Rasio Jumlah Toilet vs Jumlah Karyawan

man-1337750_640

Sudah sepatutnya manajemen perusahaan itu memperhatikan kebutuhan para pekerjanya, termasuk dalam hal kesehatan dan kenyamanan dalam bekerja. Misalnya mengenai rasio jumlah toilet dengan jumlah karyawan. Ternyata ketentuan tentang penyediaan fasilitas toilet bagi karyawan di tempat kerja itu ada aturannya. Isu semacam ini pun saat ini menjadi bahan perbincangan menarik di kalangan praktisi HR.

man-1337750_640

(Image:Pixabay)

Seperti yang disampaikan oleh HR Manager PT Richtex Garmindo, Athanasius Sumardi, “Sudah saatnya isu (rasio jumlah toilet dengan jumlah karyawan) ini diangkat. Karena selama ini yang dipersoalkan selalu soal upah. Menurut saya jika karyawan sudah merasa comfort (nyaman) dengan tempat kerjanya, dan kesehatan mereka lebih diperhatikan, hal lain bisa dibicarakan dengan kepala yang lebih dingin,” tuturnya kepada HC awal bulan lalu.

Menurut Athanasius kini sebaiknya tiap perusahaan itu telah memikirkan mengenai penyedian ruang toilet yang disesuaikan dengan jumlah karyawannya. Lulusan Universitas Atma Jaya Yogyakarta ini pun memaparkan ada beberapa faktor penting terhadap penyediaan fasilitas buang hajat tersebut. Diantaranya ia menyebutkan tentang kenyamanan kerja bagi karyawan, “Dimana karyawan tidak perlu antri untuk ke toilet, apalagi jika toiletnya cukup terpelihara alias tidak jorok,” katanya.

Kemudian pria yang berkecimpung di dunia HR selama lebih dari 11 tahun ini juga menambahkan faktor lainnya, antara lain tentang produktivitas kerja, dimana karyawan tidak perlu berlama-lama meninggalkan tempat kerjanya karena harus antri di toilet. Selain itu pula ia menyebutkan adanya faktor kesehatan, “Karena menahan hasrat untuk ke toilet bisa berdampak pada kesehatan, yaitu menyebabkan sembelit, sakit ginjal, dan sebagainya. Lalu kaitannya dengan HAM, bahwa karyawan harus memperoleh fasilitas yang layak untuk kesehatannya,” paparnya.

Pentingnya perusahaan itu memenuhi ketentuan pengadaan fasilitas toilet yang disesuaikan dengan jumlah karyawan, juga disepakati oleh Yuwono Widiasta sebagai HR Corporate Manager PT Mega International Corporation. “Sangat penting, karena sesuai dengan ketentuan pemerintah, perusahaan harus menyediakan toilet minimal 1:15, dan menurut saya ini adalah fasilitas dasar dari suatu perusahaan,” ujarnya. Dilanjutkan Yuwono penyediaan kamar kecil itu juga akan dapat berdampak pada kesehatan dan kenyamanan dalam bekerja, sehingga para karyawan dapat bekerja secara optimal.

Sesuai Peraturan Menteri Perburuhan No. 7 Tahun 1964 Tentang Syarat Kesehatan, Kebersihan serta Penerangan dalam Tempat Kerja. Dijelaskan pada pasal 6 di tiap butir ayatnya, antara lain (1) Kakus-kakus yang terbuat dari bahan yang kuat harus disediakan untuk kaum buruh. (2) Kakus-kakus tersebut harus terpisah untuk laki-laki dan perempuan sehingga tidak memungkinkan terjadinya gangguan kesusilaan. (3) Kakus-kakus itu tidak boleh berhubungan langsung dengan tempat kerja dan letaknya harus dinyatakan dengan jelas. (4) Kakus-kakus itu selalu dibersihkan oleh pegawai-pegawai tertentu. (5) Kakus-kakus harus mendapat penerangan yang cukup dan pertukaran udara yang baik. Kemudian pada ayat (6) Jumlah kakus adalah sebagai berikut: untuk 1 – 15 orang buruh = 1 kakus, 16 – 30 = 2 kakus, 31 – 45 = 3 kakus, 46 – 60 = 4 kakus, 61 – 80 = 5 kakus, 61 – 100 = 6 kakus dan untuk selanjutnya untuk tiap 100 orang buruh harus disediakan minimal enam kakus.

