Siapkah Indonesia untuk Wajib Jaminan Pensiun?

Soeprayitno Apindo DKI

Soeprayitno Apindo DKI

Jaminan Pensiun (JP) yang merupakan bagian dari Jaminan Ketenagakerjaan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan, akan segera berlaku pada tanggal 1 Juli 2015. Saat ini, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) telah sampai pada tahap finalisasi dan harmonisasi. Sehingga apabila RPP tersebut ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat, maka pada 1 Juli 2015, Jaminan Pensiun wajib hukumnya untuk diikuti oleh perusahaan, terutama ukuran menengah hingga kalangan atas.

Wajibnya JP yang sebelumnya bersifat voluntary ini dilandaskan pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), pasal 2, 3 dan 39-42.  Jaminan ini pada dasarnya dimunculkan sebagai sarana bagi setiap orang untuk mempertahankan kehidupan layak saat berkurang atau kehilangan penghasilannya karena sudah memasuki masa pensiun.

Sesuai dengan RPP, maka jumlah iuran yang harus dibayarkan oleh peserta jaminan pensiun adalah 8% dari upah, dengan proporsi bahwa pemberi kerja wajib membayarkan sebanyak 5% dan pekerja membayar sisanya yakni sebesar 3% dari upah. Dengan skema iuran tersebut, pekerja baru dapat mengambil uang pensiun setelah menyetor selama 15 tahun sehingga jika seorang pekerja sudah pensiun sebelum 15 tahun, maka dana pensiun akan diberikan sebagai dana lum sum bagi pekerja tersebut. Oleh karena itu, iuran pensiun dapat dikatakan sebagai tabungan wajib yang dapat diambil jika kita sudah tidak bekerja lagi (pensiun).

Penambahan jenis jaminan sosial yang bersifat wajib tersebut tentunya menambah pengeluaran dari perusahaan. Setidaknya mereka kembali harus membayarkan iuran sebesar 5% kepada BPJS Ketenagakerjaan.

“Diwajibkannya Jaminan Pensiun ini tentunya membuat pengusaha harus mencadangkan lebih banyak lagi dana untuk kesejahteraan karyawannya. Setiap tahunnya, pemberi kerja harus mencadangkan kira-kira 34.24-35.74%, sehingga jika ditambah dengan pensiun bisa berpotensi double paid atau bahkan multi paid,” ujar Soeprayitno, Ketua Komisi Kebijakan Dewan Jaminan Sosial Nasional periode 2014-2019.

Pengusaha juga menjadi cukup risau, terutama mereka yang sebelumnya telah mengikuti program jaminan pensiun dari DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) atau DPPK (Dana Pensiun Pemberi Kerja). Karena jika mereka tetap meneruskan program yang sudah ada dan masih tetap harus mengiur kepada BPJS, maka penambahan cost pun akan terjadi. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) memahami hal tersebut sehingga salah satu sikap yang diajukan kepada pemerintah berkenaan dengan JP adalah menggugurkan kewajiban perusahaan yang sudah mengikuti DPLK maupun DPPK untuk melakukan JP yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan.

Menanggapi rencana kewajiban JP yang akan bergulir dua bulan mendatang, Soeprayitno menyarankan agar perusahaan tetap mengikuti aturan pemerintah, tetapi tak perlu terburu-buru.

“RPP-nya pun sampai sekarang masih belum ditandatangani. Masih mungkin ada perubahaan. Namun, JP tersebut sudah menjadi kewajiban yang ditetapkan pemerintah, sehingga tetap harus dilaksanakan. Nah, lebih baik para pengusaha mengurusnya nanti-nanti saja, last minute, ketika memang sudah jelas peraturannya”, ungkapnya dalam seminar Peta Risiko Komersial dan Hukum BPJS Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh PortalHR di Hotel Puri Denpasar, Selasa (5/5). (*/@yunitew)

Baca juga: Melongok Peta Resiko Penerapan BPJS Ketenagakerjaan

Tags: , ,