Serahkan Saja Kepada Tripartite

Untuk menjembatani antara kepentingan kalangan dunia usaha dengan para pekerja, pemerintah akan menghidupkan kembali peran lembaga tripartite.

Gelombang aksi ribuan buruh yang berlangsung hampir setiap hari pada bulan lalu, kini telah terhenti. Para pekerja dri berbagai sector industri itu kini sedang berharap-harap cemas menunggu hasil kesepakatan yang bakal dikeluarkan oleh lembaga tripartite. Keputusan untuk menyerhkan draf revisi Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan itu akhirnya diambil setelah dilakukan pertemuan antara wakil pengusaha, sejumlah asosiasi pekerja dan pihak pemerintah.

Sebelumnya ketika mengunjungi Papua awal April 2006 lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa revisi UU 13/2003 tidak perlu dilakukan dalam waktu dekat. Pembahasan tentang materi UU tersebut sepenuhnya diserahkan kepada lembaga tripartite. Pernyataan Presiden yang seperti guyuran hujan di tengah kemarau, tentu saja melegakan semua pihak, terutama kalangan pekerja. “Pembahasan mengenai materi UU tersebut akan dimulai lagi dari nol dan akan melibatkan lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional,” kata Ketua Dewan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hasanudin Rahman dalam sebuah diskusi di sebuah televisi swasta.

Hasanudin kembali menegaskan, pengusaha tidak berniat menghapus pesangon,. Para pekerja diminta menghilngkan pemikiran tendensius terhadap pengusaha. Hasanudin bahkan mengajak para pengusaha dan buruh bersatu menyambut niat pemerintah menunda revisi UU. Kalau perlu, kata dia, dibentuk lagi organisasi gabungan Pengusaha Buruh Bersatulah (PBB) agar lebih kokoh beradu argument dengan pemerintah. Hasanudin juga menjamin LKS Tripnas menjadi ajang yang berlandasan hokum untuk menyatukan pemikiran itu. Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 114/1976 tentang Konsultasi Tripartite menjadi bukti kekuatan LKS Tripnas. “Artinya, setiap kebijakan dari pemerintah harus dikonsultasikan dalam pertemuan itu,” tegas Hasanudin.

Jika dirunut ke belakang, kemunculan draft revisi UU soal ketenegakerjaan tersebut memang sangat mencengangkan. Kalangan pekerja merasa ditelikung dri belakang, karena tanpa melibatkan perwakilan mereka, draf revisi tersebut tiba-tiba menjadi wacana public. Apalagi mereka menilai, tidak satupun rancangan revisi tersebut yang melindungi hak pekerja dan keluarganya.

Berdasarkan draf revisi UU 13/2003, setidaknya ada 15 poin pasal-pasal revisi yang dipersoalkan para buruh. Antara lain, dibukanya akses tenaga kerja asing pada semua jenis jabatan; perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau buruh kontrak bisa dilakukan pada semua jenis pekerjaan, dan waktu kontrak semakin panjang (dari tiga tahun menjadi lima tahun); cuti besar dihilangkan. Selain itu upah minimum provinsi atas komponen hidup layak ditiadakan; pengusaha tidak wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan; pengebirian terhadap hak mogok kerja; skorsing hanya dibayar enam bulan; pesangon tidak diberikan pada buruh berupah diatas Rp 1,1 juta; penghargaan masa kerja makin lama (dari tiga tahun menjadi lima tahun); dan lain-lain.

Jika ditelisik, 15 poin pasal revisi yang dipersoalkan buruh mengarah pada satu titik: revisi UU Ketenagakerjaan lebih pro-pengusaha tapi kontra buruh. Dengan kata lain, pengusaha semakin memiliki fleksibilitas dalam menjalankan aktivitas dagangnya, sementara buruh semakin terjepit gerak dan menciut tingkat kesejahteraannya.

Dengan fleksibilitasnya itu, pengusaha berpeluang memulihkan tingkat keuntungan yang tergerus, pemerintah berpeluang menambah perolehan (pajak), dan buruh berpeluang kian miskin. Di sinilah ketidak adilan dimulai. Aparat negara yang semestinya menjadi wasit yang adil justru berpihak kepada pengusaha.