Menanggapi adanya peraturan tersebut, Athanasius mengatakan regulasi semacam itu menurutnya masih terabaikan. Pria yang saat ini juga tercatat sebagai anggota aktif pada salah satu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Semarang ini mengungkapkan biasanya hanya perusahaan tertentu yang menerapkan kebijakan tersebut, misalnya pada perusahaan asing. “Meskipun tidak 100 % sesuai dengan persyaratan undang-undang, itu pun karena semata-mata untuk memenuhi persyaratan yang diminta oleh pihak auditor dari buyer, dan bukan karena kesadaran dan kepedulian dari pihak perusahaan terhadap karyawannya,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Yuwono, yang mengatakan masih adanya sebagian perusahaan yang belum menerapkan aturan tentang syarat kesehatan, kebersihan serta penerangan dalam tempat kerja, karena terdapat beberapa kendala. “Belum semuanya karena masih terkendala dengan banyak hal, seperti area yang tersedia, biaya pembangunan dan pemeliharaan, dan lain-lain. Misalnya pengalaman di sebuah pabrik, toilet yang tersedia adalah 1:40,” katanya. Lantas ia pun mengharapkan pada saat perencanaan pembangunan suatu gedung, toilet harus menjadi salah satu variabel penting.

“Jika memungkinkan bisa dengan menggunakan toilet portable, meskipun untuk perawatan dan operasionalnya cukup memakan cost perusahaan. Yang penting adalah bahwa karyawan tidak dibatasi atau dengan tidak digunakan sistem giliran, misalnya dengan kartu toilet untuk ke toilet. Intinya karyawan bebas ke toilet kapan pun. Hanya memang perlu pengawasan agar ijin atau alasan ke toilet tidak disalahgunakan,” saran yang dipaparkan oleh Athanasius, cara alternatif lain apabila jumlah toilet di suatu perusahaan itu tidak sebanding dengan jumlah karyawan yang ada.

Athanasius pun menegaskan pada prinsipnya undang-undang atau peraturan yang berlaku tentang syarat layaknya suatu fasilitas tempat kerja itu ditujukan untuk semua perusahaan, apapun jenis atau bidang usahanya. Namun menurutnya lagi kebijakan penyediaan fasilitas toilet itu sepatutnya difokuskan bagi perusahaan manufaktur yang memiliki jumlah karyawan dengan jumlah besar atau perusahaan padat karya, yang memang menjadi sasaran utama dari undang-undang atau peraturan tersebut.

Lantas sarjana teknik sipil ini menggambarkan konsep toilet sederhana yang layak, “Sederhana saja, terang, air cukup tersedia tetapi tidak becek, dengan saluran pembuangan yang lancer. Bersih dari sampah dan kotoran, dengan disediakan tempat sampah di toilet. Tidak berbau kotoran, kalau bau karbol, kaporit atau desinfektan oke lah. Ada pintu yang bisa dikunci dari dalam, dengan batas atau dinding yang memadai, hal ini untuk menjaga kesusilaan. Tidak perlu bersih seperti toilet rumah sakit apalagi seperti toilet hotel, yang penting tidak jorok seperti toilet umum,” urai Athanasius.

Bagi Yuwono sendiri penyediaan ruang toilet tersebut adalah suatu kebutuhan bagi karyawan, dan tidak untuk diperhitungkan lagi. “Kalau kita sebagai top manajemen mungkin rasio toilet pasti sudah terpenuhi, tetapi karyawan level bawah kan juga manusia yang secara fisik sama dengan kita, artinya proses metabolisme tubuh dan lain-lain kan juga sama, hendaknya hal seperti ini jangan kemudian dikalahkan oleh perhitungan matematis untung rugi,” tutupnya. (*)