Pelaksanaan PHI Belum Optimal

Sudah setahun fungsi Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) berjalan. Sejak diresmikan oleh ketua Mahkamah Agung (MA) dan Menakertrans pada 14 Januari 2006 lalu. Lembaga peradilan yang berwenang memeriksa dan memutus semua jenis perselisihan hubungan industrial. Sampai saat ini dalam pelaksanaannya, PHI masih diakui oleh beberapa pihak belum beroperasi secara optimal.

Seperti yang diungkapkan Hasanuddin Rachman selaku Ketua DPN APINDO bidang Hubungan Industrial dan Advokasi, “Pada dasarnya memang Pengadilan Hubungan Industrial masih belum jalan secara seutuhnya. Dari 33 Pengadilan Hubungan Industrial yang ada di 33 provinsi, ada beberapa provinsi yang masih belum berjalan, misalnya saja di Papua,” tuturnya kepada HC akhir bulan lalu.

Hal senada juga dilontarkan oleh Nadya dari Lembaga Bantuan Hukum Pers, “Pengadilan Hubungan Industrial sampai saat ini masih belum efektif,” katanya saat ditemui HC di luar ruang sidang di PHI DKI Jakarta, akhir bulan lalu. Keprihatinan perempuan berjilbab ini terhadap pelaksanaan persidangan di PHI, salah satunya dilantarkan karena kinerja beberapa hakim masih dianggapnya kurang serius.

“Mungkin karena kebanyakan perkara, terus dengan terbatasnya jumlah hakim, akhirnya banyak perkara yang masih belum terselesaikan,” ucapnya.

Sesuai amanat UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, kehadiran institusi PHI sebagai pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Sekaligus menggantikan lembaga Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah dan Pusat (P4D dan P4P) yang ada sebelumnya.

Pada prakteknya, PHI mulai efektif berlaku mulai sekitar bulan Maret, April dan Mei 2006 (kondisi setiap daerah satu dengan daerah lain berbeda). Akibat berbagai kendala yang muncul dalam pelak-sanaan PHI. Harian Kompas pada Februari 2007 lalu misalnya, memberitakan bahwa selama 10 bulan PHI beroperasi, buruh kesulitan membuat gugatan dan berperkara di PHI.

Menurut salah satu staf Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta, Erwin Setiawan meyampaikan bahwa kendala yang terjadi pada buruh adalah kurangnya pemahaman hukum dalam berproses di Pengadilan Hubungan Industrial. “Sehingga kadang para buruh itu merasa dirugikan. Padahal buruh itu dapat menuntut hak-haknya di Pengadilan Hubungan Industrial, karena di PHI sebagai media penengah antara perselisihan pekerja dan pengusaha,” ungkapnya.

Sementara kendala pada pengusaha, dikatakan oleh Erwin adalah ketidakhadiran saat persidangan. “Pengusaha itu kadang tidak datang disaat sidang, sehingga proses persidangan menjadi diundur,” katanya. Hal ini yang menurut Erwin dapat memperlambat penyelesaian proses persidangan tersebut.

Sudarto, pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. Dalam milisnya memaparkan bahwa bagi pengusaha, minimnya pengetahuan dan kemahiran berperkara di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) bisa disiasati dengan menunjuk advokat atau pengacara sebagai kuasa hukum. Sementara bagi buruh yang memiliki banyak keterbatasan, harus berpikir seribu kali jika ingin meminta bantuan pengacara.

Menurutnya salah satu pertimbangan lahirnya produk hukum UU No. 2 Tahun 2004 adalah bahwa dalam era industrialisasi, masalah perselisihan hubungan industrial menjadi semakin meningkat dan kompleks sehingga diperlukan institusi dan mekanisme penyelesaian hubungan industrial yang cepat, tepat, adil dan murah. Maka diharapkan hadirnya PHI dapat menjawab dan menyelesaikan masalah perselisihan hubungan industrial tersebut.

Perkembangan terakhir

Mengenai perkembangan terakhir pelaksanaan Pengadilan Hubungan Industrial. Kamis 21 Juni 2007 lalu, HC sempat mendatangi ke Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta, yang berlokasi di Jl MT Haryono Kav 52, Jakarta Timur. Saat itu tampak di luar gedung pengadilan, beberapa karyawan menggelar aksi demo dengan berbagai spanduk yang dibawanya. Misalnya para karyawan PPD DKI Jakarta yang menuntut haknya karena di PHK setahun lalu.

Sementara itu kondisi di dalam gedung PHI DKI Jakarta, terlihat aktivitas persidangan yang biasa terjadi di gedung pengadilan pada umumnya. Pelaksanan sidang pun saat itu berlangsung di dua ruang sidang, dari tiga ruang yang disediakan. Hal ini dikarenakan minimnya hakim untuk menangani tiap perkara. Sehingga banyak pihak yang harus menunggu lama untuk bergantian sidang.

Disampaikan oleh Erwin Setiawan, bahwa hakim yang saat ini menangani perkara di PHI DKI Jakarta terdapat tiga hakim, yaitu satu hakim karir dan dua hakim Ad Hoc. Sedangkan mengenai kesejahteraan hakim PHI, Hasanuddin Rachman dalam review pelaksanaan PHI pada tahun ini, menyampaikan saat ini tunjangan hakim ad hoc sebesar Rp 3.187.000 (setelah dipotong pajak). Namun yang disayangkan menurutnya, masih belum adanya asuransi bagi hakim dan tidak adanya tunjangan lain-lain.

Selain itu, kendala lainnya adalah waktu sidang yang ditetapkan hanya pada hari Kamis, sehingga membuat banyak perkara menumpuk dan belum terselesaikan. Sementara kasus perselisihan terus masuk dalam daftar di PHI DKI Jakarta. Tercatat 200 kasus perselisihan pada akhir Juni 2007. Alasan pelaksanaan sidang yang diselenggarakan pada setiap hari Kamis, dikarenakan juga ketua majelis dan Panitera masih bertugas di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Seperti yang dikeluhkan oleh Nadya dari LBH Pers, “Saya datang ke sini (PHI DKI Jakarta) sejak jam 08.00 pagi, tapi sampai jam 02.00 siang ini, belum juga dipanggil untuk sidang, saya anggap kinerja hakim PHI di sini (DKI Jakarta) masih lamban,” katanya. Dilanjutkan Nadya, “Suasana lingkungan di sini juga masih belum menunjang, sarana dan fasilitasnya pun perlu dilengkapi lagi,” lanjutnya seraya mengipas-ngipas tubuhnya yang kegerahan. Karena katanya pendingin ruang yang ada tidak berfungsi baik.

Sedangkan menurut data review yang dilakukan oleh APINDO, Hasanuddin Rachman menyebutkan sarana dan prasarana di PHI DKI Jakarta saat ini lebih memadai daripada waktu awal keberadaan PHI sebelumnya. Diantaranya, kursi pengunjung sudah tersedia di tiap ruang sidang, jadwal sidang sudah dipasang dan sudah ada pengeras suara untuk pemanggilan para pihak.