap pekerja akan menolak segala hal yang menurut mereka merugikan kepentingan pekerja (pandangan yang boleh jadi sepihak).

Sepanjang hal itu demi kebaikan bangsa, revisi segera perlu dilakukan. Sebab, masih sangat banyak di luar sana tenaga kerja yang menganggur. Revisi juga akan membuat para pejabat ER / IR perusahaan lebih bisa mengurusi hal yang lebih strategis : menanamkan paradigma bisnis kepada pekerja.