Program Sertifikasi Perbankan Nasional

Untuk menerapkan manajemen risiko secara efektif di tubuh perbankan, Bank Indonesia menerapkan sertifikasi rnanajemen risiko bagi bank umum. Bagaimana rencana implementasinya?

Perkembangan bisnis perbankan yang semakin pesat, baik secara internal maupun internal langsung atau tidak telah pula memperbesar tingkat risiko bisnis yang mesti dihadapi oleh dunia perbankan. Karena itu, untuk mengantisipasi kompleksitas permasalahan di bisnis perbankan, pelaksanaan tata kelola usaha yang baik (good corporate governance) menjadi sebuah keharusan.

Untuk menjalankan prinsip tersebut fungsi manajemen risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko di bisnis perbankan harus segera diimplementasikan. Semangat itulah yang mendasari kebijakan Bank Indonesia (BI) mengeluarkan ketentuan mengenai Sertifikasi Manajemen Risiko bagi pengurus dan pejabat bank umum. SMR diluncurkan pada 5 September 2005 lalu oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Maman H. Somantri. Menurut Maman, peluncuran program SMR merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/25/PBI/2005 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum. Dalam sambutannya, Maman Soemantri mengharapkan akan munculnya SDM perbankan yang berkualitas untuk membawa dan meningkatkan kualitas perbankan di Indonesia. Program manajemen risiko ini diharapkan dapat menjadi solusi dari beberapa permasalahan yang ada. “Pertama, dengan adanya program ini berarti kita telah mengantisipasi kemungkinan implementasi Basel II sebagai best practices perbankan dalam jangka menengah panjang. Dengan program ini diharapkan perbankan nasional akan berada pada level of playing field yang sejajar dengan perbankan internasional. Kedua, peningkatan kompetensi SDM perbankan di bidang manajemen risiko diharapkan menutup berbagai kelemahan dalam sistem dan infrastuktur operasional perbankan yang saat ini masih ada. Ketiga, program sertifikasi manajer risiko ini pada dasarnya mempercepat proses penguatan institusional perbankan. Karena dengan penerapan manajemen risiko, berarti perbankan juga menerapkan prinsip good corporate governance dan peningkatan kehati-hatian dalam kegiatan operasional sehari-hari, mengingat manajemen risiko hanya akan berjalan efektif apabila prinsip-prinsip tersebut juga dilaksanakan dengan baik, ujar Maman.

Seperti terlihat dalam tabel, program sertifikasi ini dibuat dalam lima tingkat berdasarkan jenjang jabatan dan struktur organisasi bank, masing-masing tingkatan memiliki bobot penekanan  yang berbeda-beda terhadap lima aspek penilaian, yaitu masa kerja di industri perbankan (years of service), pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills), perilaku / sikap (attitude), dan pengalaman (experience). Sertifikasi hanya dapat diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah menyelenggarakan Program Eksekutif Manajemen Profesi (BNSP) dan mendapat rekomendasi dari Bank Indonesia. Hingga saat ini Bank Indonesia bersama IRPA, telah menyelenggarakan Program Eksekutif Manajemen Risiko bagi Direksi dan Komisaris Bank, yang telah mensertifikasi 306 orang direksi dan 224 orang komisaris. Sedangkan dalam penyusunan silabus, buku kerja, dan materi ujian untuk Program Sertifikasi Manajemen bekerja sama dengan Global Association of Risk Professionals (GARP), suatu asosiasi manajemen risiko bereputasi internasional sebagai penyelenggara sertifikasi Financial Risk Managers (FRM). Lembaga Sertifikasi ini bertugas untuk menyelenggarakan sertifikasi manajemen risiko yang mengacu pada international best practices, menerbitkan sertifikat manajemen risiko, mencabut sertifikat apabila pemegang sertifikat terbukti bersalah melakukan pelanggaran di bidang perbankan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau pelanggaran kode etik profesi, serta melaporkan kegiatan yang berhubungan dengan sertifikat manajemen risiko yang dimiliki pengurus dan pejabat apabila ditemukan permasalahan kompetensi dan integritas berdasarkan hasil pengawasan dan pemeriksaan Bank Indonesia, meminta laporan dan informasi pelaksanaan program sertifikasi apabila diperlukan, dan mewajibkan Bank untuk mengganti komisaris dan manajer risiko bank yang tidak memiliki sertifikat sesuai dengan persyaratan jenjang jabatan paling lambat dalam waktu 90 hari.