Ketua Umum DPP FSPKEP (Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi Pertambangan, Minyak Gas Bumi dan Umum) Sjaiful D.P, mengungkapkan, revisi UU tersebut hanya akan menguntungkan kalangan pemodal dan semakin menekan pekerja. Sebut saja soal cuti besar. Dia menyebut cuti itu akan dihapus. “Gantinya, cuti dirundingkan antara buruh atau karyawan dan pihak perusahaan,” paparnya tentang draf yang jatuh ke tangan buruh itu. Yang juga merisaukan mereka adalah rencana pemangkasan pesangon. Aturan besarnya pesangon terancam berubah.

Dalam draf revisi, buruh yang di-PHK akan mendapat pesangon 7 bulan upah. Padahal sebelumnya 9 kali upah. “Dulu pesangon 9 bulan ditambah uang masa kerja 10 kali upah. Sehingga, besarnya pesangon 19 kali upah. Setelah direvisi, orang yang di-PHK hanya mendapat 13 kali upah,” ucap pria yang juga aktif di Kongres Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ini.

Buruh juga dihadapkan dengan status yang semakin tak jelas. Menurut Sjaiful, dengan revisi, tidak ada lagi pekerja tetap. Semuanya dipekerjakan dengan system kontrak. Fasilitas kesejahteraan, juga akan hilang. Pekerja baru memang berpotensi hanya akan menjadi karyawn kontrak karena perusahaan diizinkan memakai tenaga kerja kontrak lewat outsourcing dengan masa perpanjangan selama lima tahun. Perusahaan juga tidak memberi kompensasi pension dan pesangon bagi mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kecilnya cost pengusaha utnuk kepentingan pekerja juga dipertanyakan. Posisi pekerja makin tidak menguntungkan jika UU direvisi terutama poin tentang pesangon. Pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja tidak berhak mandapat pesangon jika gajinya lebih dari Rp 1 juta. Indrayana dariAsosiasi Pekerja menilai ini ironis. Social Security di Indonesi masih sepuluh persen dan tidak ada sedikitpun kontribusi pemerintah. “Di Singapura, selain social security, masih ada juga paket pesangon,” papar Indrayana.

Munculnya ancaman bagi kehidupan buruh atau pekerja tersebut membuat puluhan ribu buruh turun ke jalan untuk menolak pemberlakuan UU Nomor 13/2003. Kalangan pengusaha dianggap mendalangi ide merevisi UU demi kepentingan kelompok. Sedangkan maksud pemerintah untuk berbagi “beban” dipandang sebagai bentk lepas tangan. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno berdalih, pemerintah ingin menciptakan pertumbuhan ekonomi, termasuk di dalamnya mengatasi masalah ledakan jumlah pengangguran. “Namun jika dalam perjalanannya ada yang tidak beres, ya dilakukan revisi,” jelasnya.

Erman menambahkan, selama ini para buruh mendapat informasi yang kurang berimbang. “Serikat pekerja yang professional seharusnya memberi pemahaman yang benar dan berdialog dengan baik. Kami kan membuka kesempatan untuk itu. Sekarang baru dalam tahap uji sahih,” jelasnya. Lebih teknis Erman mengklarifikasi keluhan pekerja. “Soal kontrak maksimal lima tahun, pekerja ditakut-takuti untuk selamanya tidak akan menjadi karyawan tetap. Padahal, tidak begitu,” jelasnya. Menurut dia, aturan yang tertuang dalam draf revisi justru lebih baik dari yang berlaku saat ini. “Dulu (UU No 13/2003, Red), kontrak maksimaldua tahun, diperpanjang satu tahun, dan diperbarui dua tahun. Aturan tersebut juga masih ada jeda 1 bulan setiap penggantian kontrak. Revisinya, langsung lima tahun, tapi setelah itu bisa diangkat,” bebernya.