—————————————— gambar 1  —————————————————-

—————————————— gambar 2 —————————————————–

—————————————— gambar 3 —————————————————–

Sejak ditetapkannya konsep Arsitektur Perbankan Indonesia (API) pada awal 2004 lalu, Bank Indonesia tampaknya terus berupaya meningkatkan kualitas perbankan nasional melalui berbagai kebijakan. Seperti diketahui, API cukup komprehensif dengan menyandarkan pada enam pilar utama, yakni (i) struktur perbankan yang sehat, (ii) sistem pengaturan yang efektif, (iii) sistem pengawasan yang independen dan efektif, (iv) industri perbankan yang kuat, (v) infrastruktur pendukung yang mencukupi, dan (vi) perlindungan konsumen.

Inisiatif program yang ada pada setiap pilar tersebut juga cukup lengkap. Termasuk di antaranya adalah program pembentukan biro kredit pada tahun 2004-2005. Dengan terus berlanjutnya skandal pembobolan bank, pembentukan biro kredit menjadi sangat mendesak. Kejahatan perbankan yang sering melibatkan orang dalam, juga Level II sering ditengarai lantaran rendahnya kualitas dan integritas moral para bankir. Karena itulah Bank Indonesia menindaklanjuti program API tersebut dengan berbagai peraturan pendukung.

Selain menerapkan sertifikasi, Bank Indonesia juga telah mengeluarkan berbagai aturan yang bermuara pada peningkatan kualitas manajemen risiko. Misalnya, Peraturan Bank Indonesia No 7/2/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. “Ketentuan ini adalah untuk penyeragaman klasifikasi atau kolektibilitas untuk debitor atau proyek yang sama,” kata Kepala Biro Penelitian dan Pengaturan Bank BI SWD Murniastuti.

Namun, tidak semua bankir bisa menerima peraturan tersebut. Menurut Ketua Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) Sigit Pramono, Peraturan Bank Indonesia (PBI) semestinya tidak diterapkan hitam putih, tetapi ada dispensasi untuk kasus-kasus tertentu. Ia pada prinsipnya kalangan bankir mendukung penerapan PBI 7/2005 mengingat PBI itu mengusung semangat peningkatan kualitas manajemen risiko serta menghambat gerak debitor nakal.

Bank Indonesia (BI) menilai aplikasi good corporate governance akan menyelamatkan perbankan. “Misalnya untuk kelangsungan usaha ataupun menjadi tameng agar tidak banyak terjadi kejahatan dan pembobolan bank,” ujar Direktur Perizinan dan Sistem Informasi Perbankan Siti Chalimah Fadjriah. Dalam aplikasi good corporate governance itu, kata Fadjrijah, hal pertama yang dilakukan bank adalah penetapan sasaran strategis. Sasaran ini harus dikomunikasikan pada tiap jenjang jabatan yang ada. Artinya, bank akan mempunyai arah yang jelas serta dimengerti semua pihak.

Selain itu, harus ada kejelasan wewenang dan tanggung jawab di antara pengelola bank. “Bagaimana governance structure membagi tugas komisaris, direksi, dan pejabat lainnya secara jelas, sehingga akuntabilitasnya jelas,” katanya. Terkait dengm kompetensi pengelola bank, menurut Fadjrijah, BI mempunyai peraturan tentang uji tuntas dan kelayakan yang memastikan pengelola bank punya kompetensi dan integritas yang baik.

Sedangkan soal pengawasan bank, sebetulnya telah dilakukan secara berlapis, yakni dari pengelola bank, pihak eksternal yang disewa oleh bank, dan Bank Indonesia. “Tapj seringkali BI disalahkan atas pengawasan perbankan,” katanya. Sementara itu, Komisaris Utama PT Bank Mandiri. Tbk Binhadi mengungkapkan aplikasi good corporate governance telah dilakukan. Langkah awal dalam good corporate governance adalah menentukan visi misi bank. Selain itu, menentukan kerangka kerja, yakni bagaimana direksi dan komisaris mengeluarkan tata tertib untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik. Juga melengkapi infrastruktur unhk membantu proses kerja, seperti office of compliance, risk management unit, dan standar pengoperasian manual.

——————————————————- gambar 4 —————————————-