Dalam draf revisi, kata Erman, jedanya dihilangkan. Sehingga tidak ada celah bagi pengusaha untuk tidak membayar gaji pekerjanya pada masa jeda itu. Tentang pesangon, Erman juga menilai banyak informasi yang dipahami sepotong-sepotong. Dia mengakui, dalam draf disebutkan bahwa pesangon diubah dari sembilan kali gaji menjadi tujuh kali gaji. Erman beralasan, ketentuan itu tidak hanya disesuaikan dengan masa kerja. “Kalau dulu pertimbangannya hanya masa kerja. Sekarang ini juga mempertimbangkan jabatan,” paparnya.

Erman mencontohkan, pengusaha akan kesulitan membayar pesangon seorang manajer atau direksi yang masa kerjanya lama dan gajinya tinggi. “Ini patut diperhitungkan. Mungkin saja ada usulan skema. Misalnya, pekerja levelbawah pesangonnya bisa menjadi lebih banyak,” jelasnya. Mengenai pekerja asing, menurut dia, pemerintah tidak memiliki niat membebasizinkan ekspatriat. “Dulu yang dibebaskan hanya pekerja dalam kaitan diplomatik. Sekarang memang akan ditambah, yakni pengusaha asing yang menanamkan modal di sini. Mereka kan yang menanam modal, masak diuber-uber,” terangnya. Jika pemilik modal asing harus memakai izin, akan ada duplikasi izin yang menghambat proses investasi. Berharap serikat pekerja memberi peratian pada 11 juta penganggur yang saat ini punya potensi bertambah. “Jika iklim investasi tak kunjung membaik, keadannya akan lebih memburuk,” ungkapnya.

Anggota Komisi IX (kependudukan, kesehatan, tenag kerja, dan transmigrasi) DPR Mustafa Kamal meminta pemerintah mempertimbangkan waktu yang tepat dalam merevisi aturan ini. “Jangan hanya karena mempertimbangkan iklim investasi, hak-hak masyarakat banyak terabaikan,” ujarnya. Mantan Ketua Senat Mahasiswa UI ini menilai, pemerintah terlalu banyak menuruti permintaan investor asing. Apalagi, UU no 13/2003 baru berlaku tiga tahun. “Jangan hanya karena investor asing, semua dikorbankan. Pemerintah tidak boleh hitam putih dalam memandang investor asing ini,” jelasnya.

Investor asing itu, kata dia, bisa seperti pedang bermata dua. “Mereka kan prinsipnya hanya mencari untung. Dalam jangka pendek mungkin memang baik secara ekonomis. Tapi kalu ekonomi di sini hancur, mereka dengan mudah lepas tangan,” bebernya. Draf revisi RUU ini, kata anggota FPKS, belum masuk ke DPR. “Kami tidak tahu kenapa pemerintah tiba-tiba mengusulkan ini,” cetusnya. Prolegnas juga tidak membahas mengenai hal ini. “Kami baru bisa menyikapi secara resmi jika sudah dijadwalkan oleh Bamus (Badan Musyawarah),” terangnya.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Sofjan Wanandi, mengharapkan, revisi UU ketenagakerjaan dapat mencegah lebih banyak lagi investor hengkang dari Indonesia. Karena untuk menjadikan Indonesia lebih kompetitif, dibututhkan pemulihan ekonomi lewat penciptaan lapangan kerja sebanyak mungkin. Selain itu, banyak pekerja yang belum terlindungi oleh pemberian gaji tetap, upah minimum, maupun jaminan social. “Mereka ini jumlahnya 65 persen dari penduduk Indonesia,” katanya.

Karena itu Apindo mengusulkan besaran pesangon PHK lebih fleksibel, sebanyak 32 kali bagi buruh yang bekerja 10-15 tahun dan tidak ada pembedan antara direksi dan karyawan. Untuk upah minimum, diusulkan ditetapkan secara nasional. Mogok kerja dinilainya sebagai hak dasar. Sedangkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) diusulkan dalam jangka waktu tak terbatas yang disesuaikan kebutuhan. Apakah usulan Apindo tersebut sejalan dengan aspirasi kaum buruh dan dapat diterima oleh lembaga tripartite, memang masih harus ditunggu.